Modus Mafia Tanah yang sering Dilakukan dan nyaman.

0
34

Jakarta, meraknusantara.com,- Lembaga peduli Nusantara jakarta berpendapat bahwa,keberadaan mafia tanah masih menjadi persoalan serius yang harus dihadapi pemerintah dan masyarakat.
Mafia tanah sampai dengan saat ini menjadi salah satu aktor yang menyebabkan maraknya sengketa tanah.
Ada beberapa temuan team Investigasi lembaga Peduli Nusantara jakarta dilapangan,
ada sejumlah modus yang biasa dilakukan para mafia tanah.

Dari beberapa temuan dilapangan bahwa modus biasanya melibatkan jaringan sistematis antara Pemodal, Spekulan tanah, Calo ( RCTI ) sertifikat tanah, Preman, Aparat pemda, kepolisian dan tentu saja tidak terlepas Oknum BPN.
Modus utamanya adalah membeli murah tanah-tanah rakyat yang sedang digarap karena tanah tersebut tidak dapat dilayani oleh BPN dengan berbagai alasan, seperti disebut sebagai tanah negara karena tanah bekas hak-hak barat yang belum dikonversi, dll.
Kondisi seperti ini biasanya mafia tanah menguasai atau membeli murah tanah masyarakat karena akan ada proyek besar di atasnya (spekulan) atau dalam beberapa kasus justru untuk proyek sendiri.

Keluarlah sertifikat BPN yang kemudian dipakai mafia untuk mengusir warga yang di atasnya.

Persoalan lain, yakni terbitnya dua atau tiga sertifikat di atas bidang tanah masyarakat yang sama.

Para pihak yang memegang sertifikat seolah-olah berperkara di pengadilan.

Padahal, masyarakat tidak tahu sama sekali bahwa para mafia ini sedang berperkara di atas tanahnya.
Saat pengadilan memutuskan salah satu diantara mafia ini, maka putusan tersebut dipakai untuk melakukan eksekusi atas lahan masyarakat.

Modus lain juga biasa ditemui dilapangan, yaitu mengirimkan preman untuk menduduki tanah dengan berbekal girik palsu atau sertifikat bodong. langkah – langkah tersebut menjadi cara merampas tanah secara paksa atau membeli murah.

Kondisi inilah yang terjadi, maka tidak hanya kepolisian yang bisa menanganinya. Badan Pertanahan Nasional pun seharusnya berhak menanganinya. SeharSeharusnyasssuatu badan atau Komisi Independen, (termasuk beranggota Polisi dan Masyarakat) di dalam BPN yang memeriksa warkah tanah tersebut untuk melakukan gelar kasus di dalamnya untuk memutuskan mana pemilik tanah yang sah.

Unsur-unsur pidana di dalamnya juga harus segera ditindaklanjuti. Tetapi BPN yang memeriksa warkah tanah.
Untuk mengantisipasi kondisi seperti sekarang ini Lembagapa Peduli Nusantara jakarta ,melihat ada kekosongan Hukum terjadi di area ini agar kiranya segera ada sistem informasi pertanahan nasional. Termasuk sistem pra pendaftaran seperti layanan dokumen di tingkat notaris PPAT kelurahan yang harus terintegrasi dalam sistem komputer pendaftaran tanah BPN.
Pada saat pendaftaran semua proses dapat dipantau oleh publik melalui dokumen pra pendaftaran. Sehingga pensertifikatan dapat diakses dan diawasi, sesuai dengan standar informasi publik. BPN tidak boleh terus menerus tertutup dengan banyak dalih yang dibuat-buat.

Sistem informasi pertanahan nasional harus segera dibuat dengan baik yang pada akhirnya bisa menjamin transparansi dan akuntabilitas publik. (Arthur)