Aktivis Selatan Tuding Sosialisasi SipBos Diduga Akal-akalan, Kasubag Program : Itu Tidak Benar

0
49

Lebak, – Meraknusantara.com,- Aktivis Selatan Agus Rusmana menilai Kegiatan sosialisasi Sistem Pengelolaan Dana Bos (SipBos) diduga hanya sekedar akal-akalan pihak tertentu, karena menurut Agus sosialisasi SipBos yang dilaksanakan pihak Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Lebak, diduga memberatkan guru dan kepala sekolah, karena harus menyiapkan biaya tertentu untuk kegiatan sosialisasi tersebut.” Kata Agus kepada wartawan Pada Rabu 07/04/2021

Menurutnya, Kalau mau sosialisasi, harusnya narasumber pihak luar yang berkompeten yang di hadirkan, bukan dari pihak Dinas terkait. Kalau narasumber nya dari pihak dinas, ya itu sudah menjadi tugasnya untuk menyampaikan, tidak perlu lagi ada anggaran biaya untuk narasumber, belum lagi kami dengar ada biaya ini itu, dan itu dilakukan berantai se-kabupaten Lebak, bisa dibayangkan kan?,” Katanya.

Sementara, Agus, Kasubag Program Dindik Lebak saat ditemui Wartawan beberapa waktu lalu. Usai kegiatan sosialisasi SipBos yang berlokasi di SDN Sukamanah 1, menampik itu tidak benar.

Menuturkan adanya opini kegiatan tersebut hanya akal-akalan itu tidak benar. karena menurutnya, hal tersebut tuntutan dari pusat sesuai SKB 3 menteri.

“Oh itu tidak benar, kegiatan ini termasuk urgent sifatnya, sosialisasi ini dasarnya Permendagri nomor 24 tahun 2020 tentang pengelolaan dana bos dan Permendiknas no 06 tahun 2021 tentang juknis dana bos. Dan ini merupakan hasil SKB 3 menteri, yaitu menteri Menkeu, Mendagri dan Mendikbud,” ujarnya.” Kepada wartawan Saat ditemui beberapa waktu lalu.

Dijelaskannya, aplikasi SipBos ini merupakan aplikasi baru yang terintegrasi dengan sistem Informasi lain, dengan adanya SipBos maka Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) sudah tidak terpakai.

“Tahun 2021 ini seluruh satuan pendidikan jenjang SD dan SMP harus sudah input perencanaan, penganggaran dan pelaporan ke aplikasi sipbos Keuangan daerah, bagusnya aplikasi ini terintegrasi dan melink dengan 3 kementerian terkait seperti SIPD, aset, dan lainya. Untuk Arkas karena ada sistem terbaru ini, maka sudah tidak terpakai,” papar Agus.

Terpisah, Bucek sebagai pengamat kebijakan dari Baksel sangat menyayangkan sikap pemerintah jaman sekarang yang cenderung inkonsistensi terhadap suatu kebijakan, program, dalam hal ini aplikasi. Pemerintah pusat yang mempunyai kewenangan pun dikritisi karena kebijakan yang terlalu cepat berubah-ubah.

“Memang kalau untuk perbaikan bagus, tapi kalau kebijakan terlalu cepat berubah, hal ini akan membingungkan dan memberatkan ditataran bawah yang hanya bisa menjalankan kebijakan. Bukan kali ini saja lho pergantian kebijakan dan program yang sering berubah-ubah, seharusnya, kajian mengenai kebijakan, program, maupun aplikasi bentuknya, dalam perencanaan dan pembuatan sudah matang, sehingga dalam penerapannya dapat berlaku lama,” pungkasnya.

.Red.