Berkembanganya Koperasi berkedok Yayasan dan Bangke (Bank Keliling) di Desa Kedaung Barat Sepatan Timur Rugikan Nasabah

0
2474

Kab.Tangerang, Meraknusantara.com– Solihati warga Desa kedaung barat Rt.006 Rw.001 Kec.sepatan timur tangerang Merasa di rugikan, Pasalnya dia sudah membayar lunas namun petugas Yayasan masih menagih dengan alasan belum lunas, Selasa(23/2/2021).

Menurut solihati selaku nasabah di yayasan (Mekar_red) Merasa sudah membayar bahkan ada beberapa saksi.
Karena petugas tidak memberikan buku atau surat tanda terima saat nasabah membayar.

Lanjut Solihati, Bahkan istri dari ketua RT.setempat ikut dalam kepesertaan simpan pinjam di yayasan tersebut hal ini tentu menjadi perhatian seharusnya sebagai panutan warga bisa menjaga warganya dan memberikan edukasi kepada warga akan bahayanya rentinir yang merajalela dari tahun ke tahun,”pungkasnya

Sementara itu Abu Bakar salah satu Warga sekitar mengatakan kepada Awak media Meraknusantara.com, di ketahui petugas yayasan saat nasabah membayar tidak memberikan surat tanda terima dan tidak di catat.
Petugas hanya menerima uang lalu pergi begitu saja, yang parahnya lagi
Nasabah di wajibkan membayar dan tidak ada kelonggaran untuk nasabah.
Sehingga nasabah saat dalam ke adaan kesulitan membayar harus terbatah batah meminjam uang kesanak sodara hanya untuk membayar yayasan tersebut, Tentunya hal ini sudah melanggar HAM tertuang Pada pasal 19 No. 39 thn 1999 tentang Hak Asasi manusia.

Abu menambahkan, Sangat di sayangkan Koperasi yang berkedok Yayasan ini tidak memberikan pernyataan jelas saat nasabah menanyakan keberadaan kantornya.
Pada saat di tanyakan legal standing dan izin wilayah dari pemerintah setempat petugas hanya menjelaskan Bahwa berkantor di Kp.Utan jati Kec.kecamatan sepatan timur.
Tanpa memberikan alamat lengkap Harusnya jika mempunyai legal standing yang jelas Masing masing wilayah Sudah memberikan izin baik Kepala desa atau Camat setempat.

Lanjut Abu, menurut UU Pendirian sebuah yayasan diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang yayasan, dengan perubahan yang diatur oleh Undang-undang No. 28 Tahun 2004. Proses pendiriannya berada dibawah kewenangan Kementrian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Sebuah yayasan dinyatakan resmi dan berkekuatan hukum apabila telah memiliki akta notaris yang disahkan oleh menteri Kehakiman dan HAM.

” Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip Koperasi, karena itu Koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang.

Berkembangnya koperasi berkedok yayasan dan Bangke(Bank keliling)
Di Desa kedaung barat ini kurang dalam perhatian dari pemerintah setempat sehingga perkembangan semakin meningkat tanpa ada solusi. Seharusnya pemerintah setempat membentuk satgas anti rentenir Dan membuka Koperasi mikro atau UMKM Bumdes tingkat Desa atau Kecamatan agar masyarakat tidak terjerumus di dalam perangkap para rentenir.

Apa lagi di masa pandemi seperti ini masyarakat sangat kesulitan dalam membayar.
Padahal BI dan OJK sudah menurunkan suku Bunga kepada semua perbankan yaitu hanya 4% Namun yayasan dan Bangke bisa menaikan bunga hingga 10% kepada nasabahnya
Hal ini di tuturkan langsung oleh petugas yayasan tersebut

Dengan demikian Masyarakat di anjurkan harus berhati dalam menerima tawaran simpan pinjam Harus lebih teliti dan di cek legal standingnya apakah terdaftar di OJK atau tidak.Karena para rentinir akan menjerat sikologi nasabah dalam keterikatan utang piutang jangka panjang,”Ucapnya

(Nrd)