Bedannya Sengketa Pertanahan dengan Mafia Tanah.

0
79

Jakarta, meraknusantara.com,- Gerai Hukum berpendapat bahwa,dalam kasus sengketa tanah, menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.

Dikatakan, sebuah perkara sengketa tanah yang masuk dalam lingkup hukum perdata atau administrasi negara bisa terjadi karena beberapa faktor :
1.faktor awamnya pelaku jual-beli lahan terhadap hukum (khususnya pertanahan) yang berlaku di Indonesia.
2. Sistem sertifikasi tanah yang ada di Indonesia hanya bersifat formalitas.
Sistem peradilan sengketa tanah yang menghabiskan biaya dan waktu yang cukup banyak.

Sengketa tanah haruslah dapat dibedakan dengan masalah mafia tanah, yang dapat dikualifikasi suatu kejahatan klasik yang terorganisir dan memiliki ekpertis yang profesional, yang biasa modusnya adalah melalui pembuatan dokumen palsu atas bukti kepemilikan hak tanah, yang bekerja sama dengan oknum yang mempunyai kewenangan dalam penerbitan bukti alas hak palsu, yang biasanya dilakukan secara rapi sehingga sulit untuk diungkap.
Masalah mafia tanah yang menjadi perhatian Bapak Presiden, selanjutnya direspon dengan kebijakan Kapolri dalam pemberantasan mafia tanah merupakan bagian dari program Polri presisi atau pemolisian prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan. (Arthur)