DISINYALIR KA BBPOM DI MEDAN IMB GERAMETTA “AKTOR UTAMA” PENONAKTIFAN DATA BASE SAPARI DI KPPN SURABAYA…?

0
297

Jakarta, (14 Februari 2021). meraknusantara.com,- Semakin seru dan mengguritanya kasus gugatan Sapari melawan Kepala Badan POM Penny K Lukito, yang terdaftar dalam perkara nomor: 294/G/2018/PTUN-JKT dengan objek gugatan SK Nomor KP.05.02.1.242.09.18.4592 tanggal 19 September 2018, tentang Memberhentikan dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Sapari, Apt., M.Kes: Nip: 19590815199303 001 Pangkat/Gol. Pembina Tk. I (IV/b) dari Jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya beserta lampirannya”.

Mengingat sudah hampir 28 (dua puluh delapan) bulan, proses semakin lama dan pasti, akan terkuak dan terang benderang adanya dugaan “pemufakatan jahat” atau bahkan adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan untuk “singkirkan” Sapari, hingga saat ini Februari 2021 sudah lebih kurang 28 (dua puluh delapan) bulan, Sapari tidak menerima gaji yang menjadi “hak”nya sehingga tidak bisa menafkahi Anak isteri….., ujar LPN.

LPN memperoleh informasi dari BBPOM di Surabaya yang tidak mau disebut namanya,
bahwa sesuai surat nomor KU. 01.05.106.1060.07.19.4455 tanpa kop surat Lembaga/institusi BPOM tertanggal 8 Juli 2019 tentang Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (Pensiun) yang ditandatangani Kepala Balai Besar POM di Surabaya waktu itu Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt (sekarang dimutasi sebagai Ka BBPOM di Medan), dengan dasar pada SK Nomor: 00032/15014/AZ/03/19 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun dengan Pensiun TMT Tanggal 1 Oktober 2018 Yang Ditetapkan Kepala Badan POM Dr. Ir. Penny K Lukito, MCP di Jakarta tanggal 26 Maret 2019, yang penuh “keanehaan” dan “kejanggalan”, yang masih berproses kasasi di Mahkamah Agung, itulah yang digunakan dasar oleh Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt…..,ujar LPN.

Investigasi LPN, diperoleh informasi bahwa penonaktifan data pegawai a.n. Drs.
Sapari, Apt., M.Kes dari database KPPN Surabaya oleh Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN
Surabaya II Henry Rosamirandha tanggal 8 Juli 2019, ketika sidang sengketa gugatan perkara nomor 294/G/2018/PTUN.JKT tanggal 17 Desember 2018 dengan objek gugatan Surat Keputusan Kepala BPOM RI Nomor KP.05.02.1.242.09.18.4592 tgl 19 September 2018, tentang Memberhentikan dengan Hormat PNS atas nama Drs. Sapari, Apt., M.Kes NIP. 195908151993031001 Pangkat/Gol. Pembina Tk. I (IV-b) dari Jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya beserta lampirannya, masih bersengketa di PTUN Jakarta dan tanggal 19 Maret 2020 telah diputus oleh Mahkamah Agung, artinya sudah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht), dan memperoleh Penetapan Inkracht dari PTUN Jakarta tanggal 14 Agustus 2020.

Pantauan LPN, terkait terbitnya Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (Pensiun)
atau SKPP yang ditandatangani Kepala BBPOM di Surabaya waktu itu Drs. I Made Bagus
Gerametta, Apt (sekarang menjabat Ka BBPOM di Medan), seharusnya tidak seenaknya
menerbitkan SKPP terhadap diri Sapari, dan semestinya berkonsultasi pada Ka Biro Umum
dan SDM BPOM Rita Mahyona, ini yang menjadi pertanyaan, apakah Drs. I Made Bagus
Gerametta, Apt, sudah melakukan hal itu, atau inisiatif pribadi.?…ujar LPN
Hasil investigasi LPN, diperoleh info rmasi bahwa penonaktifan data kepegawaian
Sapari dari data base KPPN di Surabaya, terlihat pada DAFTAR PENGANTAR Nomor: SP1064/WPB.16/KP.0202/2018 tanggal 9 Juli 2019 (kesengajaan keliru tahunnya…?) yang
ditandatangani Kepala Seksi Pencairan Dana Henry Rosamiranda, dengan kop surat
“KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA II”, dengan merujuk surat nomor KU.
01.05.106.1060.07.19.4455 tanggal 8 Juli 2019 tanpa kop surat Lembaga/institusi BPOM
dengan tandatangan Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt(sekarang menjabat sebagai Ka
BBPOM di Medan). dan stempel basah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya, tentang Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (Pensiun) atau SKPP, bahkan nama anak kandung Sapari nama Gina Annisa Novitasari yang masih menjadi tanggungan sepenuhnya pada waktu itu berusia 21 tahun yang masih kuliah di Unair Surabaya tidak dimasukan ke daftar penerima pensiun oleh Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt. Mencermati hal diatas serta pendalaman tim Lembaga Peduli Nusantara (LPN) di
lapangan, bahwa disini terlihat bahwa penonaktifan data kepegawaian Sapari dari data base KPPN di Surabaya, dan juga tidak dimasukannya anak kandung Sapari yang masih menjadi tanggungan sepenuhnya pak Sapari dalam daftar penerima pensiun yang masih bermasalah itu menunjukkan semakin terlihat akan dugaan “pemufakatan jahat”, dan itu terlihat sangat jelas dugaan dan patut diduga adanya peran yang sangat besar, didalangi atau disinyalir sebagai “AKTOR UTAMA”, adalah Ka BBPOM di Surabaya Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt, yang sekarang dimutasi sebagai Ka BBPOM di Medan.

Bahkan yang mengejutkan LPN dalam investigasi diperoleh data yang akurat dan
dapat dipertanggungjawabkan, adalah ternyata sesuai akun penerimaan 511111, jelas bahwa Ka BBPOM di Surabaya Drs. I Made Bagus Gerrametta, Apt, secara SEPIHAK menyetorkan gaji bulan November 2018 berupa Gaji Pokok Drs. Sapari, Apt., M.Kes sebesar Rp 6.651.800,- (enam juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ke Negara dengan NTPN: E7D0413N78U1MPQ2, tanpa menghormati proses hukum yang masih berlangsung di PTUN Jakarta, inilah yang sangat “merugikan” Sapari beserta Anak Isteri,…..ujar LPN

LPN mencermati peristiwa diatas, bahwa patut diduga adanya “konspirasi” dan
“penyalahgunaan kekuasaan” yang dilakukan oleh “AKTOR UTAMA” Ka BBPOM Suarabaya
Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt (sekarang menjabat Ka BBPOM di Medan) melanggar
pasal 421 KUHP, dan bisa juga karena keikutsertaannya Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN
Surabaya II Henry Rosamiranda dalam penonaktifan data kepegawaian Sapari dari data base KPPN di Surabaya, mungkin bisa terjerat pasal 55 KUHP…?…ujar Tim LPN di Surabaya.

Sumber. “Lembaga Peduli Nusantara”__ Jakarta 14 Feb’21