Feriyawansyah. SH.MH Sosialisasikan Tentang Jaminan Fidusia Ke Masyarakat

2
156

Ba-bel, meraknusantara.com,- Terkait Jaminan Fidusia Feriyawansyah.SH.MH.Cpcle,- mengatakan Oper kredit yang dilakukan sepihak yang terjadi dilingkungan masyarakat seringkali terjadi dan perbuatan tersebut akan berdampak hukum kepada siapa saja yang melakukannya.

” Bahwa saya sebagai ketua DPD Himpunan Advokat Muda Indonesia Bersatu Bangka Belitung ingin sekali mensosialisasikan UU No.42 Tahun 1999Tentang jaminan Fidusia, menurut saya ini penting sekali dan harus disosialisasikan karena banyak sekali masyarakat yang tidak mengerti dan tidak paham, karena pemahaman masyarakat sangat minim tentang UU 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.
Maka dari itu banyak terjadi kendaraan tersebut di alihkan , dan diperjualbelikan yang mana kendaraan tersebut masih dalam masa kredit.
Padahal UU 42 Tahun 1999 tersebut ada pasal yang mengatur tentang pidana penjaranya.

Didalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Fidusia”) , pemberi fidusia dapat menggadaikan benda yang dijadikan jaminan fidusia, asalkan ada persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

Akan tetapi, ramah Anda tidak mendapat persetujuan tertulis dari penerima fidusia (dalam hal ini perusahaan pembiayaan), maka berdasarkan Pasal 36 UU Fidusia , Anda diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan hukum paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta ) rupiah.

Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling tua banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.

” Dan kedepan saya berharap tidak ada lagi masyarakat yg terjebak dengan UU 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dan selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian. ( red ).

2 KOMENTAR

  1. Jangan menyalahkan masyarakat…selama ini ada ngga Perusahaan Kreditur Menjalankan.sesuai.perundang undangan dan peraturan menteri dimana wajib konsumen diberikan SALINAN AKTA FIDUSIA oleh kreditur sebagai BUKTI SAH bahwa barang yg di miliki konsumen adalah barang yg dilindungi fidusia? Yg ada belum karna pembodohan selama ini terjadi….

  2. Jangan menyalahkan masyarakat…selama ini ada ngga Perusahaan Kreditur Menjalankan.sesuai.perundang undangan dan peraturan menteri dimana wajib konsumen diberikan SALINAN AKTA FIDUSIA oleh kreditur sebagai BUKTI SAH bahwa barang yg di miliki konsumen adalah barang yg dilindungi fidusia? Yg ada belum karna pembodohan selama ini terjadi….

Comments are closed.