“SURAT TERBUKA” KEPADA PRESIDEN RI IR. H. JOKO WIDODO

0
249

Jakarta, meraknusantara.com,-Tak kunjung mendapat keadilan Drs.Sapari, Apt., M.Kes: kirimkan Surat Terbuka untuk Presiden Joko Widodo.

Bismillahirahmanirahim.
Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
Dengan hormat.
Kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas perkenan Nya kita masih diberikan nikmat sehat, dan teriiring doa semoga Presiden RI Ir. H. Joko Widodo beserta keluarganya selalu dalam lindungan Allah SWT….Aamin ya Robbal ‘Alamin. (Jakarta, 5 Maret’21).

Presiden RI Ir. H. Joko Widodo yang terhormat, Lembaga Peduli
Nusantara (LPN) mengingatkan kembali “melawan lupa” agar masyarakat “tidak lupa” akan kasus yang melibatkan seorang Kepala BPOM Penny K Lukito dengan “jumawanya” masih bertengger menjabat sebagai Kepala BPOM, rumors yang berkembang diduga Kepala BPOM Penny K Lukito ini, Tidak Menghormati Peradilan, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau
bahkan Membangkang…?. Pidato Presiden Terpilih Tanggal 14 Juli 2019 di SJC Sentul Bogor

Presiden RI Ir. H. Joko Widodo yang terhormat, dari hasil Investigasi LPN diperoleh informasi, seperti yang disampaikan dalam Pidato Presiden Terpilih Ir. H. Joko Widodo tanggal 14 Juli 2019, yang disiarkan langsung oleh stasiun TV Swasta, bahwa Sapari menagih “bukti bukan janji” kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widodo, mohon ketegasan “MENCOPOT” anak buahnya atau pembantunya dari Lembaga Pemerintah Non Kementerian/LPNK atau Lembaga Pemerintah Non Departemen/LPND, khususnya Kepala BPOM Penny K Lukito yang bermasalah dengan hukum, sehingga tidak mengganggu “kewibawaan” pemerintahan Presiden RI. Ir. H. Joko Widodo, dengan jargonnya SDM Unggul Indonesia Maju, yang disampaikan pada pidato Presiden terpilih tanggal 14 Juli 2019 di SJC Sentul Bogor……………….ujar Ketua LPN
#SaveBPOM
“KEADILAN DAN KEBENARAN HARUS
SELALU DIJUNJUNG TINGGI”
#GantiKaBPOM

LPN mencermati lamanya jabatan Ka BPOM Penny K Lukito sejak dilantik tanggal 20
Juli 2016 oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo hingga sekarang bulan Maret 2021, sudah
lebih kurang 5(lima) tahun Penny K Lukito menjabat sebagai Ka BPOM TERLAMA. Dan sudah saatnya Presiden RI Ir. H. Joko Widodo melakukan evaluasi dan “tour of duty” atau
penyegaran (refresh) pada pejabat Ka BPOM (eselon I-A) TERLAMA seperti Penny K Lukito,
sehingga tidak menjadikan bawahannya menjadi “bosan” atau “jenuh” yang terlalu lama
dengan figur yang disinyalir “otoriter” dan “semau gue” mencopot bawahannya tanpa
mekanisme administrasi kepegawaian yang benar dan bahkan sengaja dilanggar, mengingat Ka BPOM Penny K Lukito adalah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi BPOM RI, yang tentunya memahami Azas-azas Pemerintahan Umum Yang Baik (AUPB), bahkan Penny K Lukito tidak menghormati peradilan PTUN Jakarta dan telah
“mengangkangi” hukum…….ujar LPN.

“Masih Adakah Hukum Yang Berkeadilan di Indonesia ?”.
PRESIDEN TAAT HUKUM…, KA BPOM PENNY K LUKITO MEMBANGKANG…?

Yth. Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, hasil investigasi Tim LPN, diperoleh informasi
yang “mengejutkan”, sebenarnya banyak pegawai BPOM hatinya “bergejolak” dan
merasakan “kejenuhan” dengan kepemimpinan Ka BPOM Penny K Lukito pejabat fungsional
dari Bappenas, yang alumni Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan terlama menjabat Ka BPOM ini, yang tidak mempunyai kompeten di bidang Obat dan Makanan, hanya karena kedekatan dan pemaksaan dari partai berkuasa saat ini, menjadikan Penny K Lukito menjabat sebagai Ka BPOM TERLAMA. Namun pada umumnya mereka “diam seribu” bahasa, dan tidak berani menyuarakan aspirasinya guna kebaikan organisasi BPOM, yang penting jabatan tidak tergoyahkan alias aman.…ujar Ketua LPN

Yth. Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, ketika Sapari dihubungi LPN di Malang, Sapari
memohon kepada Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, yaitu menagih “bukti bukan janji”
tindakan tegasnya dari Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, seperti apa yang pernah disampaikan saat pidato Presiden terpilih pada Pilpres 2019 di SJC Sentul Bogor tanggal 14 Juli 2019 yang lalu, yaitu akan “MENCOPOT” anak buahnya atau pembantunya dari Lembaga Pemerintah Non Kementerian/LPNK atau Lembaga Pemerintah Non Departemen/LPND yang  bermasalah dengan hukum, dan ternyata seperti apa yang kita lihat saat ini, jelas dan gamblang bahwa Ka BPOM Penny K Lukito Penny K Lukito masih bertengger menjabat sebagai Ka BPOM TERLAMA….?. Dan Sapari berharap secepatnya kepada Yth. Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dalam memilih pengganti Ka BPOM yang baru, paling tidak mempunyai kompetensi di bidang Obat dan Makanan, dan tidak bermasalah dengan hukum seperti Penny K Lukito, sehingga tidak menjadi beban dan mengganggu “kewibawaan” pemerintahan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, dengan jargonnya SDM Unggul Indonesia Maju.

Yth. Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, penelusuran tim investigasi LPN memperoleh
informasi, bahwa Sapari diberhentikan mendadak tanpa alasan yang jelas dan tanpa
kesalahan apapun, ketika Sapari bersama Penyidik PNS BBPOM di Surabaya, yang
didukung/didampingi Korwas PPNS Polda Jatim tanggal 13 Maret 2018 sedang menangani
kasus tindak pidana Obat dan Makanan illegal dan tanpa ijin edar (TIE) yang dilakukan PT.
Natural Spirit (D’Natural) Jl. Dr Soetomo No.75 Surabaya, yang disinyalir perusahaan itu
menggunakan “jalur atas” dan membawa-bawa nama relawan istana (RI-1), yaitu Sdr. FA
suami Kepala Badan POM Penny K Lukito, dengan Tersangka (SB), yang diduga melanggar:

➢ Pasal 197 UU No,36/2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara 15
(lima belas) tahun dan atau denda 1,5 M rupiah:
➢ Dan juga melanggap Pasal 142 UU No. 18/2012 tentang Pangan, dengan ancaman
pidana penjara paling lama 2(dua) tahun atau denda 4 M rupiah.
Namun hingga kini proses pro justicia yang SPDP nya sudah dikirim ke Kejati Jatim tanggal
19 Maret 2018 melalui Korwas PPNS Polda Jatim dan juga telah dilakukan pemeriksaan saksi maupun Tersangka, hingga pemberkasan sudah siap untuk dikirim ke Kejati Jatim disekitar tanggal 20 Agustus 2018 yang seharusnya Tersangka/TSK Sdri. Shirley Boedihartono (SB), bisa dilakukan “penahanan”, namun keburu Sapari diberhentikan dari jabatan Ka BBPOM di Surabaya, dan posisi terakhir kasus D’Natural tanggal 6 September 2018 pada BBPOM di Surabaya, adalah P-19.

Yth. Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, penelusuran LPN memperoleh informasi, bahwa
pemberhentian Sapari dari jabatan Ka BBPOM di Surabaya tanggal 19 September 2018
tanpa alasan yang jelas dan tanpa kesalahan apapun, kemudian Sapari membuat laporan
pribadi hampir ke seluruh instansi dan lembaga terkait yang ada di Indonesia, seperti lapor
ke Presiden RI, DPR RI baik periode 2014-2019 dan periode 2019-2014, Komisi IX DPR RI
periode 2014-2019 dan periode 2019-2024, Ketua Komisi III DPR RI periode 2019-2024,
Mensetneg RI, Kemenpan R & B, Kemenko PMK, Ombudsman, KASN, BPOM, BKN, tetapi
TIDAK ADA RESPON dari instansi dan lembaga terkait yang “berkeadilan”, kecuali
Ombudsman dan KASN…..ujar Ketua LPN

Yth. Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, Sapari heran dengan surat aduan yang telah
dikirimnya pada instansi dan lembaga terkait “tidak diihat” sengaja “dicuekin” laporan itu,
dan bahkan Sapari sudah 2(dua) kali bersurat pribadi ke Presiden RI Ir. H. Joko Widodo yang dikirim langsung Keseketariatan Setneg, 1(satu) kali bersurat ke Mensetneg RI TIDAK ADA RESPON, namun Sapari mensinyalir surat aduan yang dikirim itu, diduga dipending oleh “rekan dekat” Ka BPOM Penny K Lukito yang ada di lingkungan Istana, atau aduan Sapari itu tidak pernah disampaikan kepada Presiden RI Ir. H. Joko Widodo…?…ungkap Ketua LPN

Yth. Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, hasil investigasi LPN jelas terlihat Ka BPOM
Penny K Lukito, tidak menghormati atau melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap
peradilan PTUN Jakarta, bahkan ketidaktaatan dan pembangkangan hukum itu, terlihat pada “Eksekusi” yang telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu “Eksekusi Pertama” pada tanggal 17 September 2020, dimana Sapari didampingi Penasihat Hukum dari Pusbakumadin yang beralamat di Jakarta Timur dan sidang “eksekusi” dipimpin oleh Plt. Ketua PTUN Jakarta Bagus Darmawan, S.H., M.H yang didampingi panitera Sri Hartanto, dimana eksekusi ditunda berdalih menunggu hasil kasasi gugatan ke-2(dua) perkara nomor
146/G/2019/PTUN.JKT dengan objek sengketa SK Ka BPOM Nomor 00032/15014/AZ/03/19
tanggal 26 Maret 2019 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian
dan Pemberian Pensiun PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Drs. Sapari, Apt,
M.Kes, yang masih berproses “kasasi” di Mahkamah Agung RI

Presiden RI Ir. H. Joko Widodo yang terhormat, hasil investigasi LPN di lapangan,
bahwa “Eksekusi ke-dua” telah dilaksanakan pada tanggal 11 November 2020, dimana
Penggugat didampingi Penasihat Hukum dari Gerai Hukum Art & Rekan, Arthur Noija, S.H,
Hendri Wilman Gultom, S.H., M.H dan Sakti Ajie Putra Pratama, S.H dengan alamat Jl.
Jambrud No. 14 RT 07 / RW 02 – Kel. Kenari – Kec. Senen – Jakarta Pusat 10430, dimana
pelaksanaan sidang eksekusi dipimpin oleh Plt. Ketua PTUN.JKT Bagus Darmawan, S.H., M.H dengan panitera Muhammad R, dimana hasil putusan “eksekusi” yaitu “Ka BPOM RI Harus MENCABUT SK Ka BPOM RI Nomor: KP.05.02.1.242.09.18.4592 tanggal 19 September 2018, tentang Memberhentikan dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.Sapari, Apt., M.Kes: NIP: 19590815 199303 1001 Pangkat/Gol. Pembina Tk. I (IV/b) dari Jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya beserta lampirannya”…..ungkap Ketua LPN

Presiden RI Ir. H. Joko Widodo yang terhormat, namun hingga kini Kepala Badan POM RI Dr. Ir. Penny K Lukito, MCP TIDAK melaksanakan putusan “eksekusi” yang sudah
lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, sejak memperoleh Penetapan Inkracht tanggal 14
Agustus 2020 dari PTUN-JKT. (Apakah ini yang dinamakan Taat Hukum atau Kebal
Hukum…..?). Dan bahkan ditekankan oleh Plt. Ketua PTUN Jakarta Bagus Darmawan, S.H.,
M.H, bahwa hasil eksekusi, tercatat di berita acara sidang eksekusi. Melalui Kuasa Hukum
BPOM yang perlu dipertanyakan legalitasnya sebagai advokat…, yaitu Kepala Bagian
Bantuan Hukum BPOM Adam P.W.A Wibowo, S.H., M.H NIP 19740125 2002121001,
menyampaikan persetujuannya dan sepakat akan melaksanakan dengan sukarela
pencabutan SK Pemberhentian Sapari dari jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya
kepada Plt. Ketua PTUN Jakarta Bagus Darmawan, S.H.,M.H, dan Adam P.W.A Wibowo, S.H., M.H memohon monitoring atau pengawasan dari PTUN Jakarta…?…..ujar Pria yang pernah bertugas di BNN ini.

Presiden RI Ir. H. Joko Widodo yang terhormat, Sapari sampaikan pada eksekusi ke-3
(tiga) tanggal 19 Januari 2021, yang dihadiri kedua belah pihak yaitu Ka BPOM Dr. Ir. Penny K Lukito, MCP diwakili oleh Biro Hukum BPOM Riati Anggriani dan Adam Wibowo dan
Pengacara Lina Novita, S.H., M.Kes dari LC & Co Advocates beralamat di Gedung Graha BIP
Lantai 8, Jl. Gatot Subroto No. Kav -23 RT 2 / RW 2 – Karet Semanggi – Kec. Setiabudi –
Jaksel 12930, dan Ka BBPOM di Surabaya Drs. Sapari, Apt., M.Kes didampingi Kuasa
Hukumnya dari Gerai Hukum Art & Rekan Arthur Noija, Hendri Wilman Gultom dan Sakti
Ajie Putra Pratama hingga saat ini, Ka BPOM Dr. Ir. Penny K Lukito, MCP, TIDAK mempunyai Etikad Baik untuk melaksanakan putusan eksekusi perkara nomor: 294/G/2018/PTUN-JKT yang telah INKRACHT, dan TIDAK menghormati peradilan, “membangkang, mengangkangi hukum ataukah ini yang disebut “KEBAL HUKUM”…?, dan bahkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, padahal Presiden saja Taat Hukum.

Presiden RI Ir. H. Joko Widodo yang terhormat, LPN sampaikan Kepala Balai Besar
POM di Surabaya Drs. Sapari, Apt., M.Kes ini, berkomitmen bahwa sebagai seorang PNS/ASN yang sudah mengabdi pada Nusa, Bangsa dan Negara lebih kurang 27 tahun “tanpa cacat”, berprinsip bekerja dengan baik dan benar, sesuai peraturan dan ketentuan perundangundangan yang berlaku serta penuh Dedikasi, Loyalitas, Integritas, Profesional, bahkan selama bekerja sebagai PNS/ASN tidak pernah sekalipun dijatuhi hukuman disiplin baik ringan, sedang, maupun berat oleh Pimpinan tempat bekerja baik di BPOM maupun
Badan Narkotika Nasional (BNN)

Presiden RI Ir. H. Joko Widodo yang terhormat, tulah apa yang Sapari sampaikan
pada rekan-rekan media cetak maupun elektronik untuk “melawan lupa” dengan kasus
yang melibatkan banyak kepentingan. Transparansi seperti inilah yang diperlukan agar
semua menjadi jelas. Sapari sudah melakukan kerja secara profesional, penuh loyalitas,
dedikasi, dan berintegritas, walaupun sejak 1 November 2018 hingga Maret 2021 hampir
29 (dua puluh sembilan) bulan, gaji yang menjadi “hak” Sapari tidak dibayarkan oleh Ka
BPOM Penny K Lukito, sehingga Sapari tidak bisa menafkahi Anak Isteri….ujar Ketua LPN.
Harapan terakhir pria yang pernah bertugas di BNN selama 9 (sembilan) tahun ini…
kepada Yth. Presiden RI Ir. H. joko Widodo, yaitu sekali lagi menagih “BUKTI BUKAN JANJI”
dari Presiden RI Ir. H. Joko Widodo seperti yang pernah disampaikan dalam pidato
kemenangannya dalam Pilpres tanggal 14 Juli 2019 di SJC Sentul Bogor, bahwa bilamana
ada Pimpinan di Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Departemen,
yang bermasalah dengan hukum, akan “DICOPOT” khususnya Ka BPOM Penny K Lukito dan
Sapari menunggu langkah konkrit dari Presiden RI Ir. H. Joko Widodo….!…ujar Ketua LPN.

Yth. Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, ketika Sapari dihubungi di Malang, Sapari
menyampaikan dengan sangat lagi hormat pada bapak Presiden RI Ir. H. Joko Widodo,
bahwa jelas perkara nomor: 294/G/2018/PTUN.JKT adalah peristiwa hukum yang
BERBEDA dengan perkara nomor: 146/G/2019/PTUN.JKT), oleh karena itu Sapari
menunggu tindakan tegas dari Bapak Presiden pada bawahannya Ka BPOM Penny K Lukito
yang bermasalah dengan hukum…!….ungkap Ketua LPN
Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Beberapa Piagam Penghargaan
Beberapa penghargaan diraih untuk institusi BBPOM di Banjarmasin diantaranya:
1. Penghargaan Juara Stand Terbaik se-Kalsel Expo 2017 dari GubernurKalseluntuk BBPOM di Banjarmasin;
2. Piagam Penghargaan dari Ka Badan POM RI untuk BBPOM di Banjarmasin Atas Keberhasilan Mengungkap dan Menindak PelakuTindak Pidana di Bidang Obat Tanpa IzinEdar (TIE) dan Obat Kadaluarsa pada Operasi Gabungan Nasional Tahun 2017 di Wilayah Banjarmasin;
3. Penghargaan Penilaian Lingkungan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalsel 2017 dari Gubernur Kalsel untuk BBPOM di Banjarmasin;
4. Apresiasi dari Korwas PPNS Polda Kalsel kepada PPNS Balai Besar POM di Banjarmasin 2016-2017 sebagai PPNS yang aktif melakukan penegakan hukum;
Penghargaan diraih untuk pribadi, diantaranya:
1. Piagam Penghargaan dari Ka Badan POM RI “Atas Keberhasilan Mengungkap dan Menindak Pelaku Tindak Pidana di Bidang Obat Tanpa Izin Edar (TIE) dan Obat Kadaluarsa pada Operasi Gabungan Nasional Tahun 2017 di wilayah Banjarmasin”;
2. Piagam Penghargaan dari Ka Badan POM yang diberikan pada acara peringatan HUT BPOM tanggal 28 Februari 2018 di Balai Sarbini Jakarta sebagai“Kepala Balai Besar POM Terbaik”Atas Komitmen Operasi Pengawasan dan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan serta Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan Dalam Mewujudkan Perlindungan Masyarakat dan Daya Saing Obat dan Makanan Nasional.
3. Tanggal 1 Maret 2018 mendapatkan Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun dari Presiden RI Bapak Ir. H. Joko Widodo.
Sumber. Lembaga Peduli Nusantara__5 Maret ’21