“SAPARI TAGIH BUKTI BUKAN JANJI” KEPADA PRESIDEN RI IR. H. JOKO WIDODO

0
151

Jakarta, (17 Maret’21). –meraknusantara.com,- Presiden RI Ir. H. Joko Widodo yang terhormat, Lembaga Peduli Nusantara (LPN) mengingatkan “Surat Terbuka” Kepada Presiden RI Ir. H. Joko Widodo pada tulisan melalui media online tertanggal 5 Maret 2021 yang lalu, namun LPN telah menunggu dengan menghitung hari, kira-kira kapan dan apa tindak lanjut yang tegas dari Presiden RI, pada kasus gugatan antara Kepala Balai Besar POM di Surabaya melawan Kepala BPOM TERLAMA Penny K Lukito yang dilantik sejak 20 Juli 2016..?, yang sudah berlangsung hampir 3(tahun) sejak Sapari melakukan gugatan ke PTUN Jakarta tanggal 17 Desember 2018, yang terdaftar perkara nomor: 294/G/2018/PTUN-JKT dengan objek sengketa Surat Keputusan Ka BPOM RI Nomor: KP.05.02.1.242.09.18.4592 tanggal 19 September 2018, tentang Memberhentikan dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Sapari, Apt., M.Kes: NIP: 19590815 199303 1001 Pangkat/Gol. Pembina Tk. I (IV/b) dari Jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya beserta lampirannya”

Investigasi Lembaga Peduli Nusantara (LPN) di lapangan menemukan beberapa
penyimpangan-penyimpangan aturan atau prosedur terkait pemberhentian Sapari dari
Jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya tanggal 19 September 2018 tanpa alasan yang jelas dan kesalahan apapun. Setelah pemberhentian dari jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya tanggal 19 September 2018, Sapari telah mengadu diantaranya ke Presiden, Kemensetneg, Kemenpan R&B, Ombudsman RI, Kemenko PMK, BPOM, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dsb, dari pengaduan-pengaduan yang dilakukan Sapari dalam memperoleh keadilan dan kebenaran hampir selama 3(tiga) tahun berlangsung, dan juga Sapari telah mengadu pada Ketua DPRI periode 2014-2019 dan periode 2019-2024, serta pada Ketua Komisi IX DPR RI baik periode 2014-2019 maupun periode 2019-2024 TIDAK ADA RESPON, dan Sapari sampaikan bahwa hanya Allah SWT yang belum dikirimin surat, karena Sapari tidak tahu alamatnya…?, kecuali hanya memohon doa ke hadirat Allah SWT…….ungkap LPN.

Menurut LPN beberapa penyimpangan bisa terlihat ketika Sapari, mengadukan kasusnya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pertanggal surat 31 Oktober 2018 terkait pemberhentiannya dari jabatan Kepala Bali Besar POM di Surabaya tanggal 19 September 2018 tersebut, dan sesuai surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B240/KASN/1/2019 tanggal 18 Januari 2019 yang sifat suratnya SEGERA perihal Klarifikasi Pengaduan atas Pemberhentian dari JPT Pratama a.n. Sdr. Drs. Sapari, Apt., M.Kes.
Berdasarkan analisis dan telaah yang telah dilakukan oleh KASN, bahwa pemberhentian
Sdr. Drs. Sapari, Apt., M.Kes dari jabatan sebagai Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Surabaya tidak memenuhi proses Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (1) dan ayat (3), dimana kesalahan yang
disangkakan tidak secara substansional memenuhi tindakan pelanggaran disiplin berat.
Dengan adanya surat dari KASN tersebut Ka BPOM Penny K Lukito, TIDAK MERESPON, yang menurut LPN itu adalah bentuk dari penyimpangan kesewenang-wenangan Penny K Lukito.
IRONISNYA Kepala BPOM Penny K Lukito memperoleh Piagam Penghargaan
“Meritokrasi” dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tanggal 28 Januari 2021 yang
diserahkan oleh Menpan R&B Tjahjo Kumolo, dan ini drama Apalagi ini yang dilakukan oleh
KASN….?, jelas-jelas banyak aturan-aturan yang “ditabrak” oleh Penny K Lukito….ujar LPN
Dalam investigasinya LPN menemukan bentuk-bentuk penyimpangan prosedur, aturan bahkan undang-undang, dan peraturan-peraturan yang secara administrasi kepegawaian dilanggar oleh Ka BPOM Penny K Lukito, ini bisa kita lihat ketika Ka BBPOM di Surabaya Drs. Sapari, Apt., M.Kes lakukan gugatan ke PTUN Jakarta tanggal 17 Desember
2018 yang teregistrasi perkara nomor: 294/G/2018/PTUN-JKT, yang putusannya dibacakan
tangal 8 Mei 2019, kemudian putusan PT.TUN-JKT nomor: 226/B/2019/PT.TUN-JKT tanggal
12 September 2019 “menguatkan” perkara nomor: 294/G/2018/PTUN-JKT dan putusan
kasasi nomor: 90 K/TUN/2020 tanggal 19 Maret 2020 “TOLAK KASASI” yang dimohonkan Ka BPOM Penny K Lukito, dan kasasi dimenangkan Drs. Sapari, Apt., M.Kes, yang artinya
putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht), dan pada tanggal 14 Agustus 2020
memperoleh Penetapan INKRACHT dari PTUN-JKT, tetapi Ka BPOM Penny K Lukito lagi-lagi
“cuek” tidak melaksanakan perintah PTUN-JKT..!……ujar LNP.

Lembaga Peduli Nusantara memperoleh informasi bahwa, ternyata perkara nomor:
294/G/2018/PTUN-JKT yang telah memperoleh penetapan Inkrach itu, sudah dilakukan
esksekusi hingga 3(tiga) kali, yaitu pada tanggal 17 September 2020, pada tanggal 11
November 2020 dan pada tanggal 19 Januari 2021, LAGI-LAGI Ka BPOM RI Penny K Lukito
TIDAK melaksanakan putusan “eksekusi”, Apakah ini yang dinamakan KEBAL HUKUM atau
MELAWAN HUKUM…?….. ujar LPN.

Lembaga Peduli Nusantara (LPN), mencermati peristiwa-peristiwa yang dilakukan
oleh Ka BPOM Penny K Lukito terhadap diri Sapari, LPN mencoba analisa terkait perbuatanperbuatan yang dilakukan dalam kasus gugatan antara Ka BBPOM di Surabaya Drs. Sapari, Apt., M.Kes melawan Ka BPOM Penny K Lukito tersebut, patut dicermati terkait adanya peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku, termasuk
diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Silpil Negara (ASN),
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan masih banyak
lagi, serta yang paling krusial bagi Pejabat/Ka Badan ada Undang-Undang yang mengatur
adanya Larangan Penyalahgunaan Wewenang, sebagaimana Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 17 ayat (2) huruf c. larangan
bertindak sewenang-wenang, dan Pasal 18 ayat (3) huruf b, bahwa Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
huruf b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum
Tetap.

LPN masih teringat akan pidato kemenangan Pilpres 2019 yang disampaikan
Presiden terpilih masa bakti 2019-2024 Bapak Ir. H. Joko Widodo pada tanggal 14 Juli 2019 di Sentul Convention Centre – Bogor, yang disiarkan langsung oleh stasiun TV Swasta, bahwa Sapari menagih “BUKTI BUKAN JANJI” kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widodo, mohon ketegasan “MENCOPOT” anak buahnya atau pembantunya dari Lembaga Pemerintah Non Kementerian/LPNK atau Lembaga Pemerintah Non Departemen/LPND, khususnya Kepala BPOM Penny K Lukito yang bermasalah dengan
hukum, sehingga tidak mengganggu “kewibawaan” pemerintahan Presiden RI. Ir. H. Joko
Widodo, dengan jargonnya SDM Unggul Indonesia Maju, yang disampaikan pada pidato
Presiden terpilih tanggal 14 Juli 2019 di Sentul Convention Centre – Bogor……ujar Ketua LPN.

Investigasi dan analisa LPN , bahwa atas dasar peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi antara Ka BBPOM di Surabaya Drs. Sapari, Apt., M.Kes melawan Ka BPOM Penny K
Lukito, tersebut diatas, Sapari berharap ada TINDAK TEGAS dari Presiden RI Ir. H. Joko
Widodo, untuk secepatnya evaluasi terhadap Ka BPOM TERLAMA Penny K Lukito, yang
sangat gamblang dan kasat mata menurut orang awam hukum, jelas-jelas mengeluarkan
Keputusan atau Tindakan sewenang-wenang terhadap diri Kepala Balai Besar POM di
Surabaya Drs. Sapari, Apt., M.Kes, dan “semau gue” mencopot bawahannya tidak hanya
Sapari, melainkan ada 2(orang) pejabat eselon I, dan 5(lima) orang pejabat setingkat
eselon II, tanpa mekanisme Administrasi Kepegawaian yang benar dan bahkan sengaja
dilanggar, mengingat Ka BPOM Penny K Lukito adalah sebagai Pejabat Pembina
Kepegawaian (PPK) di instansi BPOM RI, yang tentunya memahami Azas-azas Pemerintahan Umum Yang Baik (AUPB), bahkan Penny K Lukito tidak menghormati peradilan PTUN Jakarta dan telah “mengangkangi” hukum. IRONISNYA Ka BPOM Penny K Lukito memperoleh Piagam Penghargaan “Meritokrasi” dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tanggal 28 Januari 2021.

Konfirmasi terakhir tim Lembaga Peduli Nusantara (LPN) pada Sapari, pria yang
pernah bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) selama 9 (sembilan) tahun ini, menagih “BUKTI bukan JANJI” kepada Presiden RI Bapak Ir. H. Joko Widodo, seperti apa yang pernah disampaikan saat pidato Presiden terpilih pada Pilpres 2019 di Sentul Convention Centre (SCC) Bogor tanggal 14 Juli 2019 yang lalu, yaitu akan “MENCOPOT” anak buahnya atau pembantunya dari Lembaga Pemerintah Non Kementerian/LPNK atau Lembaga Pemerintah Non Departemen/LPND yang bermasalah dengan hukum. dan ternyata seperti apa yang kita lihat saat ini, jelas dan gamblang bahwa Ka BPOM Penny K Lukito.  Penny K Lukito masih bertengger menjabat sebagai Ka BPOM TERLAMA….?. Dan Sapari berharap secepatnya kepada Yth. Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dalam memilih pengganti Ka BPOM yang baru, yang mempunyai kompetensi di bidang Obat dan Makanan, dan tidak bermasalah dengan hukum seperti Penny K Lukito, sehingga tidak menjadi beban dan mengganggu “kewibawaan” pemerintahan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, dengan
jargonnya SDM Unggul Indonesia Maju…..ujar Ketua LPN.

Pelantikan Ka BPOM “TERLAMA” Penny K Lukito oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, Jakarta 20 Juli 2016 Istana Negara 20 Juli 2016 Penunjukkan Barbuk Carnophen oleh Sapari pada Penny K Lukito dan Kapolda Kalimantan Selatan Brigjen Pol Rahmat Mulyana, 6 September 2017.

LPN sampaikan kepada Yth. Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, bahwa Kepala Balai Besar
POM di Surabaya Drs. Sapari, Apt., M.Kes ini, berkomitmen bahwa sebagai seorang PNS/ASN yang sudah mengabdi pada Nusa, Bangsa dan Negara lebih kurang 27 tahun “tanpa cacat”, berprinsip bekerja dengan baik dan benar, sesuai peraturan dan ketentuan perundangundangan yang berlaku serta penuh Dedikasi, Loyalitas, Integritas, Profesional, bahkan selama bekerja sebagai PNS/ASN, walaupun sejak 1 November 2018 hingga saat ini bulan Maret 2021 hampir 29 (dua puluh sembilan) bulan, gaji yang menjadi “hak” Sapari tidak dibayarkan oleh Ka BPOM Penny K Lukito, sehingga Sapari tidak bisa menafkahi Anak Isteri, namun terselip kegembiraan karena hingga saat ini, Sapari tidak pernah sekalipun terkena hukuman disiplin baik ringan, sedang, maupun berat oleh Pimpinan tempat bekerja baik di BPOM maupun Badan Narkotika Nasional (BNN)…..ujar Ketua LPN.

Sumber Lembaga Peduli Nusantara__17 Maret ’21

Beberapa Piagam Penghargaan Drs. Sapari, Apt., M.Kes
Beberapa penghargaan diraih untuk institusi BBPOM di Banjarmasin yang dijabat Drs. Sapari, Apt., M.Kes, diantaranya:
1. Penghargaan Juara Stand Terbaik se-Kalsel Expo 2017 dari GubernurKalseluntuk BBPOM di Banjarmasin;
2. Piagam Penghargaan dari Ka Badan POM RI untuk BBPOM di Banjarmasin Atas Keberhasilan Mengungkap dan Menindak PelakuTindak Pidana di Bidang Obat Tanpa IzinEdar (TIE) dan Obat Kadaluarsa pada Operasi Gabungan Nasional Tahun 2017 di Wilayah Banjarmasin;
3. Penghargaan Penilaian Lingkungan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalsel 2017 dari Gubernur Kalsel untuk BBPOM di Banjarmasin;
4. Apresiasi dari Korwas PPNS Polda Kalsel kepada PPNS Balai Besar POM di Banjarmasin 2016-2017 sebagai PPNS yang aktif melakukan penegakan hukum;
Penghargaan diraih untuk pribadi Drs. Sapari, Apt., M.Kes, diantaranya:
1. Piagam Penghargaan dari Ka Badan POM RI “Atas Keberhasilan Mengungkap dan Menindak Pelaku Tindak Pidana di Bidang Obat Tanpa Izin Edar (TIE) dan Obat Kadaluarsa pada Operasi Gabungan Nasional Tahun 2017 di wilayahBanjarmasin”;
2. Piagam Penghargaan dari Ka Badan POM yang diberikan pada acara peringatan HUT BPOM tanggal 28 Februari 2018 di Balai Sarbini Jakarta sebagai“Kepala Balai Besar POM Terbaik”Atas Komitmen Operasi Pengawasan dan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan serta Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan Dalam Mewujudkan Perlindungan Masyarakat dan Daya Saing Obat dan Makanan Nasional.
3. Tanggal 1 Maret 2018 mendapatkan Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun dari Presiden RI Bapak Ir. H. Joko Widodo.