Diduga Jadi Korban Kriminalisasi,Arwan Koty Layangkan Surat Pengaduan

0
15

Jakarta,meraknusantara.com –Keterangan Rahman Ali dalam persidangan tidak menguatkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Arwan Koty. yang diduga menjadi korban kriminalisasi terkait laporan atau pengaduan palsu sebagai mana diatur dalam pasal 220, 317 KUHP.

Disinyalir Saksi Rahman Ali yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Sigit SH, akan menguatkan dakwaan Jaksa penuntut Umum (JPU), Namun dihadapan majelis hakim dalam  persidangan, Saksi Rahman Ali mengatakan Bahwasanya saksi tidak mengetahui Excavator yang dibeli Arwan Koty telah diterima di Nabire, Sebab saksi tidak mengetahui dan tidak melihat langsung Excavator tersebut.

Kabar yang mengatakan bahwa Excavator telah sampai ke Nabire dan telah dilakukan diserahterima di Nabire itu hanya Asumsi yang tidak dapat dipastikan,”ujar Rahman Ali, kepada Majelis Hakim.

Dalam sidang perkara pidana dugaan kriminalisasi terhadap Arwan Koty dengan perkara nomor 1114/pid.B/2020/PN JKT, Yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 7/4/21. Saksi Rahman Ali juga mencabut sebagian keterangan yang terdapat didalam BAP, Menurutnya, Bahwa keterangan dalam BAP tersebut berbeda dengan BAP di kepolisian.

Dalam perkara pidana atas laporan palsu yang menjerat Arwan Koty Disinyalir ada unsur Rekayasa untuk memenjarakan Arwan Koty. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara tersebut diduga  telah memihak kepada Pelapor Bambang Prijono.

Meskipun saksi Rahman Ali telah menjawab pertanyaan majelis Hakim, Bahwasanya saksi tidak mengetahui adanya pengiriman Excavator ke Nabire, Dan saksi juga telah menjawab, Bahwa dirinya hanyalah perantara yang hanya mendapakan imbalan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Namun majelis Hakim selalu menganulir keterangan saksi, Bahkan salahsatu majelis hakim membentak saksi.

Arwan Koty diduga telah menjadi Korban kriminalisasi Atas laporannya yang dianggap palsu, Arwan  Koty dilaporkan balik oleh pihak PT.Indotruck Utama terkait laporan atau pengaduan palsu Nomor:LP/B/00231/2020/Bareskrim tanggal 13 Januari 2020.

Mulanya Arwan Koty membuat laporan polisi dengan No.LP/B/1047/VIII/2018/Bareskrim, Atas tindak pidana 378 KUHP dan atau 372 KUHP yang diduga dilakukan oleh Susilo Hadiwibo dkk dari PT.Indotruck Utama, laporan iPenyidikan ditangani oleh Subdit 6 Ranmor Dit Reskrim Polda Metro Jaya.

Selanjutnya penyidik Subdit 6 Ranmor Dit Reskrim Polda Metro Jaya, Secara lisan menyampaikan kepada Arwan Koty (pelapor) Agar mencabut laporannya dengan alasan terlaporNya terlau banyak Sehingga membuat kabur pokok perkara.

Atas saran penyidik Arwan Koty menandatangani surat pencabutan laporan polisi No.LP/B/1047/VIII/2018/tertanggal 28 Agustus 2018. Setelah Arwan Koty menandatangani surat pencabutan. Pada tanggal 16 Mei 2019,Dit Reskrimum Polda Metro Jaya menerbitkan surat ketetapan S.Tap/66/V/RES.1.11/2019/DitReskrimum tentang penghentian penyidikan Namun didalam surat penghentian penyidikan tersebut tidak disebutkan alasanNya, kapada wartawan Arwan koty mengatakan, Bahwasanya dihentikannya penyidikan saat dalam proses penyelidikan.

Tanda tangan yang sama dan orang yang sama ,saat pencabulan laporan dan melaporkan balik

Selanjutnya pada tanggal yang sama  16 Mei 2019 Arwan Koty kembali membuat laporan di Polda Metro Jaya dengan Nomor : LP/3082/V/2019/PMJ/Dit.Reskrimum sehubungan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Bambang Prijono dan Theresia Dewi Anggraeni dari PT.Indotruck Utama, Yang proses penyidikanNya di tarıgani oleh Subdit 4 Jatanras Polda Metro Jaya.

Pada tanggal 21 Desember 2019 melalui pesan singkat Aplikasi Whats’App. Arwan Koty meminta kepada penyidik agar diadakan Berita Acara (BAP) tambahan, Saat itu Penyidik mengatakan bahwa Penyidik sedang persiapan untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru.

Tanpa ada konfirmasi, Penyidik Subdit 4 Jatanras Polda Metro Jaya telah menghentikan penyelidikan dengan ketetapan surat S.Tap/2447/XII/2019/Dit.Reskrimum tertanggal 31 Desember 2019.

Berdasarkan surat ketetapan penghentian penyidikan tetsebut  penyidik telah melakukan gelar perkara pada tanggal 20 Desember 2019. Sebagai dasar untuk penghentian Penyelidikan Berdasarkan surat ketetapan No:S.Tap/66/V/RES.1.11/2019 DitReskrimum tentang Penghentian Penyelidikan yang saat itu masih dalam proses penyelidikan.

Dalam Surat Ketetapan No.S.Tap /66/V/RES 1.11/2019/Dit.Reskrimum tentang Penghentian penyidikan bahwa tidak disebutkan alasan penghentian nya. Arwan Koty yang saat ini duduk dikursi Pesakitan mengatakan Bahwa penghentian terhadap laporannya bukanlah keinginan dirinya.

Penghentian Laporan Polisi No: LP/B/1047/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dicabut dikarenakan petunjuk dari penyidik Ranmor karena terlalu banyak terlapor sehingga membuat bias pokok perkara dan di hentikan saat dalam tahap penyelidikan sebagaimana Surat Ketetapan No: S.Tap/66/V/Tes.1.11/2019/Dit.Reskrimum, tanggal 17 Mei 2019

Pada laporan Polisi LP/3082/V/2019/PMJ tanggal 16 Mei 2019. Sebagaimana Surat Ketetapan No: S.Tap/2447/XII/2019/Dit Reskrimum, tanggal 31 Desember 2019.  LP/3082/V/2019/ PMJ tanggal 16 Mei 2019, Dihentikan pada tahap Penyelidikan. Pada laporan tersebut Bambang Priyono mendalilkan bahwa Arwan Koty membeli 2 (dua) unit alat berat Excavator EC 210DL dan EC 350 DL.

Berdasarkan bukti laporan polisi No.LP/3082/V/2019/PMJ/Dit. Reskrimum di dalam uraian singkat kejadian jelas jelas bahwa keterangan Pelapor Arwan Koty bahwa pelapor memesan 1 unit Excavator type EC 210D dengan perjanjian jual beli No. 157/PJB/ITU/JKT/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 dan telah dibayar lunas.

Kepada wartawan, Aris Toteles AH Penasihat Hukum Arwan Koty mengatakan, “Pasal 108 KUHAP menyebutkan, Setiap orang yang mengalami, Melihat, Menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak membuat laporan atau pengaduan kepada pihak yang berwenang, Baik lisan maupun tulisan. Jika mengacu pada pasal  itu. Arwan Koty sepatutnya dilindungi Hukum, Bukanya malah di Kriminalisi,”ujar Aris, yang saat ini sedang  berjuang untuk mencari keadilan kliennya.

surat penyitaan yang diduga tidak ada kaitannya dengan perkara

“Dalam perkara ini,sepatutnya klien kami dilindungi Hukum, Bukan malah di pidana (kriminalisasi).Jika setiap orang yang menyaksikan, mengalami dan bahkan menjadi korban bisa dijadikan tersangka dan dipidana. Maka nantinya semua masyarakat akan takut untuk melaporkan setiap peristiwa yang telah disaksikan bahkan yang telah  dialaminya. “kata Aris.

Terkait laporannya yang dihentikan pada tahap penyelidikan pelapor Arwan Koty membuat laporan kepada Karowasidik dan menurut Karowasidik  atas laporan Polisi No LP/3082/V/2019/PMJ/Ditreskrimum dapat dibuka kembali penyelidikannya apa bila ditemukannya fakta dan Bukti baru (Novum)..Dan terkait persidangan dugaan kriminalisasi Arwan Koty telah membuat pengaduan ke Badan pengawas Mahkamah Agung RI Dan pengawas Kejaksaan RI serta ke KPK, agar turut mengawasi sidang dugaan upaya kriminalisasi terhadap Kliennya.”ujar Aris Toteles SH.

Upaya tersebut ditempuh Agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana terhadap dirinya berjalan Netral dalam Menjalankan tugasnya. Sehingga persidangan dapat berjalan dengan Selayaknya.

Hingga berita ini diturunkan pihak PT.Indotruck Utama maupun penyidik belum bisa dimintai keterangan terkait laporan tersebut.

(Rsln)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here