SAPARI “MENCARI KEADILAN DAN KEBENARAN DEMI MARTABAT ANAK ISTERI”

0
392

“Masih Adakah Hukum Yang Berkeadilan di Indonesia ?”.
PRESIDEN SAJA TAAT HUKUM,..….MASAK KA BPOM PENNY K LUKITO “MEMBANGKANG.?”

Jakarta, meraknusantara.com,– (5 Januari’21).Presiden RI Ir. H. Joko Widodo saja taat hukum…., bagaimana dengan bawahannya seorang Ka BPOM Penny K Lukito yang “membangkang” atas putusan Kasasi Mahkamah Agung RI perkara nomor: 90 K/TUN/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht), bahkan sudah memperoleh Penetapan Inkrach dari PTUN Jakarta tanggal 14 Agustus 2020 atas putusan perkara nomor: 294/G/2018/PTUN.JKT tanggal 8 Mei 2019, dengan objek gugatan Surat Keputusan Kepala BPOM RI Nomor KP.05.02.1.242.09.18.4592 tanggal 19 September 2019, tentang Memberhentikan dengan Hormat PNS atas nama Drs. Sapari, Apt., M.Kes NIP.195908151993031001 Pangkat Pembina Tk.I, Gol.IV-b dari Jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya beserta lampirannya..?

Ketidaktaatan/pembangkangan itu bisa dilihat setelah adanya putusan “eksekusi”
yang telah dilaksanakan sebanyak 2(dua) kali, yaitu pada tanggal 17 September 2020 dan
tanggal 11 November 2020 yang dipimpin langsung oleh Plt. Ketua PTUN Jakarta Bagus
Darmawan, S.H., M.H yang dihadiri Penasihat Hukum kedua belah pihak, dengan hasil
“eksekusi”: “Secara Formal Kepala Badan POM Harus MENCABUT Surat Keputusan
Pemberhentian Drs. Sapari. Apt., M.Kes dari Jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya
tanggal 19 September 2018 beserta lampirannya”. Bahkan Penasihat Hukum BPOM yang
hadir Kepala Biro Hukum dan Organisasi Ibu Riati Anggriani dan Adam Wibowo, memohon
kepada Plt. Ketua PTUN Jakarta Bagus Darmawan, S.H., M.H untuk “memonitor atau
mengawasi” penerbitan pencabutan Surat Keputusan pemberhentian Drs. Sapari, Apt.,
M.Kes dari Jabatan Ka BBPOM di Surabaya. Namun “anehnya” hingga kini sudah lebih
kurang 5 (lima) bulan sejak memperoleh Penetapan Inkracht dari PTUN Jakarta pada
tanggal 14 Agustus 2020 Kepala Badan POM Penny K Lukito BELUM melaksanakan Putusan
Eksekusi…!. Apakah ini yang dinamakan “KEBAL HUKUM” atau “MEMBANGKANG…?”.

“Ya, Saya Dizholimi” ujar Sapari (Eks – Kepala Balai Besar POM di Surabaya yang kini sudah memenangkan Kasasi melawan Ka BPOM Penny K Lukito, dalam perkara nomor:
294/G/2018/PTUN-JKT dengan objek gugatan Surat Keputusan Kepala BPOM RI Nomor
KP.05.02.1.242.09.18.4592 tanggal 19 September 2019, tentang Memberhentikan dengan
Hormat PNS atas nama Drs. Sapari, Apt., M.Kes NIP.195908151993031001 Pangkat Pembina Tk.I, Gol.IV-b dari Jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya beserta lampirannya

Mengingatkan kembali “melawan lupa” agar masyarakat “tidak lupa” akan kasus
yang melibatkan seorang Kepala BPOM Penny K Lukito dengan “jumawanya” masih
bertengger menjabat sebagai Ka BPOM RI, mengingat ada indikasi Ka BPOM Penny K Lukito
ini, telah melanggar hukum atau bahkan melawan hukum ?, namun Sapari mohon
ketegasan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo menindak tegas anak buahnya atau
pembantunya dari Lembaga Non Kementerian khususnya Kepala BPOM Penny K Lukito
yang bermasalah dengan hukum ini, sehingga tidak mengganggu “kewibawaan”
pemerintahan Presiden RI. Ir. H. Joko Widodo, sesuai jargonnya SDM Unggul Indonesia
Maju serta sesuai Pidato Kenegaraannya tang 14 Juli 2019 di Sentul Bogor.
Mantan Kepala Balai Besar POM di Surabaya ini berkomitmen bahwa dirinya sebagai
seorang PNS/ASN yang sudah mengabdi pada Nusa dan Bangsa lebih kurang 27 tahun tanpa “cacat”, berprinsip bekerja dengan baik dan benar, sesuai peraturan dan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku serta penuh Dedikasi, Loyalitas dan Integritas, bahkan
selama bekerja sebagai PNS/ASN tidak pernah sekalipun dijatuhi hukuman disiplin baik
ringan, sedang, maupun berat oleh Pimpinan tempat bekerja baik di BPOM maupun
Badan Narkotika Nasional (BNN).

Tanggal 3 Mei 2017 sesuai SK Kepala Badan POM Nomor HK. 04. 01. 1. 242. 05. 17. 1673
tanggal 2 Mei 2017, Drs. Sapari, Apt., M.Kes dilantik sebagai Ka BBPOM di Banjarmasin
(eselon II-b)/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Batas Usia Pensiun 60 tahun, tanpa
mekanisme perpanjangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK));

Tanggal 15 Februari 2018 sesuai SK Kepala Badan POM Nomor HK. 04. 01. 1. 242. 02. 18.
0839 tanggal 14 Februari 2018, Drs. Sapari, Apt., M.Kes dimutasi sebagai Ka BBPOM di
Banjarmasin (eselon II-b/JabatanPimpinan Tinggi Pratama Batas Usia Pensiun 60 tahun,
tanpa mekanisme perpanjangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK));

Tanggal 28 Februari 2018 memperoleh Piagam Penghargaan sebagai “Kepala Balai Besar
POM Terbaik” Indonesia

Tanggal 19 September 2018 sesuai SK Nomor KP.05.02.1.242.09.18.4592 Drs. Sapari,
Apt., M.Kes diberhentikan dari Jabatan sebagai Ka BBPOM di Surabaya, tanpa alasan yang
jelas dan tanpa kesalahan apapun.
Mengenai berita dirinya dicopot dari jabatan sebagai Ka BBPOM di Surabaya yang
dikaitkan karena Sapari Bersama PPNS BBPOM di Surabaya yang didampingi Korwas PPNS
Polda Jatim, mengungkap kasus tindak pidana Obat dan Makanan tanpa ijin edar (TIE) dan
illegal PT. Natural Spirit (D’Natural) di Jalan Dr Soetomo No.75 Surabaya, bahkan disebutsebut perusahaan itu menggunakan “jalur atas” dan membawa-bawa nama relawan istana (RI-1), yaitu Sdr. FA suami Kepala Badan POM Penny K Lukito.

“Memang pada tanggal 13 Maret 2018 kegiatan pengungkapan kasus perkara tindak
pidana Obat dan Makanan tanpa ijin edar (TIE) dan illegal yang dilakukan PPNS Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya terhadap PT. Natural Spirit (D’Natural) Jl. Dr
Soetomo No. 75 Surabaya, yang didampingi/dukungan oleh Korwas PPNS Polda Jatim itu.
diliput oleh media cetak dan elektronik,” ujar Sapari.
Dari giat tanggal 13 Maret 2018 itu, beredar berita di media Nasional dan Surabaya
mengenai hasil temuan Obat dan Pangan tanpa ijin edar (TIE), di media sosial menjadi viral, karena diduga/disinyalir sarat dengan intervensi baik dari internal BPOM sendiri maupun pihak lain yang membawa-bawa relawan istana (RI-1).

Akhirnya yang terjadi adalah, bentuk “penzholiman” terhadap diri Sapari, yang
diberhentikan mendadak tanpa alasan yang jelas dan tanpa kesalahan apapun, di tengah
prestasi dan sedang menangani kasus yang menyita perhatian publik, yaitu pengungkapan
kasus tindak pidana Obat dan Makanan tanpa ijin edar (TIE) yang dilakukan PT. Natural Spirit (D’Natural) Jl. Dr Soetomo No.75 Surabaya tanggal 13 Maret 2018, yang diduga melanggar Pasal 197 UU No,36/2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara 15 tahun atau denda 1,5 M rupiah, dan juga melanggap Pasal 142 UU No. 18/2012 tentang Pangan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 2(dua) tahun atau denda 4 M rupiah, Namun hingga kini proses pro justicia yang SPDP nya sudah dikirim ke Kejati Jatim tanggal 19 Maret 2018 melalui Korwas PPNS Polda Jatim, hingga kini masih P-19 atau jalan ditempat…?, padahal seharusnya Tersangka/TSK Sdri. Shirley Boedihartono (SB), bisa dilakukan penahanan, namun keburu Sapari diberhentikan dari jabatan Ka BBPOM di Surabaya.

“Itulah apa yang saya sampaikan pada rekan-rekan media cetak maupun elektronik untuk
“melawan lupa”, dengan kasus yang melibatkan banyak kepentingan” ungkap pria yang
pernah bertugas di BNN ini.

“Transparansi seperti diatas diperlukan agar semua menjadi jelas. Bahwa kerja, kerja dan
kerja sudah saya lakukan dengan profesional, penuh loyalitas, dedikasi, dan integritas,
walaupun sejak 1 November 2018 hingga saat ini bulan Januari 2021 sudah hampir 27 (dua puluh tujuh) bulan, gaji yang menjadi “hak” saya tidak dibayarkan oleh Ka BPOM Penny K Lukito, MCP ” ujar Sapari.

Pria yang pernah bertugas di BNN selama 9 (sembilan) tahun ini menunggu “bukti bukan janji” dari Presiden RI Ir. H. Joko Widodo seperti yang pernah disampaikan dalam pidato kenegaraannya/kemenangannya dalam Pilpres tanggal 14 Juli 2019 di SJC Sentul Bogor, bahwa bilamana ada Pimpinan di Kementerian atau Lembaga Non Kementerian, yang bermasalah dengan hukum, akan “dicopot”…..kita tunggu tindakan tegas dari Presiden RI
Ir. H. Joko Widodo terhadap Pimpinan Lembaga Non Kementerian khususnya Ka BPOM
Penny K Lukito yang bermasalah dengan hukum.

Dengan penuh “SEMANGAT”, Sapari akan terus berjuang mencari “KEADILAN DAN
KEBENARAN DEMI MARTABAT ANAK ISTERI”, sampai kapanpun dan dimanapun berada,
karena Saya tidak berharap kasus yang saya tangani ini menjadi kelam Saya”, ujar Sapari.

Beberapa penghargaan diraih untuk institusi BBPOM di Banjarmasin diantaranya:
1. Penghargaan Juara Stand Terbaik se-Kalsel Expo 2017 dari GubernurKalseluntuk BBPOM di Banjarmasin;
2. Piagam Penghargaan dari Ka Badan POM RI untuk BBPOM di Banjarmasin Atas Keberhasilan Mengungkap dan
Menindak PelakuTindak Pidana di Bidang Obat Tanpa IzinEdar (TIE) dan Obat Kadaluarsa pada Operasi Gabungan
Nasional Tahun 2017 di Wilayah Banjarmasin;
3. Penghargaan Penilaian Lingkungan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalsel 2017 dari Gubernur Kalsel untuk BBPOM
di Banjarmasin;
4. Apresiasi dari Korwas PPNS Polda Kalsel kepada PPNS Balai Besar POM di Banjarmasin 2016-2017 sebagai PPNS
yang aktif melakukan penegakan hukum;

Penghargaan diraih untuk pribadi, diantaranya:
1. Piagam Penghargaan dari Ka Badan POM RI “Atas Keberhasilan Mengungkap dan Menindak Pelaku Tindak Pidana
di Bidang Obat Tanpa Izin Edar (TIE) dan Obat Kadaluarsa pada Operasi Gabungan Nasional Tahun 2017 di wilayah
Banjarmasin”;
2. Piagam Penghargaan dari Ka Badan POM yang diberikan pada acara peringatan HUT BPOM tanggal 28 Februari
2018 di Balai Sarbini Jakarta sebagai“Kepala Balai Besar POM Terbaik”Atas Komitmen Operasi Pengawasan dan
Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan serta Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan Dalam Mewujudkan
Perlindungan Masyarakat dan Daya Saing Obat dan Makanan Nasional.
3. Tanggal 1 Maret 2018 mendapatkan Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun dari Presiden RI Bapak Ir. H. Joko Widodo.

Ketua Lembaga Peduli Nusantara (LPN), Jakarta 5 Januari 2021