Serang Banten,- Meraknusantara.com,-Ketua Umum (Ketum) Laskar Pasundan Indonesia (LPI) Rohmat Hidayat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa harta kekayaan anggota Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten.
Hal tersebut berdasarkan temuan dan dugaan pihak LPI, yang mana adanya beberapa persoalan bermunculan ditubuh Dinas PUPR Provinsi Banten, terkait beberapa proyek yang diduga bermasalah.
Ya kami menduga proyek Cikoncang, Jembatan Cisoka II, sampai proyek Penataan Situ Cipondoh itu bermasalah," Ujar Rohmat.
Rohmat juga menduga ada oknum pegawai atau pejabat ditubuh Dinas PUPR Provinsi Banten yang menjadi dalang dari Mafia Proyek. Menurut Rohmat, semua itu terkesan sudah di setting, mulai dari sistem lelang sampai dengan addendum yang diberikan diduga tanpa mengedepankan Justifikasi Teknis sebagai contoh yang terjadi pada Proyek Jembatan Cisoka II.
Pada Hari Kamis 2 Maret 2023 yang lalu, kita sudah melakukan audensi dengan anggota DPRD Komisi IV dan dinas PUPR Provinsi Banten. Namun kami dari pihak LPI belum mendapatkan penjelasan yang lebih rinci dari pihak dinas PUPR terkait pembagunan proyek jembatan Cisoka II dan Situ Cipondoh," Ungkap Rohmat, kepada Awak Media. Selasa, 7/3/2023.
Bahkan pada saat audensi tempo lalu, menurut Rohmat, pihak Dinas PUPR sendiri tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan dari pihak LPI, malah terkesan terburu-buru ingin menyudahi audensi tersebut.
Maka dari itu, LPI meminta kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI ) untuk memeriksa atau mengaudit jumlah harta kekayaan yang dimiliki para pejabat di Dinas PUPR Banten.
Atas dugaan ini, kami berharap KPK segera mengaudit harta anggota Dinas PUPR, apakah sesuai dengan apa yang dilaporkan setiap tahunya, atau ada yang di sembunyikan," Ucap Rohmat Ketua LPI tersebut.
Rohmat juga mengatakan kepada Awak Media bahwa dirinya tidak main-main dalam dugaan ini, pihaknya akan segera menggelar aksi meminta agar KPK turun tangan dan memeriksa seluruh Pejabat Dinas PUPR Banten.
Dalam waktu dekat ini kami akan segera mengelar untuk rasa, bila perlu seluruh pegawai Pemprov Banten diperiksa KPK," Tutupnya..Ketum LPI Rohmat.
.Ap
Posting Komentar