Dikonfirmasi Terkait Kebenaran Universal Health Coverage (UHC), Paslon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru MF dan AH Bungkam


Pekanbaru - meraknusantara.com,-  Beredar Spanduk pasangan salah satu Paslon Walikota Pekanbaru, yang diduga mengklaim Universal Health Coverage (UHC) adalah programnya, sebagaimana bukti spanduk yang di peroleh awak media dilapangan. 

Serta salah satu pasangan Paslon didalam kampanyenya menyatakan Universal Health Coverage (UHC) merupakan programnya yang pro kepada masyarakat Pekanbaru, dan sudah dijalankan semasa dirinya menjabat sebagai Pejabat Walikota Pekanbaru, tanpa menyampaikan apakah program tersebut murni dari dirinya dan atau merupakan program dari Pemerintah pusat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh dirinya (Paslon), dalam kampanya dialogisnya kepada masyarakat yang dilaksanakan pada Rabu (6/11/2024) 

Akan hal tersebut, awak media mencoba melakukan konfirmasi kepada MF selaku pasangan Paslon yang turut maju dalam pemilukada serentak, untuk mempertanyakan perihal UHC yang diduga diklaim sebagai program dirinya sebagaimana pernyataan yang disampaikan dalam kampanye dialognya kepada masyarakat, tanpa menyampaikan UHC adalah program bapak Jokowidodo Presiden RI serta yang tercantum didalam alat Praga kampanyenya sepertihalnya Spanduk. 

Namun amat disayangkan, konfirmasi yang dilakukan awak media melalui whatsapp yang diduga miliki pribadinya dengan nomor +62 811-8XX-XXX hingga berita ini diturunkan tidak memperoleh jawaban apapun, melainkan hanya dibaca dengan tanda cheklis 2 (dua) 

Berdasar Informasi yang diperoleh dari Narasumber yang tidak ingin disebutkan Identitasnya oleh awak media, membenarkan bahwa Universal Health Coverage (UHC) merupakan Program bapak Joko Widodo eks Bapak Presiden RI. 

Dan berdasarkan Informasi serta data yang diperoleh, dimana Universal Health Coverage (UHC) juga dijalankan oleh beberapa daerah Provinsi, kota/kabupaten yang ada di Provinsi Riau dan Provinsi lainnya yakni Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar dengan nama UHC Kampar Melaju, sebagaimana yang telah di publikasikan dalam situs resmi PPID Kab.Kampar, dengan judul : Dampingi Pj Bupati Kampar Gubernur Riau Launching Program UHC Jaminan Kesehatan Kampar Melaju,  yang diunggah pada 13 Oktober 2023 lalu dengan link berita : https://ppid.kamparkab.go.id/artikel-detail/4265/dampingi-pj-bupati-kampar-gubernur-riau-launching-program-uhc-jaminan-kesehatan-kampar-melaju

Narasumber yang masih tidak ingin disebutkan Identitasnya, saat idi pertanyakan kebenaran progam UHC apakah benar program :pemerintah pusat, berdasarkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Joko Widodo selaku Presiden RI tertanggal 6 Januari 2022.

"  Iya Program Presiden."  jawab Narasumber dengan singkat

Akan hal tersebut diatas pula awak media mencoba meminta tanggapan dari salah seorang paslon Walikota Pekanbaru yang turut dalam pertarungan Pemilukada serentak 2024, tanggapan akan dugaan UHC yang digadang-gadangkan dan diklaim sebagai programnya dalam. Kampanye yang dilakukan serta meminta tanggapan apakah program pemerintah seperti halnya UHC yang merupakan program Presiden RI dan dijalankan oleh beberapa daerah di Indonesia seperti halnya Provinsi Riau, kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022 dapat diklaim sebagai programnya sendiri. 

" Saya lagi Kampanye Dinda.nanti.saya.jawab ya🙏." jawab salah seorang Paslon kepada awak media sembari mengirimkan sstiker tertawa via whatsApp pribadinya. Rabu malam (6/11/2024) 

Dan saat kembali meminta tanggapan hal yang sama dari dirinya (pasangan paslon Walikota Pekanbatu*red), pada hari Kamis (7/11/2024) hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan apapun. 

Begitu juga halnya dengan AH yang merupakan Paslon Wakil Walikota Pekanbaru, saat dimintai tanggapan dari dirinya akan program UHC yang dibawah oleh pasangannya yang diduga diklaim pasangannya merupakan program pasangannya. 

Serta mempertanyakan perihal Inpres Nomor 1 tahun 2022 yang menjadi dasar landasan hukum untuk pemerintah menjalankan Program Universal Health Coverage (UHC), lagi-lagi awak media tidak memperoleh jawaban apapun..... Bersambung (Team) 


Sumber : DPP AMI

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama