DUGAAN “KONSPIRASI” BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) DENGAN KAROUM DAN SDM BPOM “RM” ATAS PEMBIARAN ASN/PNS “IZG” EKS NAPI KORUPSI AKTIF DI BPOM…?

0
129

Jakarta, (9 Maret’21).- meraknusantara.com,-  Lembaga Peduli Negara (LPN), mencermati perseteruan Ka BBPOM di Surabaya Drs. Sapari, Apt., M.Kes melawan Ka BPOM Dr. Ir. Penny K Lukito, MCP, ada hal yang menarik perhatian publik sekarang dengan jargonnya Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, yaitu SDM Unggul Indonesia Maju, dan yang menjadi pertanyaan hingga saat ini Badan POM masih mempekerjakan Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang terjerat kasus korupsi sebagaimana putusan perkara pada kasus yang menjerat pejabat BPOM nomor: 59/PID/TPK/2012/PT.DKI, dimana kedua orang yaitu “SS” dan “IZG” terjerat kasus tindak pidana dalam kasus pengadaan peralatan laboratorium Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) BPOM, masing-masing divonis 1(satu) tahun 6(enam) bulan dan harus ditahan…?. Dari proses persidangan hingga vonis hakim yang telah Berkekuatan Hukum Tetap
dan kemudian hukuman yang dijatuhkan oleh vonis hakim telah dijalani, dan kemudian bebas atau keluar dari penjara sebagai mantan narapidana tindak pidana korupsi, namun kembali aktif bekerja sebagai ASN/PNS BPOM dengan hak yang penuh…? dan hal ini tentunya patut dipertanyakan. ujar LPN.

Lembaga Peduli Nusantara sampaikan logika sederhana pada Kepala Biro
Umum dan SDM BPOM Dra. Rita Mahyona, Apt., M.Si dengan pertanyakan,
bagaimana DAFTAR HADIRNYA seorang narapidana yang terjerat kasus tindak
pidana korupsi, sudah divonis, sudah Berkekuatan Hukum Tetap dan menjalani
hukuman pidana selama dipenjara…?, kok aktif kembali ke BPOM….ujar LPN.
Kasus “Diteruskan” Ke Badan Kepegawaian Negara (BKN)…?

Investigasi Lembaga Peduli Negara, mendalam hingga ke institusi terkait diperoleh
informasi yang “mengejutkan” bahwa ketika Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melakukan audit atau supervisi pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diperoleh “temuan” adanya ASN/PNS atas nama “IZG” (masih aktif) yang terjerat kasus tindak pidana korupsi, sudah divonis dan telah Berkekuatan Hukum Tetap, menjalani hukuman penjara, kemudian bebas dan aktif kembali sebagai ASN/PNS di BPOM hingga sekarang. Dan berdasarkan temuan audit atau supervisi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada Badan POM, sesuai surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tanggal 21 Mei 2019, terkait ASN/PNS “IZG” yang terjerat kasus tindak pidana korupsi untuk tindak lanjutnya diteruskan pada Badan Kepegawaian Negara (BKN)……ujar Ketua LPN

Investigasi dan penelusuran tim LPN, menegaskan bahwa diperoleh dari nara sumber
yang bisa dipertanggungjawabkan, dari Direktorat Wasdal Bidang Kode Etik, Disiplin,
Pemberhentian dan Pensiun PNS BKN diperoleh informasi, bahwa keputusan pemberhentian pegawai karena melakukan tindak pidana korupsi telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Menpan RB RI dan Kepala BKN RI Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Surat Keputusan tersebut berlaku untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa ada
pengecualian. Dan apabila terdapat pengaduan terkait adanya pengaktifan kembali ASN/PNS yang sebelumnya terjerat kasus korupsi, ditujukan ke BKN…ujar LPN

“Pembiaran” Oleh BKN — Ka Biro Umum dan SDM BPOM Dra. Rita Magyona, Apt., M.Si..?
Konfirmasi tim Lembaga Peduli Nusantara di lapangan, memperoleh informasi yang
“mengagetkan” bahwa hasil audit atau supervisi yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil
Negara (KASN) yang kemudian “diteruskan” ke BKN dengan surat tertanggal 21 Mei 2019
untuk tindaklanjutnya, ternyata hingga kini Maret 2021 yang hampir lebih kurang 23 (dua
puluh tiga) bulan ini, “TIDAK ADA” tindaklanjut dari BKN…?, Lembaga Peduli Nusantara
(LPN) mensinyalir adanya “konspirasi” pembiaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Ka Biro Umum dan SDM BPOM Dra. Rita Mahyona, Apt., M.Si terhadap ASN/PNS BPOM, yaitu “IZG” yang masih aktif di Badan POM….?
Bahkan anekdot di masyarakat dan perhatian pengamat publik khususnya Lembaga
Peduli Nusantara, bahwa: “ASN/PNS BPOM Bermasalah Korupsi Dilindungi, ASN/PNS BPOM Berprestasi Dihabisi”, dan juga seperti halnya seorang intelijen “Berhasil Tidak Dipuji Gagal Dicaci Maki, Mati Salah Sendiri”. Dan yang menjadi pertanyaan Lembaga Peduli Nusantara pada pemerhati masalah hukum, dengan kasus diatas kira-kira bagaimana dampak hukumnya bilamana benar terjadi adanya kesengajaan “pembiaran” ASN/PNS BPOM mantan napi aktif kembali di BPOM…?….ungkap Ketua LPN.

Konfirmasi dan investigasi Lembaga Peduli Nusantara, terkait adanya pengaktifkan
kembali ASN/PNS BPOM yang sebelumnya terjerat kasus tindak pidana korupsi, sebagaimana yang terjadi di institusi Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) yang sekarang dipimpin oleh Ka BPOM TERLAMA Penny K Lukito (sejak tanggal 20 Juli 2016 s/d sekarang Maret 2021), terlihat adanya “pembiaran” pada ASN/PNS BPOM yaitu “IZG”, padahal jelas Undang-undang dan peraturan yang mengatur untuk itu, misalnya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS dan terakhir diubah dengan PP Nomor 19 Tahun 2013 pada Pasal 23 ayat (4), menyebutkan bahwa: “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum/dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”…..ujar Ketua LPN.

Disamping Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah diatas, Lembaga Peduli
Nusantara memperoleh informasi lainnya terkait peraturan yang berlaku guna untuk
memberikan punishment, terkait kasus diatas yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pasal 87 Ayat (4) huruf b menyebutkan bahwa: “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubiungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum.

Dan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 250 huruf b, menyebutkan bahwa: “PNS
diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau
kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang
ada hubiungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”….imbuh Ketua LPN.
Lembaga Peduli Nusantara, sampaikan bahwa jelas sekali seharusnya Kepala Badan
Kepegawaian Negara (BKN) tentu paham dan memahami akan kasus yang menjadikan
ketidakadilan pada PNS yang berjuang dan bekerja keras bagi Nusa, Bangsa, dan Negaranya “tanpa cacat” yang akan menjadi catatan sepanjang hidupnya di mata keluarganya, seperti yang telah dilakukan oleh pria yang pernah 9 (sembilan) tahun bertugas di BNN ini yang pernah memperoleh piagam penghargaan sebagai “Kepala Balai Besar POM Terbaik” tahun 2018 itu, yaitu Sapari yang bekerja berdasarkan peraturan dan ketentuan perundangundangan yang berlaku, profesional, loyal, berdedikasi, berintegritas dan tegas, dibandingkan dengan ASN/PNS BPOM “IZG” yang terjerat kasus tindak pidana korupsi ini, kok malah aktif kembali di BPOM ..?……ujar Ketua LPN.

Dalam penelusuran tim investigasi Lembaga Peduli Nusantara hingga akhirnya
diperoleh informasi baik dari institusi penegak hukum, media maupun narasumber di institusi pemerintahan, diantaranya ada beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh Kepala Biro Umum dan SDM BPOM Dra. Rita Mahyona, Apt., M.Si sekarang ini, yaitu bukannya malah “membiarkan” keberadaan seorang mantan napi kasus tindak pidana aktif dan punya jabatan walaupun jabatan fungsional apapun namanya. Dan tentunya kejadian ini tidak terlepas dari peran utama Kepala Biro Umum dan SDM BPOM yang sekarang ini Rita Mahyona yang terkesan “mengendapkan” kasus ini yang sudah bertahun-tahun ada di BPOM, karena ini adalah masalah SDM atau mungkin Kepala Biro Umum dan SDM tidak memberikan laporan yang sebenarnya akan kasus ini pada saat ada audit atau supervisi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan juga tidak melaporkan pada BKN atau diduga adanya “konspirasi” yang dapat berdampak pada institusi Badan POM maupun individu “IZG”….jelas Ketua LPN.

Kasus “Diteruskan” Ke Badan Kepegawaian Negara (BKN)…?
Disinyalir Ada “Konspirasi” Antara Badan Kepegawaian Negara (BKN) Dengan BPOM
Khususnya Ka Biro Umum dan SDM BPOM Dra. Rita Mahyona, Apt., M.Si…?

Lembaga Peduli Nusantara, mencermati informasi dari hasil penelusuran dan
investigasi tim di lapangan, serta mengacu peraturan perundang-undangan dan ketentuan
yang berlaku seperti UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang telah UU Nomor 43 Tahun 1999 dan PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS dan terakhir diubah dengan PP Nomor 19 Tahun 2013 pada Pasal 23 ayat (4), UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

Terkait tentang Manajemen PNS, mestinya jelas punishment-nya, tetapi kenyataannya hingga saat ini tidak ada “sangsi tegas” dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun dari BPOM sendiri, bahkan terlihat adanya “pembiaran”, dan Lembaga Peduli Nusantara mencermati pada institusi terkait, baik BPOM, BKN maupun KASN sebagai supervisornya ke BPOM, patut diduga adanya “konspirasi” antara BKN – BPOM khasusnya Ka Biro Umum dan SDM BPOM Dra. Rita Mahyona, Apt., M.Si…?, dimana terlihat jelas ASN/PNS BPOM “IZG” eks narapidana kasus tindak pidana korupsi tersebut “melenggang kangkung” aktif bekerja di BPOM dengan memperoleh hak-haknya penuh sebagaimana ASN/PNS BPOM murni pada
umumnya…..?….ungkap Ketua LPN.

Sumber.“Lembaga Peduli Nusantara”__ Jakarta 9 Maret’21