KUMALA MENILAI PEMERINTAH BUTA HATI DAN TUTUP MATA SAAT BENCANA MELANDA

0
226

LEBAK – meraknusantara.com,- Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Keluarga Mahasiswa Lebak (KUMALA) Komisariat UIN “SMH” Banten kembali melakukan aksi Solidaritas di daerah bencana yang berlokasi Di Kampung Cigobang, Desa Banjarsari, Kecamatan Lebak gedong Kabupaten Lebak – Banten, Pada Rabu (03/02/2021).

Berdasarkan amanat Undang-undang No 24 Tahun 2007 pada pasal 5 tentang penanggulangan bencana, dijelaskan bahwa pemerintah bersama-sama menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penaggulangan bencana.” Kata Sutarji selaku Korlap Aksi saat menghubungi Wartawan.

Sutarji menjelaskan, Sebelum terjadinya bencana, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah diamanatkan oleh undang-undang untuk melaksanakan beberapa tahapan kegiatan. Seperti dalam situasi tidak terjadi bencana seharusnya pemerintah melakukan pengurangan resiko bencana atau pencegahan, analisis resiko bencana dan kegiatan lainnya.

Begitupun pasca bencana, pemerintah pusat maupun daerah wajib bertanggung jawab melakukan tahapan rehabilitasi atau pemulihan dan rekontruksi terhadap korban bencana.” Katanya.

sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang pasal 58 No 24 Tahun 2007. tentang penaggulangan bencana, seperti kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana dan prasarana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan social psikologis, pelayanan kesehatan, pemulihan fungsi pelayanan publik.itu sudah menjadi tugas pemerintah pusat ataupun daerah untuk menstabilkannya kembali.

Dan asih terngiang dalam ingatan kita semua kejadian awal tahun 2020 kemarin. Terjadinya bencana banjir bandang, akibat meluapnya Sungai Ciberang yang meluluh lantakan 6 kecamatan. Puluhan orang meninggal dunia, ribuan rumah rusak berat dan ringan. Satu tahun sudah rakyat tingal di hunian sementara (Huntara), menempati gubuk – gubuk yang di bangun seadanya dan berbagai persoalan bencana lainnya.
Sedangkan kalau setiap orang yang terkena bencana berhak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar, memperoleh ganti rugi karena terkena bencana. Atas persoalan tersebut di atas tentunya pemerintah haruslah menyediakan mekanisme yang transparan dan akuntabel, baik informasi dan sarana prasarana dalam penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat di awasi oleh publik.”Katanya.

Maka atas persoalan tersebut kami Mahasiswa menuntut kepada Pemerintah untuk selalu Sigap dalam menanggulangi bencana. Memaksimalkan pembangunan infrastruktur pasca bencana. Dan Membangun segera rumah layak huni untuk korban bencana tanpa syarat.

Agar warga yang terdampak bencana bisa menjalankan kehidupnya dengan Layak.”Pungkasnya.*

.* Apang Spd.*