Aris Toteles SH : Pasal 317 KUHP Diduga Pesanan Untuk Melapisi Pasal 220 KUHP Terhadap Terdakwa Arwan Koty

0
31

Jakarta,meraknusantara.com -Perkara terkait laporan palsu yang diduga dilaporkan oleh Presdir PT.Indotruck Utama dengan laporan Nomor:LP/B/0023/1/2020/Bareskrim tanggal 13 Januari 2020, Dengan terlapor Arwan Koty, Perkara pidana nomor 1114/pid.B/2020/PN JKT. Saat ini perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menjadi sorotan Publik.

Sidang dugaan kriminalisasi terhadap Arwan Koty yang semula telah dijadwalkan pada Rabu 14/4/2021/ dengan agenda keterangan saksi pelapor Bambang Prijono, Terpaksa ditunda, Ditundanya sidang tersebut lantaran saksi korban mangkir saat akan diperiksa keteranganNya oleh majelis Hakim dimuka persidangan.

Minyikapi Hal tersebut, Aris Toteles SH dan Norwandi SH, Penasehat hukum Arwan Koty angkat bicara,”Sidang pada hari ini terpaksa harus ditunda lagi,Sebab saksi korban yang telah di panggil beberapa kali oleh Jaksa Penuntut Umum mangkir. “ujar Norwandi SH.

“Sebagai warga Negara yang taat aturan seharusnya Bambang Prijono (saksi korban) Datang ke persidangan, jika memang telah terima surat panggilan dari Jaksa, Tidak hadirnya saksi dalam perkara pidana ini patut diduga bahwasanya saksi korban telah melecehkan peradilan, Dalam perkara ini saya menilai bahwa saksi korban tidak dapat mempartangung jawabkan laporannya terhadap klien kami dengan laporan nomor: LP/B/0023/1 /2020/ Bareskrim tanggal 13 Januari 2020, “ujar Norwandi SH.

Dihadapan awak media Aris Toteles SH menjelaskan, Dugaan Rekayasa agar Arwan Koty Dinyatakan Bersalah didalam persidangan tampak jelas sekali. Namun tidak semerta-merta dapat diyahkini begitu saja Tanpa adanya kesaksian Bambang Prijono.

Surat Stap penghentian penyelidikan yang diduga dijadikan bukti laporan

Dari proses pemeriksaan hingga persidangan, Patut diduga bahwa Klien kami Arwan Koty telah di kriminalisasi, Disinyalir ada motif lain dalam Perkara ini, Ada Kemungkinan saksi korban akan manfaatkan hasil putusan perkara pidana ini.’ujar Aris.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Sigit SH, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam sidang beberapa lalu, JPU telah Mendakwa Arwan Koty dengan pasal 220 KUHP dan atau pasal 317 KUHP. tentang pengaduan atau laporan palsu.

Munculnya pasal 317 KUHP tanpa adanya pemeriksaan terhadap terdakwa,Diduga pasal pesanan untuk melapisi pasal 220 KUHP. Munculnya pasal 317 KUHP, saya menilai bahwa Arwan Koty akan dijadikan korban kriminalisasi,”ujar Aris Toteles SH kepada para wartawan.

Sebelum pihak kejaksaan menerima pelimpahan berkas perkara, Seharusnya pihak kejaksaan mempelajari terlebih dahulu poko  materi perkara yang akan disidangkan.

Perkara pidana ini semestinya tidak layak dilanjutkan Jika majelis Hakim pertimbangkan isi putusan perkara wanprestasi nomor 181/Pdt.G/2020/ PN.JKT.UTR. Adanya klausul dalam perjanjian jual beli yang telah diingkari oleh pihak PT.Indotruck Utama. Sehingga perkara Aquo ini merupakan kualifikasi dari pasal 81 KUHP mengenai “Prajudice Geschil yang merupakan question Prejudicielle Au Jugement. Dimana suatu perkara pidana maka atas perkara pidananya ditentukan oleh perkara perdata, Namun karena adanya dugaan main mata, Maka perkara pidana ini dilanjutkan “kata Aris SH saat di wawancarai wartawan.

Surat keterangan BAP yang berbeda

Aris Toteles menegaskan, Agar perkara ini menjadi terang benderang 4 Nama yang sering kami dengar dan sering disebut oleh para saksi, Yakni nama Asun, M.Sofiaansyah, Anthony Wijaya dan Henry Joedo Manurung agar turut dihadirkan dipersidangan, Sebab ke-4 nama itu sering kami dengar dalam persidangan, Namun majelis Hakim tidak perintahkan Jaksa untuk menghadirkan ke 4 orang itu

Saya menduga bahwa ke 4 Nama yang sering disebut sebut itu fiktif, Keempat nama tersebut hanyalah Alibi para saksi saja, Agar Arwan Koty terbukti bersalah Tapi faktanya sampai saat ini 4 orang itu tidak pernah dihadirkan untuk menjadi saksi saat pemeriksaan sebagai tersangka hingga menjelang pemeriksaan terdakwa,”kata Aris Toteles SH.

Aris menjelaskan, Terkait Bukti-bukti berupa dokumen yang di serahkan oleh terdakwa, juga tidak ada di persidangan, Padahal terdakwa telah memberikan Bukti-bukti kepada penyidik, Namun Bukti-bukti itu tidak ada didalam berkas dakwaan,yang ada hanya KTP saja yang dijadikan bukti.

Arwan Koty diduga menjadi korban upaya kriminalisasi atas laporan No.LP/3082/V/2019/PMJ/Dit.Reskrimum Polda Metro Jaya, Dengan dugaan telah memberikan keterangan atau laporan palsu.

Pada tanggal 16 Mei 2019 lalu, Arwan Koty telah membuat laporan di Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/3082/V / 2019 / PMJ /Dit.Reskrimum sehubungan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Bambang Prijono dan Theresia Dewi Anggraeni dari PT.Indotruck Utama, Saat itu proses penyelidikannya ditangani oleh Subdit 4 Jatanras Polda Metro Jaya.

Pada tanggal 21 Desember 2019 melalui pesan singkat Aplikasi Whats’App. Arwan Koty meminta kepada penyidik agar diadakan Berita Acara (BAP) tambahan, karena adanya tambahan bukti bukti baru, Menjawab pesan singkat yang dipinta oleh  Arwan Koty, Penyelidik mengatakan bahwa sedang ada persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru.

Atas dasar surat ketetapan S.Tap/2447/XII/2019/Dit.Reskrimum tertanggal 31 Desember 2019. Penyidik Subdit 4 Jatanras Polda Metro Jaya telah menghentikan Penyelidikan laporan Arwan Koty, Tanpa adanya konfirmasi kepada pelapor maupun kepada penasihat hukum.

Surat keterangan STap bahwa laporan dihentikan pada tahap penyelidikan

Dihentikannya laporan No. LP / 3082 /V/2019 / PMJ / Dit.Reskrimum Polda Metro Jaya pada saat proses penyelidikan, Laporan tersebut dianggap laporan palsu oleh terlapor sehingga Atas dasar laporan tersebut Arwan Koty dilaporkan balik atas tuduhan laporan palsu. Dengan Nomor: LP/B/0023/1/2020/Bareskrim tanggal 13 Januari 2020.

Dalam laporan tersebut, Bambang Priyono mendalilkan bahwa Laporan itu dihentikan saat dalam tahap penyidikan dan mengaku telah menjadi korban, Namun faktanya berdasarkan bukti surat penetapan S.Tap/2447/XII/2019/Dit.Reskrimum tertanggal 31 Desember 2019. Laporan tersebut dihentikan pada tahap Penyelidikan.

Dalam uraian laporan itu  Arwan Koty telah memesan 1 unit Excavator type EC 210D,dikuatkan dengan adanya  Perjanjian Jual Beli No. 157 /PJB / ITU /JKT/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017.dan telah dibayar lunas oleh Arwan Koty,

Saat laporannya dihentikan pada tahap Penyelidikan, Arwan Koty telah membuat laporan ke Karowassidik, Menindaklanjuti laporan Arwan Koty, Karowassidik menjelaskan Bahwasanya laporan No.LP/3082/V/2019/PMJ/ Ditreskrimum dapat dibuka kembali penyelidikannya apa bila ditemukan fakta maupun bukti baru.

Agar perkara ini menjadi terang benderang Kami berharap majelis hakim dapat menghadirkan penyidik untuk dijadikan saksi dalam perkara ini,”Ujar Aris Toteles SH.

Hingga berita ini disiarkan pihak penyidik maupun pelapor belum dapat dimintai keterangan.

(MasNur)