KUASA HUKUM PENNY K LUKITO: T, RA, AW, FR, RK, FP, dan REW DISINYALIR “MENCORENG” PROFESI ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM…?

0
258

Jakarta, 12 Februari 2021, Meraknusantara.com,– . Mencermati kasus gugatan Sapari melawan Ka BPOM Penny K Lukito, yang sudah berjalan lebih kurang 28 (dua puluh delapan) bulan, yang berlarut-larut penyelesaiannya mengingat Ka BPOM Penny K Lukito, patut diduga TIDAK menghormati Lembaga Peradilan bahkan membangkang dengan tidak melaksanakan putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht), yang telah dieksekusi sebanyak 3(tiga) kali, yaitu tanggal 17 September 2020, tanggal 11 November 2020 dan tanggal 19 Januari 2021, Ka BPOM Penny K Lukito tetap tidak mau melaksanakan putusan Inkracht dari perkara nomor: 294/G/2018/PTUN-JKT dengan objek gugatan SK Pemberhentian Sapari dari Jabatan Ka BBPOM di Surabaya, dan berdalih menunggu hasil kasasi perkara nomor 146/G/2019/PTUNJKT dengan objek gugatan SK Pensiun Sapari TMT 1 Oktober 2018 yang masih berproses kasasi di Mahkamah Agung RI, padahal jelas 2(dua) perkara yang berbeda…!!!…….ujar Ketua LPN

Hasil investigasi Lembaga Peduli Nusantara (LPN), terkait berlarut-larutnya
penyelesaian kasus gugatan antara Sapari melawan Ka BPOM Penny K Lukito ini, disamping
“membangkang” nya Penny K Lukito dan tidak menghormatnya peradilan, dan tidak terlepas dari peran Kuasa Hukumnya Ka BPOM Penny K Lukito dari Biro Hukum BPOM yang berjumlah 7(tujuh) orang ASN/PNS BPOM yang perlu dipertanyakan legalitasnya sebagai Advokat yang membela junjungannya Penny K Lukito. Dan yang menarik perhatian LPN, bahwa Surat Kuasa dari Ka BPOM Penny K Lukito yang diberikan kepada Kuasa Hukumnya dari Biro Hukum BPOM tertanggal 28 Desember 2018 sedangkan sidang tertutup dengan agenda konfirmasi berkasberkas sudah dimulai pada tanggal 26 Desember 2018, ada hal yang aneh yaitu Surat Kuasa dari Ka BPOM Penny K Lukito yang diberikan pada Kuasa Hukum BPOM T, RA, AW, FR, RK, FP, dan REW, yang ditandatangani Ka BPOM Penny K Lukito tertanggal 28 Desember 2018…?

Mencermati dari awal proses persidangan perkara nomor: 294/G/2018/PTUN-JKT
hingga Inkracht, LPN belum pernah mendengar dari pihak PTUN Jakarta mempertanyakan,
mengkonfirmasi atau tidak mempermasalahkan terkait legalitas dari ke-7 (tujuh) orang Kuasa Hukum Ka BPOM Penny K Lukito, yaitu T, RA, AW, FR, RK, FP, dan REW…?, apakah ini kekhilafan dari Majelis Hakim…?, mengingat ke-7 (tujuh) Kuasa Hukum Ka BPOM itu ternyata adalah ASN/PNS murni, tidak profesional, tidak kompeten, tidak kapabel, bahkan tanpa legalitas sebagai Advokat, serta dengan sengaja dan sadar melakukan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat tetapi bukan Advokat, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor: 18 tahun 20013 tentang Advokat.
Disinyalir “MENCORENG” profesi Advokat dan Konsultan Hukum…?
Investigasi LPN diperoleh informasi sejak Sapari ajukan gugatan pertama di PTUN
Jakarta tanggal 17 Desember 2018 melawan Ka BPOM Penny K Lukito, dengan perkara nomor: 294/G/2018/PTUN.JKT hingga dimenangkan Sapari dan telah Inkracht, yang sepenuhnya Kuasa Hukum Ka BPOM adalah dari Biro Hukum BPOM yaitu T, RA, AW, FR, RK, FP, dan REW, tanpa pendamping dari Pengacara Negara Kejagung RI seperti pada gugatan kedua perkara nomor: 146/G/2019/PTUN-JKT dengan objek sengketa SK pensiun Sapari TMT 1 Oktober 2018, dimana Kuasa Hukum Ka BPOM ditambah dari PN Kejagung RI dalam pelaksanaan sidang gugatan kedua, dan ini tidak menjadi masalah….ungkap Ketua LPN.
Yang menjadi permasalahan adalah Kuasa Hukum Ka BPOM adalah dari Biro Hukum
BPOM yaitu T, RA, AW, FR, RK, FP, dan REW, terutama yang terlihat dengan jelas dan
gamblang ketidak profesionalnya AW yang menjalankan pekerjaan profesi Advokat tetapi
bukan Advokat, sebagai Kuasa Hukum Ka BPOM Penny K Lukito, dimana pada sidang eksekusi ke-2 tanggal 11 November 2020, menyampaikan persetujuannya dan sepakat akan
melaksanakan dengan sukarela pencabutan SK Pemberhentian Sapari dari jabatan Kepala
Balai Besar POM di Surabaya, atas perintah Plt. Ketua PTUN Jakarta waktu itu Bagus
Darmawan, S.H.,M.H, dan AW memohon monitoring atau pengawasan dari PTUN Jakarta.
Namun apa yang terjadi ketika pelaksanaan eksekusi ke-3 tanggal 19 Januari 2021
dengan pengacara barunya Ka BPOM Penny K Lukito, yaitu Lina Novita, S.H., M.H dari LC & Co Advocates dengan alamat Gedung Graha BIP Lantai 8, Jl. Gatot Subroto No. Kav-23 RT 2 / RW 2 – Karet Semanggi – Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan. Terlihat Advokatnya yang baru tidak mendapatkan informasi hasil sidang terdahulu secara lengkap dan komprehensif hasil eksekusi tanggal 11 November 2020.

Penelusuran LPN di lapangan, kebanyakan orang menjadi “geram” yang membaca
atau melihat di medsos, di lini masa atau di media sosial lainnya, ada yang menyampaikan
kegeramannya : “masih adakah hukum yang berkeadilan di Negeri ini…?”, mengingat
gugatan Ka BBPOM di Surabaya Sapari melawan Ka BPOM Penny K Lukito, telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht) yang dimenangkan Sapari, namun hingga sekarang Penny K Lukito  BELUM melaksanakan putusan yang telah Inkracht itu dan terlihat Penny K Lukito TIDAK menghormati peradilan dan bahkan “membangkang”…?

Menurut LPN, dari peristiwa diatas, semoga kasus ini menjadi perhatian Praktisi
Hukum, Pengacara atau Advokat dan Konsultan Hukum, dimana yang menurut Lembaga
Peduli Nusantara, ke-7 (tujuh) Kuasa Hukum Ka BPOM Penny K Lukito, yaitu T, RA, AW, FR, RK, FP, dan REW, yang ber-acara di PTUN Jakarta itu adalah ASN/PNS murni, dan semuanya disinyalir tidak mempunyai legalitas sebagai Advokat…?, bahkan terlihat dengan sengaja telah menjalankan pekerjaan profesi Advokat sebagai Kuasa Hukum Ka BPOM Penny K Lukito, tetapi ke-7 (tujuh) Kuasa Hukum Ka BPOM itu bukan Advokat sebagaimana diatur dalam UU No.18/2003 tentang Advokat….?
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,
sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf c, bahwa syarat untuk menjadi Advokat adalah tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Negara. Dan dalam UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat sebagaimana tersebut diatas, larangan merangkap profesi advokat dengan PNS juga termuat dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2015, salah satu syarat calon advokat yang hendak menjalani magang, harus memenuhi syarat: Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.
LPN mencermati akibat hukumnya pada ke-7 (tujuh) ASN/PNS sebagai Kuasa Hukum
Ka BPOM Penny K Lukito, yaitu T, RA, AW, FR, RK, FP, dan REW, terlihat sangat jelas
ketentuan pidananya pada UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebagaimana Pasal
31: “Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan
bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda
paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah”.
Oleh karenanya tanpa mengurangi rasa hormat, Lembaga Peduli Nusantara
mengkonfirmasi pada Pemerhati Hukum, Pengacara atau Advokat dan Konsultan Hukum,
Apakah peristiwa diatas dapat disinyalir “MENCORENG” profesi Advokat dan Konsultan
Hukum yang dilakukan oleh ke-7 (tujuh) ASN/PNS sebagai Kuasa Hukum dari Ka BPOM
Penny K Lukito pada perkara nomor: 294/G/2018/PTUN-JKT….?.

Sumber. “Lembaga Peduli Nusantara”__ Jakarta 12 Feb’21