BIRO HUKUM BPOM (RA) DAN (AW), “MENIPU” KA BADAN POM…? MEMBUAT ADVOKAT DIAH & PARTNER “TERTUNDUK MALU”

0
416
Kiri-kekanan : Adam Wibowo - Riati Anggraini (Ka Biro Hukor BPOM) - Advokat DIAH & Partner

Jakarta, 25 Januari 2021. meraknusantara.com,- Sejak Lembaga Peduli Nusantara mengikuti dan mencermati proses gugatan Sapari melawan Kepala Badan POM Penny K Lukito sejak 17 Desember 2018 yang terdaftar perkara nomor: 294/G/2018/PTUN-JKT dengan objek gugatan SK Nomor KP.05.02.1.242.09.18.4592 tanggal 19 September 2018, tentang Memberhentikan dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Sapari, Apt., M.Kes: Nip: 19590815199303 001 Pangkat/Gol. Pembina Tk. I (IV/b) dari Jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya beserta lampirannya”. Dalam perjalanan atau proses persidangan hingga kasasi yang dimenangkan Sapari, dan telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht) tersebut telah memperoleh Penetapan Inkracht dari PTUN Jakarta tanggal 14 Agustus 2020.
Dan bahkan telah dilaksanakan “eksekusi” sebanyak 3(tiga) kali, yaitu pada tanggal 17
September 2020, tanggal 11 November 2020, yang dihadiri kedua belah pihak yaitu Ka BPOM Dr. Ir. Penny K Lukito, MCP diwakili oleh Biro Hukum BPOM Riati Anggriani dan Adam Wibowo yang spesifikasi hingga saat ini dipertanyakan……?, sedangan Kepala BBPOM di Surabaya Drs. Sapari, Apt., M.Kes hadir didampingi Penasihat Hukumnya dari Gerai Hukum Art & Rekan Arthur Noija, Hendri Wilman Gultom dan Sakti Ajie Putra Pratama. dan eksekusi pada tanggal 19 Januari 2021 Ka BPOM diwakili Pengacara barunya dari Advokat DIAN & Partner.

Sidang putusan “eksekusi” tanggal 11 November 2020 yang dipimpin oleh Plt. Ketua
PTUN Jakarta Bagus Darmawan, S.H., M.H didampingi panitera Muhammad R, dengan
putusan eksekusi, bahwa : “Kepala Badan POM Penny K Lukito Harus Melaksanakan
Pencabutan SK Nomor KP.05.02.1.242.09.18.4592 tanggal 19 September 2018, tentang
Memberhentikan dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Sapari, Apt., M.Kes:
Nip: 19590815199303 001 Pangkat/Gol. Pembina Tk. I (IV/b) dari Jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya beserta lampirannya”. Dan bahkan ditekankan oleh Plt. Ketua PTUN Jakarta Bagus Darmawan, S.H., M.H bahwa hasil eksekusi ini, tercatat di berita acara sidang eksekusi…..!
Pada eksekusi ke-3 pada tanggal 19 Januari 2021 yang dipimpin langsung oleh Ketua
PTUN Jakarta yang baru Irhamto, baru menjabat beberapa bulan yang didampingi panitera
pengganti Muhammad. Dimana pihak Tergugat Ka BPOM Penny K Lukito, diwakili oleh
Advokat DIAH & Partner yang menggantikan Biro Hukum BPOM Riati Anggraini dan Adam
Wibowo yang spesifikasi, kompetensi, kapabilitas dan profesionalisme perlu
dipertanyakan…?. Dan pihak Penggugat Sapari didampingi Pengacara dari Gerai Hukum Art & Rekan, yaitu Arthur Noija, Hendri Wilman Gultom dan Sakti Ajie Putra Pratama.

Lembaga Peduli Nusantara, mencermati persidangan yang berlangsung hari Selasa
tanggal 19 Januari 2021 yang dipimpin Ketua PTUN-JKT Irhamto, dengan materi persidangan “eksekusi” perkara nomor: 294/G/2018/PTUN.JKT yang sudah Inkracht, namun yang terjadi tidak sesuai atau bahkan melenceng dari materi eksekusi yaitu lebih dominan materinya adalah perkara nomor: 146/G/2019/PTUN.JKT dengan objek gugatan Surat Keputusan Nomor: 00032/15014/AZ/03/19 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun dengan Pensiun TMT Tanggal 1 Oktober 2018 Yang Ditetapkan Kepala Badan POM Dr. Ir. Penny K Lukito, MCP di Jakarta tanggal 26 Maret 2019, yang penuh “kejanggalan” dan “keanehan”, dan masih berproses kasasi di Mahkamah Agung.
Terlihat jelas dalam persidangan eksekusi ke-3 tanggal 19 Januari 2021, kuranganya
koordinasi antara Advokat DIAH & Partener dengan Biro Hukum POM Riati Anggriani dan
Adam Wibowo, atau memang ada “kesengajaan” dari Biro Hukum BPOM yang
“menyembunyikan”, “menyesatkan” atau bahkan “menipu” informasi penting pada
eksekusi ke-2 tanggal 11 November 2020 yang lalu, sehingga terlihat oleh Lembaga Peduli
Nusantara (LPN), dalam persidangan eksekusi ke-3 pada Selasa tanggal 19 Januari 2021, pihak Pengacara baru Ka Badan POM Advokat DIAH & Partner berkali-kali berdalih atau berasalan bukannya tidak mau melaksanakan putusan eksekusi, tetapi tetap berdalih atau beralasan pada putusan sidang eksekusi tanggal 17 September 2020, yaitu “eksekusi” ditunda dengan alasan adanya perubahan keadaan karena adanya surat pribadi Ka Badan POM Dr. Ir. Penny K Lukito, MCP yang ditujukan kepada Ketua PTUN Jakarta, dengan mengacu pasal 117 UU PTUN dan pasal 119 UU No. 5/1986 yang telah diubah sebagaimana UU No. 51/2009, tidak memperhatikan hasil eksekusi ke-2 tanggal 11 November 2020.

Didepan persidangan eksekusi ke-3, Sapari melalui Penasihat Hukum Gerai Hukum Art
& Rekan sampaikan bahwa tidak ada relevansinya/kaitannya atau sangat berbeda sekali
antara gugatan pertama perkara nomor 294/G/2018/PTUN.JKT dengan objek gugatan SK
Nomor KP.05.02.1.242.09.18.4592 tanggal 19 September 2018, tentang Memberhentikan
dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Sapari, Apt., M.Kes: Nip:
19590815199303 001 Pangkat/Gol. Pembina Tk. I (IV/b) dari Jabatan Kepala Balai Besar
POM di Surabaya beserta lampirannya yang sudah Inkracht dan telah memperoleh
penetapan Inkracht tanggal 14 Agustus 2020, dan sangat berbeda dengan gugatan ke-2(dua)
Sapari perkara nomor 146/G/2019/PTUN.JKT objek gugatan SK Pensiun TMT 1 Oktober
2018 yang masih berproses kasasi di Mahkamah Agung. Kembali Penasihat Hukum Sapari dari
Gerai Hukum Art & Rekan, tetap bersikukuh Ka Badan POM Penny K Lukito melaksanakan
eksekusi tanggal 11 November 2020 atas perkara nomor: 294/G/2018/PTUN-JKT yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (INKRACHT). Pengacara Ka BPOM Advokat DIAH & Partner, Berpijak Pada Eksekusi Pertama Tanggal 17 September 2020, dan “Tertunduk Malu”

Pengacara baru Ka BPOM dari Advokat DIAH & Partner berkali-kali berdalih karena
adanya perubahan keadaan yaitu proses gugatan SK pensiun Penggugat/Sapari masih
berproses di Mahkamah Agung, dan bukannya Badan POM tidak mempunyai etikad
baik, itupun setelah Pengacara Gerai Hukum Art & Rekan Hendri Wilman Gultom
menyampaikan bahwa Ka BPOM tidak mempunyai etikad baik, dan lagi-lagi Advokat
DIAH & Partner berdalih karena adanya perubahan keadaan, sehingga tetap tidak mau
melaksanakan putusan eksekusi dan tetap mengacu pada ekseksui pertama tanggal
17 September 2020, tidak memperhatikan hasil eksekusi ke-2 pada tanggal 11
November 2020…!
Lembaga Peduli Nusantara, mencermati pernyataan Pengacara Ka BPOM Advokat
DIAH & Partner yang beralamat di Menara BIP Kuningan Jakarta Selatan, di
persidangan eksekusi yang ke-3 kalinya, yang selalu berdalih pada hasil eksekusi
pertama pada tanggal 17 September 2020, dimana terlihat disini Biro Hukum BPOM
Riati Anggraini dan Adam Wibowo, patut diduga “menipu” dengan membuat laporan
kepada Ka BPOM Penny K Lukito yang tidak lengkap, bahkan “menyesatkan”…?
sehingga apa yang disampaikan oleh Advokat DIAH & Partner di sidang ekseksui 19
Januari 2021, terlihat dengan “pede” nya berbicara didepan sidang, terlihat minimnya
informasi yang lengkap, padahal ada informasi penting yang “disembunyikan” dan
diduga informasi penting itu tidak diberikan oleh Biro Hukum Riati Anggraini dan
Adam Wibowo kepada Advokat DIAH & Partner.

Dugaan Lembaga Peduli Nusantara, informasi penting yang “sengaja” disembunyikan
oleh Biro Hukum BPOM Riati Anggraini dan Adam Wibowo itu adalah hasil sidang
eksekusi ke-2 tanggal 11 November 2020… ?, mengingat dan terlihat jelas Advokat
DIAH & Partner “Tertunduk Malu” ketika Ketua PTUN Jakarta Irhamto membacakan
Berita Acara eksekusi ke-2 tanggal 11 November 2020, yang dimohonkan oleh
Penasihat Hukum Sapari dari Gerai Hukum Art & Rekan Hendri Wilman Gultom untuk
dibacakan pada sidang Selasa tanggal 19 Januari 2021 itu , yang hasilnya eksekusi
ke-2 tanggal 11 November 2020, yaitu: “Kepala BPOM Penny K Lukito Harus
Mencabut SK Pemberhentian Sapari Dari Jabatan Ka BBPOM di Surabaya beserta
lampirannya”, ini yang mengejutkan dan menganggetkan Pengacara Ka BPOM Penny
K Lukito, hingga Advokat DIAH & Partner, hingga “Tertunduk Malu”.
Penelusuran Tim Lembaga Peduli Nusantara, sejak awal persidangan gugatan Sapari melawan Ka BPOM Penny K Lukito yang bergulir sejak gugatan Sapari 17 Desember 2021 hingga eksekusi ke-3 (tiga) tanggal 19 Januari 2021, dimana Ka BPOM Penny K Lukito belum melaksanakan eksekusinya, jelas disini tidak terlepas peran Biro Hukum BPOM Riati Anggraini dan Adam Wibowo, yang laporan-laporan hasil sidangnya terlihat ada yang ditutupi atau tidak lengkap atau bahkan “menipu” Ka BPOM Penny K Luktio….?, dan tidak diperoleh informasi atau hasil dipersidangan dengan lengkap dari Biro Hukumnya BPOM dan Ini yang membahayakan bagi institusi Badan POM. (red)

Sumber. (“Ketua Lembaga Peduli Nusantara”__ Jakarta 25 Jan’21)