KEPALA BADAN POM PENNY K LUKITO MEMBIARKAN ASN/PNS “IZG” EKS NAPI KORUPSI AKTIF KEMBALI DI BADAN POM…?

0
612

Jakarta, 30 Januari 2021, meraknusantara.com, Penelusuran dan investigasi tim Lembaga Peduli Nusantara, terkait adanya pengaktifkan kembali menjadi ASN/PNS yang sebelumnya terjerat kasus korupsi, sebagaimana yang terjadi di institusi Lembaga Pemerintah Non Kementerian yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) yang sekarang dipimpin oleh Penny K Lukito.

Yang menarik perhatian publik sekarang adalah jargon Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, yaitu SDM Unggul Indonesia Maju, dan yang menjadi pertanyaan kalau Badan POM masih mempekerjakan Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang terjerat kasus korupsi dari proses persidangan hingga vonis hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan kemudian hukuman yang dijatuhkan oleh vonis hakim telah dijalani juga, dan kemudian bebas atau keluar dari penjara sebagai mantan narapidana tindak pidana korupsi, kembali aktif bekerja sebagai ASN/PNS dengan hak yang penuh…?

Kasus tindak pidana korupsi yang menjerat ASN/PNS BPOM ini, dari hasil penelusuran tim Lembaga Peduli Nusantara sampaikan bahwa kasus/perkara ini terjadi sekitar tahun 2011-2012 dengan nilai nominal yang “fantastis” besar jumlahnya hingga lebih kurang 60 M (enam puluh milyar rupiah), dan tim investigasi Lembaga Peduli Nasional di lapangan, peroleh informasi bahwa Tersangkanya waktu itu adalah “SS” Kepala Pusat Pengujian Obat dan Makanan RI atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada BPOM RI, dan “IZG” Ketua Panitia Pengadaan di Pusat Pusat Pengujian Obat dan Makanan RI……ujar Ketua LPN di Kuningan

Dalam penelusuran tim investigasi Lembaga Peduli Nusantara hingga akhirnya yang diperoleh informasi baik dari institusi penegak hukum, media maupun narasumber di institusi pemerintahan, diantaranya ada beberapa hal penting yang harus dijalankan oleh Kepala Badan POM Penny K Lukito sekarang ini, bukannya malah “membiarkan” keberadaan seorang mantan napi kasus tindak pidana masih aktif dan punya jabatan walaupun jabatan fungsional apapun namanya. Dan tentunya kejadian ini tidak terlepas dari peran Kepala Biro Umum dan SDM yang sekarang ini Rita Mahyona yang terkesan “mengendapkan” kasus ini yang sudah bertahun-tahun ada di BPOM, karena ini adalah masalah SDM atau mungkin Kepala Biro Umum dan SDM tidak memberikan laporan yang sebenarnya akan kasus ini yang dapat berdampak pada institusi Badan POM.

Tim Lembaga Peduli Nusantara dilapangan memperoleh putusan perkara pada kasus yang menjerat pejabat BPOM nomor: 59/PID/TPK/2012/PT.DKI, dimana kedua orang yaitu “SS” dan “IZG” terjerat kasus tindak pidana dalam kasus pengadaan peralatan laboratorium Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) BPOM, masing-masing divonis 1(satu) tahun 6(enam) bulan dan harus ditahan…?

Dalam perjalanan waktu, setelah menjalani vonis hukuman dan bebas, kemudian setelah bebas dimana “SS” pensiun dengan mendapatkan hak penuh pensiun…?, dan “IZG” yang sekarang masih “melenggang kangkung” aktif bekerja sebagai PNS/ASN di Badan POM dengan mendapatkan hak-haknya penuh sampai saat ini.

Tim investigasi Lembaga Peduli Nusantara, sempat mengkonfirmasi pada beberapa orang yang tidak mau disebut namanya, membahas informasi penting terkait peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku bagi PNS/ASN yang terjerat kasus tindak pidana, diantara bisa mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang telah UU Nomor 43 Tahun 1999 dan PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS dan terakhir diubah dengan PP Nomor 19 Tahun  2013 pada Pasal 23 ayat (4), menyebutkan bahwa : “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum/dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”.

Dan juga berdasarkan pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, jelas di sebutkan sangsi untuk ASN/PNS yang terjerat kasus tindak pidana korupsi dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, sudah seharusnya ASN/PNS tersebut diberikan sangsi tegas “Diberhentikan Dengan Tidak Hormat”, bukannya “SS” menjalani pensiun dan “IZG” aktif kembali bekerja sebagai ASN/PNS BPOM dengan memperoleh hak-hak penuh…?

Kasus “Diteruskan” Ke Badan Kepegawaian Negara (BKN)…?

Hasil penelusuran Lembaga Peduli Negara lebih mendalam hingga ke institusi terkait diperoleh informasi yang mengejutkan, dimana hasil telusur diperoleh informasi yang sangat berharga bahwa ketika Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melakukan audit atau supervisi pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diperoleh “temuan” adanya ASN/PNS atas nama “SS” dan “IZG” yang terjerat kasus tindak pidana korupsi yang sudah divonis menjalani hukuman penjara, kemudian bebas dan aktif kembali sebagai ASN/PNS di BPOM hingga sekarang. Penelususran Lembaga Peduli Nusantara, berdasarkan temuan audit atau supervisi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada Badan POM, sesuai surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tanggal 21 Mei 2019, terkait ASN/PNS “IZG” yang terjerat kasus tindak pidana korupsi untuk tindaklanjutnya diteruskan pada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Pembiaran” Oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) …?

Konfirmasi tim Lembaga Peduli Nusantara di lapangan, memperoleh informasi yang “mencengangkan” bahwa hasil audit atau supervisi yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang kemudian “diteruskan” ke BKN dengan surat tertanggal 21 Mei 2019 untuk tindaklanjutnya, ternyata hingga kini Januari 2021 yang hampir lebih kurang 21 (dua puluh satu) bulan ini, “TIDAK ADA” tindaklanjut dari BKN…?, oleh karena itu yang menjadi “kecurigaan” Lembaga Peduli Nusantara (LPN), adalah ada apa dengan kasusnya ASN/PNS BPOM, yatitu “SS” dan khususnya “IZG” yang sekarang aktif kembali bekerja sebagai ASN/PNS Badan POM, hingga tidak ada tindaklanjutnya dan terkesan sengaja “dibiarkan” oleh BKN….?.

 Disinyalir Ada “Konspirasi” Antara Badan POM Dengan BKN…?

 Lembaga Peduli Nusantara, mencermati informasi dari hasil penelusuran dan investigasi tim di lapangan, serta mengacu peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku seperti UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang telah UU Nomor 43 Tahun 1999 dan PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS dan terakhir diubah dengan PP Nomor 19 Tahun  2013 pada Pasal 23 ayat (4), UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, mestinya jelas punishment-nya, tetapi kenyataannya hingga saat ini tidak ada “sangsi tegas” dari BKN atau dari BPOM sendiri, bahkan terkesan adanya “pembiaran”…., ujar Ketua LPN di Batu Malang.

 Mencermati hal ini, Lembaga Peduli Nusantara semakin percaya bahwa ternyata masih ada pembantu-pembantu Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, khususnya dari Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) seperti BKN dan BPOM, yang terlihat jelas tidak mendukung adanya Aparatur Sipil Negara yang bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan ini terlihat adanya dugaan “konspirasi” antara BPOM dan BKN, dengan “membiarkan” ASN/PNS BPOM yang terjerat kasus tindak pidana korupsi pengadaan alat laboratorium PPOMN Badan POM, dengan nominal kerugian negara yang sangat fantastis.

Hasil konfirmasi terakhir tim Lembaga Peduli Nusantara pada institusi terkait, baik BPOM, BKN maupun KASN sebagai supervisornya ke BPOM, patut diduga adanya “konspirasi” pembiaran bahkan membuat ASN/PNS tersebut “melenggang kangkung” aktif bekerja di BPOM dengan memperoleh hak-hak yang penuh sebagaimana ASN/PNS murni lainnya…?

Bahkan ada satiran di masyarakat dan  perhatian pengamat publik khususnya Lembaga Peduli Nusantara, bahwa: “ASN/PNS BPOM Bermasalah Korupsi Dilindungi, ASN/PNS Berprestasi Dihabisi”. Dan yang menjadi pertanyaan Lembaga Peduli Nusantara pada pemerhati masalah hukum, dengan kasus diatas kira-kira bagaimana dampak hukumnya bilamana benar terjadi adanya kesengajaan “pembiaran” ASN/PNS BPOM mantan napi aktif kembali di BPOM…?. (red)

Sumber. “Ketua Lembaga Peduli Nusantara”__ Jakarta 31 Jan’21