Polisi harus tegas dapat membedakan Sengketa Tanah dan Mafia Tanah

0
90

Jakarta, meraknusantara.com,- Gerai Hukum Art & Rekan berpendapat bahwa,Sengketa tanah haruslah dibedakan dengan masalah mafia tanah, yang dapat dikualifikasi suatu kejahatan klasik yang terorganisir dan profesional.

Didalam mafia tanah memiliki modus operandi. Salah satunya melalui pembuatan dokumen palsu atas bukti kepemilikan hak tanah yang bekerja sama dengan oknum yang mempunyai kewenangan dalam penerbitan bukti alas hak palsu, yang biasanya dilakukan secara rapi sehingga sulit untuk diungkap.

Dalam pemberantasan mafia tanah. Ini merupakan bagian dari program Polri presisi atau pemolisian prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan.
Apa yang, dilakukan Polri dalam pengungkapan kasus baru-baru ini seperti (Pondok Indah, Kemang, Cilandak), merupakan tindakan penegakan hukum yang dapat dibenarkan.

Dengan demikian, siapapun yang terlibat juga harus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena adanya penyertaan tindak pidana termasuk apabila adanya dugaan aktor intelektual sebagaimana Pasal 55 KUHP.
Polri punya landasan hukum untuk menindak secara tegas semua yang terlibat tindak pidana mafia tanah ini.

Tentunya didalam proses penegakan hukumnya harus mengedepankan prinsip presumption of innocence (asas praduga tidak bersalah).
Mengingat Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Persoalan sengketa tanah sangat berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh mafia tanah, maka persoalan sengketa hak atas tanah yang merupakan ranah hukum perdata.
Harus memberikan perlindungan hukum kepada pembeli yang beritikad baik ataupun pihak-pihak yang telah membebaskan tanah sesuai prosedur yang berlaku didalam rangka pengadaan tanah baik oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak swasta. (Arthur)