PANTASKAH KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (KASN) ANUGERAHKAN PIAGAM “MERITOKRASI” DENGAN PREDIKAT SANGAT BAIK KEPADA KA BPOM PENNY K LUKITO…?

0
268

Jakarta, (4 Februari 2021.meraknusantara.com,-  Hasil investigasi dan penelusuran Lembaga Peduli Nusantara, ternyata di sekitar tahun 2018-an ada lebih kurang 7(tujuh) pejabat baik eselon I (2 orang) dan eselon II (5 orang) BPOM, termasuk Kepala Balai Besar POM di Surabaya (periode 15 Februari 2018 s/d 19 September 2019 Drs. Sapari, Apt., M.Kes, diberhentikan/dicopot dengan “seenaknya dan sewenang-wenang” oleh Ka BPOM Penny K Lukito tanpa ada proses yang benar, dan dari penelusuran LPN, terlihat hanya 1(satu) pejabat yang “berani melawan” melalui proses hukum, yaitu Sapari menggugat Ka BPOM Penny K Lukito

Informasi yang dihimpun oleh tim LPN selama hampir 28(dua puluh delapan) bulan
lamanya, sejak Ka BBPOM di Surabaya Sapari melakukan gugatan tanggal 17 Desember 2018 yang terdaftar nomor: 294/G/2018/PTUN-JKT, dengan objek sengketa SK Nomor
KP.05.02.1.242.09.18.4592 tanggal 19 September 2018, tentang Memberhentikan dengan
Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Sapari, Apt., M.Kes: Nip: 19590815199303 001 Pangkat/Gol. Pembina Tk. I (IV/b) dari Jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya beserta lampirannya.

Kenyataan yang dipikirkan Sapari terbukti di dalam persidangan hingga putusan
tingkat pertama di PTUN Jakarta sesuai salinan perkara nomor: 294/G/2018/PTUN-JKT
tanggal 8 Mei 2019, putusan PT.TUN-JKT nomor: 226/B/2019/PT.TUN-JKT tanggal 12
September 2019 dan putusan Kasasi di Mahkamah Agung RI dengan perkara nomor: 90
K/2020/PTUN yang telah Inkrach dan tanggal 14 Agustus 2020 telah memperoleh Penetapan Inkracht dari PTUN Jakarta. Bahkan telah dieksekusi sebanyak 3(tiga) kali, yaitu pada tanggal 17 September 2020, tanggal 11 November 2020 dan tanggal 19 Januari 2021, namun Kepala BPOM Penny K Lukito tidak melaksanakan putusan yang telah Inkracht itu, bahkan terlihat Kepala BPOM Penny K Lukito “TIDAK MENGHORMATI PERADILAN, MEMBANGKANG DAN MENGANGKANGI HUKUM”…?….ujar Ketua LPN

Menarik untuk disimak hasil investigasi yang dihimpun LPN hingga 4 Februari 2021,
terkait copot mencopot dan mengganti pejabat terlihat jelas di mata publik BPOM namun
pada umumnya mereka “cuek atau masa bodoh” yang terpenting aman tidak tergoyangkan
dari jabatan hingga pencopotan yang sering tanpa melalui prosedur yang benar, bahkan
dilanggar oleh Pejabat Pembina Kepegawaian itu sendiri dianggap biasa-biasa saja.. Dan ini
sering terjadi khususnya di BPOM yang dipimpin oleh Penny K Lukito yang berasal dari lulusan Teknik Lingkungan ITB, seorang imgran jabfung dari Bappenas karena adanya kedekatan dari partai politik yang berkuasa, dan tentunya jauh dari kompetensinya di bidang OMKABA, mengigat Lembaga Pemberintahan Non Departemen atau Lembaga Pemerintahan Non Kementerian khususnya BPOM, dominan SDM nya adalah Apoteker.
Informasi yang dihimpun oleh LPN, terkait piagam “Meritokrasi” yang dianugerahkan
oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kepada Kepala BPOM Penny K Lukito yang
diserahkan oleh Menteri PAN & RB Tjahjo Kumolo di Hotel Bidakara Jakarta pada tanggal 28 Januari 2021 , ditengah-tengah permasalahan hukum yang “melilit” Ka BPOM Penny K Lukito yang digugat oleh Ka BBPOM di Surabaya periode 15 Februari 2018 s/d 19 September 2018 Drs. Sapari, Apt., M.Kes, yang hingga sekarang Penny K Lukito “tidak menghormati peradilan, membangkang dan bahkan mengangkangi hukum” dengan tidak melaksanakan putusan yang telah Inkracht…..ujar Ketua LPN.

Kamis tanggal 4 Februari 2021 diperoleh informasi dari tim investigasi LPN, dalam
rangka audiensi yang dilakukan Pensihat Hukum Sapari dari Gerai Hukum Art & Rekan
mendatangi Kantor Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang beralamat di Jl. Letjen M.T.
Haryono No. Kav 52-53 RT 3 / RW 4 , Cikoko, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan 12770, atas
permohan audiensi yang dilayangkan melalui surat tanggal 10 Desember 2020. Pada audiensi yang dihadiri oleh Sapari yang didampingi Kuasa Hukumnya Gerai Hukum Art & Rekan yaitu Arthur Noija, Hendri Wilman Gultom dan Sakti diterima oleh tim Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) salah satunya Komisioner Prof. Agustinus Farem, dan Askom Kusen Kusdiana beserta stafnya.
Dalam audiensi ini, pihak Sapari melaporkan hasil dan tindaklanjut pelaksanaan
eksekusi putusan yang telah Inkracht gugatan melawan Ka BPOM Penny K Lukito, namun yang menarik ketika Sapari menyampaikan laporannya aduannya per tanggal surat 31 Oktober 2018 terkait Pemberhentiannya sebagai Kepala Balai Besar POM di Surabaya, dengan jawaban dari KASN, yaitu sesuai surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-240/KASN/1/2019 tanggal 18 Januari 2019 yang sifat suratnya SEGERA perihal Klarifikasi Pengaduan atas Pemberhentian dari JPT Pratama a.n. Sdr. Drs. Sapari, Apt., M.Kes. Berdasarkan analisis dan telaah yang telah dilakukan oleh KASN, bahwa pemberhentian Sdr. Drs. Sapari, Apt., M.Kes dari jabatan sebagai Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya tidak memenuhi proses Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (1) dan ayat (3), dimana kesalahan yang disangkakan tidak secara substansional memenuhi tindakan pelanggaran disiplin berat.

Yang menjadi pertanyaan dari Sapari dan Penasihat Hukumnya Gerai Hukum Art &
Rekan pada Komisioner dan Askomnya, adalah Drama apa lagi dan Apa dasar KASN
memberikan piagam Meritokrasi dengan predikat sangat baik kepada Ka BPOM Penny K
Lukito ?, bahkan terlihat jelas Penny K Lukito seorang yang “tidak menghormati peradilan,
membangkang, mengangkangi hukum dan bahkan tidak menghormati harmonisasi dengan
lembaga lain, dan sedang bermasalah dengan hukum…, bisa-bisanya Komisi Aparatur Sipil
Negara (KASN) memberikan anugerah piagam Meritokrasi kepada Kepala Badan POM Penny K Lukito ?…..ujar Ketua LPN di Café sekitar Pancoran
Informasi yang diperoleh LPN, pertanyaan dari Sapari dan Gerai Hukum Art & Rekan,
dijawab atau dikonfirmasi oleh Askom KASN Kusen Kusdiana, bahwa penilaian anugerah
piagam Meritokrasi oleh Tim Pokja KASN, dan dimungkinkan akan dilakukan evaluasi, bila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya disampaikan oleh BPOM, maka
pemberian piagam Meritokrasi tersebut BISA DITARIK KEMBALI …!. ujar Ketua LPN.

Diperoleh informasi yang mungkin bisa dikonfirmasi adalah salah satu tugas dan fungsi
KASN adalah pengawasan atau supervisi pada instansi terkait seperti supervisi pada BPOM,
yang menjadi pertanyaan adalah apakah tidak ada temuan atau memang sengaja
“disembunyikan” oleh pihak BPOM terkait “marak”nya pejabat yang dicopot tanpa proses
yang benar atau KASN “menutup” mata, sehingga proses pemberian anugerah Meritokrasi
pada Kepala BPOM Penny K Lukito bisa lancar atau pencitraan…?, mengingat seperti
terjadinya pencopotan 2(dua) orang pejabat eselon I dan pencopotan 5(lima) pejabat
setingkat eselon II, yang melawan hanya Sapari…?. Bahkan diperoleh informasi dari
investigasi LPN, ada salah satu pejabat eselon I, termasuk yang dicopot itu setelah lebih
kurang 1(satu) tahun kemudian dilantik kembali pada posisi jabatan eselon II, artinya
yangbersangkutan pejabat eselon I itu mengalami yang namanya “DEMOSI”….?. Serta
informasi yang telah menjadi konsumsi publik khususnya ASN/PNS di BPOM, adalah adanya napi yang aktif kembali menjadi ASN/PNS dengan mendapatkan hak penuh sebagaimana ASN/PNS lainnya. (bukti salinan putusan PT Pidana Korupsi bisa dipertanggungjawabkan)

Dari rangkain peristiwa diatas seharusnya SEGERA Komisi Aparatur Sipil Negara
(KASN), melakukan evaluasi kembali, terkait dengan pemberian anugerah Meritokrasi tanggal 28 Januari 2021 kepada Kepala Badan POM Penny K Lukito, mengingat rangkaian peristiwa diatas yang dihimpun oleh LPN. Dan LPN berharap KASN akan lebih baik dalam menilai terkait SDM di instansi pemerintah khususnya BPOM dan KASN jangan terkesan “dikelabui” oleh seorang Ka BPOM Penny K Lukito untuk menutupi kesalahan-kesalahan administrasi kepegawaian dan permasalahan hukum…..ujar Ketua LPN

Terkait Informasi terakhir dari audiensi antara Sapari yang didampingi Kuasa
Hukumnya dari Gerai Hukum Art & Rekan dengan Komsioner KASN Prof. Agustinus Farem
yang didampingi Askom Kusen Kusdiana pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, dimana
salah satu dari ketiga kesimpulan pertemuan yang dituangkan dalam berita acara
rapat/audiensi itu adalah “ KASN akan membuat Rekomendasi kepada Ka BPOM untuk
percepatan penyelesaian kasus Drs. Sapari, Apt., M.Kes dan mengawasi BPOM”. Dan
bilamana dalam kurun waktu tetap tidak melaksanakan maka KASN akan bersurat kepada
Presiden RI Ir. H. Joko Widodo. (red)

“Lembaga Peduli Nusantara”__ Jakarta 5 Feb’21