Dari Pemeriksaan Hingga Dakwaan, Arwan Koty Diduga Korban Rekayasa, Majelis Hakim Diminta Objektif

0
83

Jakarta,meraknusantara.com –Sidang dugaan kriminalisasi terhadap Arwan Koty yang seharusnya digelar pada hari Rabu 2/3/2021. Dengan agenda keterangan saksi, Terpaksa harus ditunda, Pasalnya, Kedua saksi yang akan diperiksa ketentuan dimuka persidangan tiba-tiba menghilang, Sehingga majelis Hakimi melakukan Penundaan persidangan tersebut.i

Menghilangnya para saksi yang akan diperiksa oleh mejelis Hakim, membuat kecewa pihak Arwan Koty maupun kerabatnya yang hendak mengikuti jalannya persidangan dugaan kriminalisasi terhadap Arwan Koty.

Atas peristiwa tersebut, Menui tudingan bahwa  Jaksa Penuntut Umum Sigit Hendradi SH, Dinilai tidak profesional serta dinilai tidak serius dalam menyidangkan perkara tersebut.

Jaksa Penuntut Umum Sigit Hendradi SH, dituding telah mempertontonkan ketidak profesionalannya kepada pengunjung sidang dihadapan Majelis Hakim dalam ruang sidang.

Setelah sidang ditunda dan sidang telah ditutup oleh Majelis Hakim, Kedua saksi yang dikawal oleh 4 rekanya tersebut muncul kembali. Peristiwa itu sontak menuai tanda tanya dan kecurigaan.

Kepada wartawan, Aristoteles SH, Penasihat Hukum Arwan Koty  mengatakan, Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum guna diperiksa keterangannya adalah Tommy Tausihan, Yang juga dijadikan saksi dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Menurut Aristoteles, Menghilangnya saksi Tommy Tausihan saat akan diperiksa oleh majelis Hakim, Saksi diduga enggan dijadikan saksi.

Arwan Koty diduga menjadi korban kriminalisasi atas laporannya dengan No.LP/3082/V/2019/PMJ/Dit.Reskrimum Polda Metro Jaya, yang laporannya dianggap palsu. Arwan Koty dilaporkan balik oleh pihak PT.Indotruck Utama atas tuduhan laporan palsu. Dengan Nomor:LP/B/00231/2020/Bareskrim tanggal 13 Januari 2020.

surat penghentian penyelidikan dan surat penetapan tersangka Arwan Koty Ditandatangani oleh penyidik yang sama

Terkait laporan dugaa palsu yang membelit Kliennya, Kepada wartawan Yayat Surga Purnadi SH,MH, Penasihat Hukum Arwan Koty mengatakan, “Dalam menetapkan Arwan Koty sebagai tersangka banyak kejanggalan, Seperti Tidak diperiksanya 4 orang yang dianggap menjadi saksi yakni, Henry Jaedo Manurung Kasat Polair Nabire, M. Sofiaansyah, Asun dan Anthony Wijaya, Menurutnya keterangan keempat saksi tersebut sangat penting. Untuk  membuktikan bahwa Excavator telah diterima oleh mereka di Nabire.

Dalam Hal ini, seharusnya ke 4 saksi tersebut adalah saksi kunci yang harus dimintai keterangan, Sebelum penyidik menetapkan Arwan Koty sebagai Tersangka, Dengan tuduhan laporan palsu. “ujar Yayat.

Pada tanggal 16 Mei 2019 lalu, Arwan Koty membuat laporan di Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/3082/V / 2019 / PMJ /Dit.Reskrimum sehubungan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Bambang Prijono dan Theresia Dewi Anggraeni dari PT.Indotruck Utama, Yang proses penyelidikannya ditangani oleh Subdit 4 Jatanras Polda Metro Jaya.

Pada tanggal 21 Desember 2019 melalui pesan singkat Aplikasi Whats’App. Arwan Koty meminta kepada penyidik agar diadakan Berita Acara (BAP) tambahan, karena adanya tambahan bukti bukti baru, Menjawab pesan singkat yang dipinta oleh  Arwan Koty, Penyidik mengatakan bahwa penyelidik sedang ada  persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru.

Tanpa ada konfirmasi kepada Arwan Koty maupun kuasa hukumnya, Penyelidik Subdit 4 Jatanras Polda Metro Jaya telah menghentikan penyelidikan atas laporan Arwan Koty dengan atas dasar surat penetapan S.Tap/2447/XII/2019/Dit.Reskrimum tertanggal 31 Desember 2019.

Dihentikannya Laporan No. LP / 3082 / V / 2019 / PMJ / Dit.Reskrimum Polda Metro Jaya, yang dianggap laporan palsu. Atas dasar surat tersebut, selanjutnya Arwan Koty dilaporkan balik atas tuduhan laporan palsu. Dengan Nomor:LP/B/00231/2020/Bareskrim tanggal 13 Januari 2020.

Laporan dengan nomer LP / 3082 / V /2019 / PMJ tanggal 16 Mei 2019, dihentikan saat dalam tahap penyelidikan dan belum ada satupun yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Bambang Priyono mendalilkan bahwa Laporan tersebut dihentikan dalam tahap penyidikan, Bambang juga mendalilkan bahwa Arwan Koty membeli 2 (dua) unit alat berat Excavator EC 210DL dan EC 350 DL.

Faktanya berdasarkan bukti surat penetapan S.Tap/2447/XII/2019/Dit.Reskrimum tertanggal 31 Desember 2019 adalah di hentikan dalam tahap penyelidikan dan
laporan Polisi No. LP/ 3082 /V/ 2019 /PMJ /Dit. Reskrimum didalam uraian singkat kejadian, Bahwa keterangan Arwan Koty (pelapor) Bahwa pelapor memesan 1 unit Excavator type EC 210D, Hal tersebut dikuatkan dengan adanya  Perjanjian Jual Beli (PJB) No. 157 /PJB / ITU / JKT / VII / 2017 tanggal 27 Juli 2017. dan telah dibayar lunas.

Salah satu alat bukti yang diduga dijadikan dasar untuk laporan pihak PT.Indotruck Utana terhadap Arwan Koty ke Tipideksus Mabes Polri adalah surat tugas pengambilan Excavator dengan No. 107 / TUS-ST / I /2017 tertanggal 18 Nov 2017.

Dua surat tugas dengan nomer yang sama yang dijadikan bukti di sidang BPSK dan Mabes Polri

Pada persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Surat tugas nomor 107/TUS-ST/I/2017 tertanggal 18 Nov 2017. yang dijadikan bukti tidak tercantum nama Arwan Koty sebagai pemilik Excavator, Namun saat lapor di Bareskrim Mabes Polri surat tugas yang dijadikan sebagai bukti terdapat nama Arwan Koty sebagai pemilik Excavator.

Dalam surat penghentian penyelidikan di Subdit 4 Jatanras Polda Metro Jaya dan pada surat Penetapan tersangka yang dikeluarkan oleh Dit.tipideksus Mabes Polri kepada Arwan Koty, Ditandatangani oleh orang yang sama, Hal ini sangat jelas bahwa ini telah disetting sedemikian rupa untuk upaya kriminalisasi terhadap Arwan Koty. “Ujar Yayat

Jaksa Penuntut Umum, Sigit Hendradi SH. Mendakwa Arwan Koty dengan dakwaan pasal 220 KUHP dan atau pasal 317 KUHP. tentang pengaduan atau laporan palsu.

Menyikapi ditundanya sidang yang dianggap tidak mendasar dan menelantarkan Terdakwa,  Penasihat Hukum Arwan Koty, Yayat Surya Purnadi SH,MH, CLA, Turut angkat bicara, “Sebagai pihak terdakwa kita akan mengikuti seluruh aturan persidangan walau merasa kesal dan kecewa. Pemanggilan sidang pukul 15.00 wib, Sementara sidang dimulai sekitar pukul 20.00 wib. Siapapun orangnya pasti merasa kecewa kalau harus suruh menunggu seharian di sini, Kami merasa dikerjain oleh Jaksa Penuntut Umum Sigit Hendradi SH. “ujar Yayat Surya Purnadi SH,MH,CLA kepada wartawan.

Yayat Surya Purnadi SH, MH,CLA juga mengatakan, “Kedepannya jadwal persidangan saya mohon tidak seperti ini lagi, Yayat berharap kepada Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum agar persidangan yang akan datang agar tepat waktu.

Menurut Yayat Surya Purnadi SH,MH,CLA, “Dalam perkara pidana yang saat ini didakwakan oleh Jaksa terhadap Kliennya, Tidak relevan disidangkan dengan dakwaan laporan palsu. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mendasar dan diduga ada upaya rekayasa.

Dalam perkara ini, Sepatutnya Arwan Koty dilindungi Hukum, Bukan malah dipidana (kriminalisasi). Jika setiap orang yang menyaksikan, Mengalami dan bahkan menjadi Korban malah dijadikan tersangka, Maka nantinya semua masyarakat takut untuk melapor kepada Penegak Hukum, atas peristiwa yang telah disaksikan bahkan yang dialaminya. “Kata Yayat Surya Purnadi SH,MH,CLA

Pada sidang sebelumnya Jaksa Penuntut Umum Sigit Hendradi SH. Telah menghadirkan dua saksi pelapor dari PT.Indotruck Utama, Yakni Priyonggo karyawan bagian marketing dan Agung Prabowo karyawan bagian Gudang.

Dalam kesaksiannya, Saksi Priyonggo mengatakan belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka atas laporan itu, Saksi juga  membenarkan bahwa Arwan Koty adalah Customer PT.Indotruck Utama yang telah membeli Excavator pada bulan juli 2017. Priyonggo juga mengatakan, Bahwa Excavator yang dibeli oleh Arwan Koty tidak langsung diberikan oleh Arwan Koty. Melainkan diserahkan kepada Bayu Triwidodo karyawan Ekspedisi PT.Tunas Utama Sejahtera.

Alasan Priyonggo memberikan Excavator kepada Bayu Triwidodo karena adanya surat tugas dari Arwan Koty untuk mengambil Excavator. Fakta persidangan terungkap terdapat 2 surat tugas yang sama dengan No.107/TUS-ST/I/2017 tertanggal 18 Nov 2017. Namun kedua surat tugas tersebut bukanlah dari Arwan Koty melainkan dari PT.Tunas Utama Sejahtera yang ditandatangani oleh Soleh Nur Tjahyo.

pernyalan Soleh Nur Tjahyo

Pada persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Surat tugas yang dijadikan bukti tidak tercantum nama pemilik barang (Arwan Koty), Namun saat Melapor di Bareskrim Mabes Polri surat tugas yang dijadikan sebagai bukti terdapat nama Arwan Koty sebagai pemilik Excavator.

“Sebagai tumpuan bagi para pencari Keadilan, Penasihat Hukum Arwan Koty berharap kepada wakil Tuhan Didunia, Dalam memeriksa dan mengadili perkara ini  Agar lebih objektif dan bersikap adil untuk para pencari keadilan, Seperti Arwan Koty ini, “ujar Yayat.

Jika Majelis Hakim Objektif dalam memeriksa serta mengadili perkara pidana ini, Saya berkeyakinan Majelis Hakim akan membebaskan Arwan Koty dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang saya anggap tidak mendasar. “Ujar Yayat Surya Purnadi SH,MH,CLA. kepada awak media.

“Dalam pasal 108 KUHAP menyebutkan, Setiap orang yang mengalami, Melihat, Menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak membuat laporan atau pengaduan kepada pihak yang berwenang, Baik lisan maupun tulisan. Jika mengacu pada pasal  itu. Arwan Koty sepatutnya dilindungi Hukum, Bukanya malah di Kriminalisi, “kata Yayat.

Berkaitan dengan perkara ini, Arwan Koty juga telah mengajukan  permohonan Gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor perkara No.181/Pdt.G/2020. Permohonan Gugatan wanprestasi yang dimohonkan Oleh Arwan Koty telah dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Melalui putusanNya, Majelis Hakim pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara wanprestasi dengan Nomor perkara No.181/Pdt.G/2020, Menghukum PT.Indotruck Utama harus membayar kerugian materil kepada Arwan Koty secara sekaligus dan seketika, Yakni sebesar Rp1.265.000.000., (satu miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah).

Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri SH, MH. Juga menghukum PT.Indotruck Utama agar membayar bunga sebesar 6% pertahun dari materil, Yakni sebesar Rp1.265.000.000., Terhitung sejak gugatan perkara wanprestasi dengan nomor perkara 181/Pdt.G/2020, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ketua Majelis Hakim juga memerintahkan agar pihak PT.Indotuck Utama agar secepatnya melaksanakan isi putusan tersebut

Yayat Surya Purnadi SH,MH,CLA Berharap kepada Mejelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara dugaan upaya kriminalisasi terhadap Arwan Koty, Agar tidak mudah masuk angin dalam penegakan supremasi hukum. “ujar Yayat Surya Purnadi SH,MH,CLA mengakhiri pembicaraannya saat dikonfirmasi wartawan.

Hingga berita ini diturunkan, Pihak penyidik Jatanras Polda Metro Jaya dan Tipideksus Mabes Polri belum dapat dimintai keterangan, terkait adanya kejanggalan dalam menetapkan Arwan Koty sebagai Tersangka.

(Rhd)