Terkait Pertek Sapari BKN Tak Dapat Nangkanya Dapat Getahnya

0
203

PEJABAT BKN : “TIDAK DAPAT NANGKANYA TAPI DAPAT GETAHNYA”
TERKAIT PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS (PERTEK) SAPARI
ATAS USULAN KA BIRO UMUM DAN SDM BPOM RITA MAHYONA

Jakarta, (10/02/’21). meraknusantara.com,- Masih segar diingatan kita apa yang dihimpun oleh Lembaga Peduli Nusantara (LPN), ketika Sapari secara pribadi telah 2 (dua) kali berkirim surat Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan surat tertanggal 31 Oktober 2018, perihal Mencari Keadilan dan Kebenaran Demi Martabat Anak Isteri Atas Pemberhentian/Pencopotan sebagai Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Surabaya (eselon II-b). Dan surat pribadi kedua tertanggal 5 Desember 2019 perihal Permohonan Tindak lanjut Surat Tanggal 31 Oktober 2018 Yang Diterima di BKN Tanggal 2 November 2018, perihal Mencari Keadilan dan Kebenaran Demi Martabat Anak Isteri Atas Pemberhentian/Pencopotan Sebagai Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya (eselon II-b), yang TIDAK di RESPON oleh Ka BKN.

Hasil investigasi Lembaga Peduli Nusantara, ada hal-hal “aneh dan janggal” yang menjadi
pertanyaan dalam penerbitan Pertimbangan Teknis (Pertek) Sapari yang ditandatangani
oleh Petrus Sujendro, S.Sos mengingat berkas kelengkapan pensiun Sapari “TIDAK LENGKAP”. Hasil konfirmasi sebagaimana pertanyaan salah satu Kuasa Hukum Sapari dari Gerai Hukum Art & Rekan, Hendri Wilman Gultom, S.H., M.H, mempertanyakan dengan pertanyaan yang menohok: “Apabila Kelengkapan Pensiun pak Sapari Ini Tidak Lengkap, Apakah Pertimbangan Teknis (Pertek) BKN Bisa Diterbitkan..?”…….ujar Wilman, yang
dijawab oleh ke-3(tiga) pejabat BKN yaitu bapak Subagyo, bapak Thomas dan bapak Beri,
masing-masing menyampaikan jawaban yang sama, yaitu apabila berkas kelengkapan
pensiun Pak Sapari Tidak Lengkap, maka tidak bisa diterbitkan Pertimbangan Teknis
(Pertek) BKN dan tidak bisa diterbitkan SK Pensiun Pak Sapari, apalagi pak Sapari tidak
pernah tandatangan pada DCPP….ujar pejabat BKN yang hadir dalam pertemuan hari Rabu
tanggal 6 Januari 2021, bertempat di salah satu ruang pertemuan di Gedung BKN Jaktim.
Investigasi Lembaga Peduli Nusantara, memperoleh informasi yang terasa aneh dan
nyata yaitu super cepatnya proses pensiun Sapari yang seharusnya pensiun per 1 September 2019, namun yang terjadi dimana tanggal 14 Maret 2019 Ka Biro Umum dan SDM BPOM Rita Mahyona mengusulkan pensiun Sapari ke BKN, tanggal 18 Maret 2019 usulan diterima BKN, tanggal 20 Maret 2019 terbit Pertimbangan Teknis (Pertek) yang ditandatangani oleh Petrus Sujendro, S.Sos, dan tanggal 26 Maret 2019 Ka BPOM Penny K Lukito menandatangani SK pensiun Sapari dengan TMT 1 Oktober 2018 (berlaku mundur…?).
Dan “aneh bin nyata” pada tanggal 27 Maret 2019 Ka Biro Umum dan SDM BPOM
Rita Mahyona masih memberikan kesaksiannya di bawah sumpah Al-Qur’an di PTUN
Jakarta, bahwa karena berkas kelengkapan Sapari tidak lengkap,….pensiun pak Sapari
tidak dapat diproses…ujar Rita Mahyona.

Pantauan dan investigasi LPN, terlihat dari usulan pensiun ke BKN, terbitnya
Pertimbangan Teknis dari BKN dan kemudian terbitnya SK pensiun Sapari, diduga adanya
keterangan palsu dibawah sumpah yaitu adanya kebohongan yang dilakukan oleh Ka Biro
Umum dan SDM BPOM Rita Mahyona, dimana ternyata SK pensiun Sapari sudah
ditandatangani oleh Ka BPOM Penny K Lukito tanggal 26 Maret 2019, dan diberikan
kepada Sapari pada tanggal 9 Maei 2019 atau sehari setelah Sapari memenangkan gugatan di PTUN Jakarta tanggal 8 Mei 2019 dengan perkara nomor: 294/G/2018/PTUN-JKT yang sekarang sudah INKRACH. Artinya patut diduga Ka Biro Umum dan SDM Rita Mahyona memberikan “sumpah palsu” dan “keterangan palsu” atau “pembohongan publik” di depan sidang PTUN Jakarta, yang menurut LPN, terkait pasal yang disangkakan dalam hal “sumpah palsu dan ketrangan palsu” ini, apakah bisa dijerat dengan pasal 242 KUHP
dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun…?……ujar Ketua LPN.

Dari rangkaian peristiwa diatas, LPN mencermati sangat yakin adanya dugaan peran
yang sangat besar dari Ka Biro Umum dan SDM BPOM Rita Mahyona, bahkan dapat
“mempengaruhi” pejabat BKN yaitu Petrus Sujendro, S.Sos yang menandatangani
Pertimbangan Teknis (Pertek) pensiun Sapari, bahkan investigasi LPN di lapangan
memperoleh informasi, yang perlu dikonfirmasi kepada institusi terkait, bahwa disinyalir
“konon katanya” adanya pertemuan “tingkat tinggi” antara Sestama BPOM dengan
Sestama BKN di Pekanbaru atau di Batam, untuk memperlancar penerbitan Perteknya
pensiun Sapari….?,……ujar Ketua LPN.

Terlihat oleh LPN, memang sepertinya ada benarnya, apa yang disampaikan oleh
salah satu Pejabat BKN ketika menerima Sapari bersama Kuasa Hukumnya dari Gerai Hukum Art & Rekan, yaitu Arthur Noijan, S.H, Hendri Wilman Gultom, S.H., M.H dan Sakti Ajie Putra Pratama, S.H, pada saat audiensi tanggal 6 Januari 2021, dimana salah satu Pejabat BKN, yaitu bapak “T” menyampaikan dengan nada geramnya alias kesalnya, bahwa BKN “Tidak Dapat Nangkanya Tapi Dapat Getahnya”, artinya LPN bisa memahami, bahwa Pejabat Bapak “T” tidak melakukan hal seperti itu, mungkin diduga atau disinyalir, ulah atau perbuatan Ka Biro Umum dan SDM BPOM Rita Mahyona yang patut diduga ber “konspirasi” dengan oknum BKN…?….ujar Ketua LPN di PIM2. (red)

Sumber. “Lembaga Peduli Nusantara”__10 Februari ’21