KA BIRO UMUM DAN SDM BPOM (RM) PERINTAHKAN KA BBPOM DI SURABAYA (IMB G) NON AKTIFKAN DATA BASE SAPARI DI KPPN SURABAYA…?

0
420

Jakarta, 28 Januari 2021, meraknusantara.com,–  Penelusuran di lapangan oleh Lembaga Peduli Nusantara, terlihat semakin seru dan panjang gugatan Sapari melawan Kepala Badan POM Penny K Lukito sejak 17 Desember 2018  yang terdaftar perkara nomor: 294/G/2018/PTUN-JKT dengan objek gugatan SK Nomor KP.05.02.1.242.09.18.4592 tanggal 19 September 2018, tentang Memberhentikan dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Sapari, Apt., M.Kes: Nip: 19590815199303 001 Pangkat/Gol. Pembina Tk. I (IV/b) dari Jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya beserta lampirannya”. Mengingat sudah hampir 28 (dua puluh delapan) bulan berproses semakin semakin seru, semakin lama dan pasti akan terkuak dan terang benderang adanya dugaan konspirasi jahat atau bahkan menyalahgunakan kekuasaan atau kewenang untuk “singkirkan” Sapari,  dan terlihat akan saling mengkait satu dengan yang lain diantara pejabat Badan POM yang terseret kasus gugatan Sapari ini.

Informasi yang diperoleh hasil dilapangan Lembaga Peduli Nusantara dari seseorang yang tidak mau disebut namanya (Mr. X) di Jawa Timur, diperoleh sesuai surat nomor KU. 01.05.106.1060.07.19.4455 tanpa kop surat Lembaga/institusi BPOM tertanggal 9 Juli 2019 tentang Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (Pensiun) yang ditandatangani Kepala Balai Besar POM di Surabaya Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt, mengacu pada SK Nomor: 00032/15014/AZ/03/19 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun dengan Pensiun TMT Tanggal 1 Oktober 2018 Yang Ditetapkan Kepala Badan POM Dr. Ir. Penny K Lukito, MCP di Jakarta tanggal 26 Maret 2019, yang penuh kejanggalan” dan keanehan”, dan masih berproses kasasi di Mahkamah Agung.

Dan penonaktifan  data pegawai a.n. Drs. Sapari, Apt., M.Kes dari database KPPN Surabaya oleh Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Surabaya II Henry Rosamirandha tanggal 8 Juli 2019, ketika sidang sengketa gugatan perkara nomor 294/G/2018/PTUN.JKT tanggal 17 Desember 2018 dengan objek gugatan Surat Keputusan Kepala BPOM RI Nomor KP.05.02.1.242.09.18.4592 tgl 19 September 2018, tentang Memberhentikan dengan Hormat PNS atas nama Drs. Sapari, Apt., M.Kes NIP. 195908151993031001 Pangkat/Gol. Pembina Tk. I (IV-b) dari Jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya beserta lampirannya, masih bersengketa di PTUN Jakarta dan tanggal 19 Maret 2020 telah diputus oleh Mahkamah Agung, artinya sudah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht), dan memperoleh Penetapan Inkracht dari PTUN Jakarta tanggal 14 Agustus 2020.

Pantauan Lembaga Peduli Nusantara di lapangan terkait dengan keluarnya Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (Pensiun) atau SKKP yang ditandatangani Kepala Balai Besar POM di Surabaya Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt, seharusnya Ka BBPOM di Surabaya (IMB G) (periode 2018 -2020) tidak sewenang-wenang mengeluarkan surat SKKP terhadap diri Sapari, karena jelas SK pensiun Sapari TMT 1 Oktober 2018 Nomor: 00032/15014/AZ/03/19 yang penuh kejanggalan” dan keanehan”,yang dipakai dasar atau acuan oleh Ka BBPOM di Surabaya IMB G itu, hingga kini masih dalam proses di Mahkamah Agung RI.

Yang menjadi pertanyaan Lembaga Peduli Nusantara, adalah siapa yang perintahkan IMB G sehingga berani mengeluarkan SKPP Sapari padahal proses hukum masih berlangsung…?, kalau tidak ada perintah atau persetujuan dari atasan IMB G…?, mungkin Kepala Biro Umum dan SDM BPOM Rita Mahyona…?, atau bahkan perintah atasan Rita Mahyona atau Sekretaris Utama BPOM…?.

Lembaga Peduli Nusantara sempat menghubungi Sapari di Megamendung lewat sambungan telpon, mengkofirmasi terkait apakah benar Ka BBPOM di Surabaya I Made Bagus Gerametta waktu itu mengeluarkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (Pensiun) atau SKKP…?, benar termasuk Penonaktifan  Data Pegawai a.n. Drs. Sapari, Apt., M.Kes Dari Database KPPN Surabaya Oleh Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Surabaya II Henry Rosamirandha Tanggal 8 Juli 2019, yang mengakibatkan hingga kini sudah lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) bulan, gaji yang menjadi “hak” saya sebagai PNS/ASN tidak dibayarkan oleh Kepala Badan POM Dr. Ir. Penny K Lukito, MCP, sehingga tidak bisa menafkahi Anak Isteri…ujar Sapari dengan menitipkan kalimat “Gusti Alloh Mboten Sare”….

Dari informasi-informasi diatas yang dihimpun oleh Lembaga Peduli Nusantara (LPN), menyampaikan pada publik pemerhati keadilan dan kebenaran, dimana terkait apakah benar atau tidaknya, adanya perintah dari seorang Ka Biro Umum dan SDM Rita Mahyona atau Sekretaris Utama BPOM kepada Ka BBPOM di Surabaya I Made Bagus Gerametta, untuk menon-aktifkan data base Sapari di KPPN Surabaya sehingga “terhapus” dan tidak muncul lagi di KPPN sehingga gaji Sapari tidak bisa dibayar.

Lembaga Peduli Nusantara mencermati peristiwa diatas patut diduga adanya “penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat Badan POM, mungkin Ka Biro Umum dan SDM BPOM Rita Mahyona atau Ka BBPOM Suarabaya I Made Bagus Gerametta atau bahkan Sekretaris Utama BPOM, yang berdampak Hukum.

“Ketua Lembaga Peduli Nusantara”__ Jakarta 28 Jan’21