Sudah Terang Benderang Mengapa Sapari Belum Mendapat Haknya

0
156

Jakarta, meraknusantara.com,- Drs. Sapari, Apt., M.Kes mantan Ka.BBPOM Surabaya yang berseteru melawan Kepala Badan POM Penny K Lukito, yang terdaftar dalam perkara nomor: 294/G/2018/PTUN-JKT dengan objek gugatan SK Nomor KP.05.02.1.242.09.18.4592 tanggal 19 September 2018, tentang Memberhentikan dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Sapari, Apt., M.Kes: Nip: 19590815199303 001 Pangkat/Gol. Pembina Tk. I (IV/b) dari Jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya, telah secara sah dimenangkanya,sesuai putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Maret 2020  artinya sudah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht), dan memperoleh Penetapan Inkracht dari PTUN Jakarta tanggal 14 Agustus 2020.

Namun Keputusan Mahkamah Agung dan PTUN Jakarta ini belum bisa mengantar Drs. Sapari, Apt., M.Kes kembali pada posisinya semula.  Ada apa dibalik semua ini hal inilah yang menjadi pertanyaan para awak media yang selalu mengikuti jalanya Gugatan Sapari melawan Ka.BPOM Penny Lukito.

Banyak temuan yang terasa aneh namun menarik untuk diikuti seperti halnya temuan bahwasanya Kuasa Hukumnya Ka BPOM Penny K Lukito dari Biro Hukum BPOM yang berjumlah 7(tujuh) orang ASN/PNS BPOM yang perlu dipertanyakan legalitasnya sebagai Advokat yang membela Ka.BPOM Penny K Lukito. Dan yang menarik dari hal ini adalah bahwa Surat Kuasa dari Ka BPOM Penny K Lukito yang diberikan kepada Kuasa Hukumnya dari Biro Hukum BPOM tertanggal 28 Desember 2018 sedangkan sidang tertutup dengan agenda konfirmasi berkasberkas sudah dimulai pada tanggal 26 Desember 2018, ada hal yang aneh yaitu Surat Kuasa dari Ka BPOM Penny K Lukito yang diberikan pada Kuasa Hukum BPOM T, RA, AW, FR, RK, FP, dan REW, yang ditandatangani Ka BPOM Penny K Lukito tertanggal 28 Desember 2018, artinya belum memiliki Kuasa namun telah melakukan pendampingan Hukum dan tentunya hal ini tidaklah dibenarkan, apalagi kuasa hukum BPOM belum memiliki legalitas sebagai Advokat.

Kuasa Hukum Drs. Sapari, Apt., M.Kes  Arthur Noija SH menyampaikan pada awak media Berdasar hasil investigasi dan penelusuran baik di PTUN Jakarta, Badan Kepegawaian Negara (BKN), BPOM dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN, serta intansi terkait, diperoleh hal-hal yang disinyalir atau diduga mengarah pada pejabat Badan POM yang membuat permasalahan ini menjadi berlama-lama hingga berjalan sudah 28 (dua puluh delapan) bulan belum selesai, dimana terlihat adanya “pembangkangan dan pengangkangan” hukum, bahkan Ka BPOM Penny K Lukito tidak menghormati peradilan PTUN Jakarta.

Masih banyak hal-hal lain yang terasa janggal seperti misalnya Penonaktifan Data Base Drs. Sapari, Apt., M.Kes di KPPN Surabaya,Gaji yang tidak lagi diterimanya selama 28 bulan dan masih banyak yang lainya lagi namun sebaiknya kita tunggu saja langkah selanjutnya yang akan dijalankan oleh Drs. Sapari, Apt., M.Kes bersama Kuasa Hukumnya dari Gerai Hukum Art & Rekan……bersambung….(red)