“BIRO HUKUM BPOM (RA) DAN (AW) MEMBUAT LAPORAN ASAL IBU SENANG (AIS)”

1
229

Jakarta, 20 Januari 2021 Meraknusantara.com,. Lembaga Peduli Nusantara mencermati Surat Panggilan dari Panitia Muda Perkara PTUN Jakaarta Nomor: W2.TUN1.167/HK.06/1/2021 tanggal 11 Januari 2021, terkait Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Ka BBPOM di Surabaya Sapari melawan Ka BPOM Penny K Lukito, diperoleh informasi bahwa putusan perkara nomor: 294/G/2018/PTUN-JKT yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht) tersebut telah memperoleh Penetapan Inkracht dari PTUN Jakarta tanggal 14 Agustus 2020. Dan bahkan telah di “Eksekusi” sebanyak 2(dua) kali, yaitu pada tanggal 17 September 2020 dan tanggal 11 November 2020”, yang dihadiri kedua belah pihak yaitu Ka BPOM Dr. Ir. Penny K Lukito, MCP diwakili oleh Biro Hukum BPOM Riati Anggriani dan Adam Wibowo, sedangan Ka BBPOM di Surabaya Drs. Sapari, Apt., M.Kes hadir didampingi Penasihat Hukumnya dari Gerai Hukum Art & Rekan Arthur Noija, Hendri Wilman Gultom dan Sakti Ajie Putra Pratama.

Dalam sidang putusan “eksekusi” tanggal 11 November 2020  yang dipimpin oleh Plt. Ketua PTUN Jakarta Bagus Darmawan, S.H., M.H didampingi panitera Muhammad R, dengan putusan eksekusi, bahwa : Kepala Badan POM Penny K Lukito Harus Melaksanakan Pencabutan SK Nomor KP.05.02.1.242.09.18.4592 tanggal 19 September 2018, tentang Memberhentikan dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Sapari, Apt., M.Kes: Nip: 19590815199303 001 Pangkat/Gol. Pembina Tk. I (IV/b) dari Jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya beserta lampirannya”. Dan bahkan ditekankan oleh Plt. Ketua PTUN Jakarta Bagus Darmawan, S.H., M.H bahwa hasil eksekusi ini, tercatat di berita acara sidang eksekusi…..!

Pada eksekusi ke-3 pada tanggal 19 Januari 2021 dalam perkara nomor: 294/G/2018/PTUN-JKT yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (INKRACHT) yang dimenangkan Sapari ini, dengan objek gugatan SK Nomor KP.05.02.1.242.09.18.4592 tanggal 19 September 2018, tentang Memberhentikan dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Sapari, Apt., M.Kes: Nip: 19590815199303 001 Pangkat/Gol. Pembina Tk. I (IV/b) dari Jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya beserta lampirannya, dipimpin langsung oleh Ketua PTUN Jakarta Irhamto, yang baru menjabat beberapa bulan yaitu Bapak Irhamto yang didampingi panitera pengganti Muhammad. Dimana pihak Tergugat Ka BPOM Penny K Lukito, diwakili oleh Advokat DIAH & Partner yang menggantikan Biro Hukum BPOM Riati Anggraini dan Adam Wibowo yang spesifikasi, kompetensi, kapabilitas dan profesionalisme perlu dipertanyakan…?. Dan pihak Penggugat Sapari didampingi Pengacara dari Gerai Hukum Art & Rekan, yaitu Arthur Noija, Hendri Wilman Gultom dan Sakti Ajie Putra Pratama.

Lembaga Peduli Nusantara, mencermati persidangan yang berlangsung hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 yang dipimpin Ketua PTUN-JKT Irhamto, dengan materi persidangan “eksekusi” perkara nomor: 294/G/2018/PTUN.JKT yang sudah Inkracht, namun yang terjadi tidak sesuai atau bahkan melenceng dari materi eksekusi yaitu lebih dominan materinya adalah perkara nomor: 146/G/2019/PTUN.JKT dengan objek gugatan Surat Keputusan Nomor: 00032/15014/AZ/03/19 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun dengan Pensiun TMT Tanggal 1 Oktober 2018 Yang Ditetapkan Kepala Badan POM Dr. Ir. Penny K Lukito, MCP di Jakarta tanggal 26 Maret 2019, yang penuh kejanggalan” dan keanehan”, dan masih berproses kasasi di Mahkamah Agung.

Kelihatan antara Pengacara baru Ka BPOM dari Advokat DIAH & Partener dengan Biro Hukum POM Riati Anggriani dan Adam Wibowo kurang koordinasi atau memang ada “kesengajaan” dari Biro Hukum BPOM yang “menyembunyikan” atau “menutupi” informasi penting pada eksekusi ke-2 tanggal 11 November 2020 yang lalu, sehingga terlihat oleh Lembaga Peduli Nusantara (LPN), dalam persidangan ke-3 eksekusi pada Selasa tanggal 19 Januari 2021,  pihak Pengacara baru Ka Badan POM berkali-kali berdalih atau berasalan bukannya tidak mau melaksanakan putusan eksekusi, tetapi tetap berdalih atau beralasan pada putusan sidang eksekusi tanggal 17 September 2020, yaitu “eksekusi” ditunda dengan alasan adanya perubahan keadaan karena adanya surat pribadi Ka Badan POM Dr. Ir. Penny K Lukito, MCP yang ditujukan kepada Ketua PTUN Jakarta, dengan mengacu pasal 117 UU PTUN dan pasal 119 UU No. 5/1986 yang telah diubah sebagaimana UU No. 51/2009, tanpa memperhatikan hasil eksekusi ke-2 tanggal 11 November 2020, didepan persidangan Penggugat sampaikan bahwa tidak ada relevansinya/kaitannya atau sangat berbeda sekali antara gugatan pertama perkara nomor 294/G/2018/PTUN.JKT dengan objek gugatan SK Nomor KP.05.02.1.242.09.18.4592 tanggal 19 September 2018, tentang Memberhentikan dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Sapari, Apt., M.Kes: Nip: 19590815199303 001 Pangkat/Gol. Pembina Tk. I (IV/b) dari Jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya beserta lampirannya yang sudah Inkracht dan telah memperoleh penetapan Inkracht tanggal 14 Agustus 2020, dan sangat berbeda dengan gugatan ke-2(dua) perkara nomor 146/G/2019/PTUN.JKT objek gugatan SK Pensiun TMT 1 Oktober 2018 yang masih berproses kasasi di Mahkamah Agung;

Pengacara Ka BPOM Advokat DIAH & Partner :  gaji Penggugat NIHIL…?

 Lembaga Peduli Nusantara, mencermati pernyataan Pengacara Ka BPOM Advokat DIAH & Partner yang beralamat di Menara BIP Kuningan Jakarta Selatan, di persidangan eksekusi yang ke-3 kalinya,  bahwa hasil konsultasi pada Kementerian Keuangan karena Penggugat bulan Oktober 2018 terakhir menerima gaji, dan pensiun TMT 1 Oktobert 2018 maka terkait masalah gaji dan pensiun

Konfirmasi Lembaga Peduli Nusantara kepada Sapari terkait gaji NIHIL, lho…. emangnya…Saya “dipecat”…?, Saya “korupsi”..?, Saya “penjahat”…?, kan sudah dibuktikan di PTUN Jakarta bahkan hingga kasasi di Mahkamah Agung atas gugatan Saya pada Ka BPOM Penny K Lukito dengan perkara nomor: 294/G/2018/PTUN-JKT yang sudah INKRACHT, dan terbukti pemberhentian Saya dari jabatan Ka BBPOM di Surabaya, tanpa alasan yang jelas dan tanpa kesalahan apapun. Bahkan sudah dieksekusi hingga 3 kali, yaitu tanggal 17 September 2020, tanggal 11 November 2020 dan tanggal 19 Januari 2021, ternyata Ka BPOM masih tidak mempunyai “etikad baik” untuk menyelesaikan secara arif dan bijaksana…?,…ujar Sapari.

Masih ketika dikonfirmasi oleh Lembaga Peduli Nusantara, Sapari menyampaikan bahwa dirinya selama bekerja baik di BPOM maupun di BNN, belum pernah sama sekali melanggar disiplin ringan, sedang maupun berat, bahkan 2018 Sapari memperoleh Piagam Penghargaan sebagai “Kepala Balai Besar POM Terbaik”,………..masak menyampaikan di depan sidang eksekusi ke-3 di PTUN, bahwa gaji Penggugat, NIHIL….., malahan saya “dizholimi” Ka BPOM Penny K Lukito, sejak 1 November 2018 hingga Januari 2021 gaji yang menajdi “hak”  selama mengabdi pada Nusa dan Bangsa selama lebih kurang 27 tahun, musnah begitu saja hanya dengan pernyataan Pengacara Ka BPOM dari Advokat DIAH & Rekan……….?, ujar pria yang pernah bertugas di BNN itu.

 Dan terakhir dari Sapari  dengan tersenyum…….., menyampaikan kepada Kepala BPOM Penny K Lukito,………………., DIMANA KEADILAN SEORANG KA BPOM Penny K Lukito……?, ADA MANTAN NAPI KORUPSI YANG MASIH BEKERJA di BPOM….?,….ujar Sapari.

Menarik perhatian yang hadir di sidang eksekusi hari tanggal 19 Januari 2021

2(dua) kali berturut-turut pihak Pengacara Gerai Hukum Art & Rekan Hendri Wilman Gultom, “mengcut”memprotes hingga terdiam salah satu personel Biro Hukum BPOM yaitu Adam Wibowo, karena yangbersangkutan tidak termasuk dalam Tim Kuasa Hukum atau Pengacara Ka BPOM, dan terbukti Adam Wibowo dan tidak bisa menunjukkan KTA nya sebagai pengacara atau advokat, dan ternyata Adam Wibowo adalah seorang PNS BPOM….!

Dan pihak Gerai Hukum Art & Rekan yang mewakili Sapari, tetap bersikukuh untuk memperoleh SK Pencabutan Pemberhentian Sapari dari Jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya dari Ka BPOM Penny K Lukito, sebagaimana pada diktum 3 pada putusan perkara nomor: 294/G/2018/PTUN.JKT, yaitu Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala BPOM RI Nomor KP.05.02.1.242.09.18.4592 tanggal 19 September 2019, tentang Memberhentikan dengan Hormat PNS atas nama Drs. Sapari, Apt., M.Kes NIP.195908151993031001 Pangkat Pembina Tk.I, Gol.IV-b dari Jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya beserta lampirannya;

Pihak Gerai Hukum Art & Rekan, menyampaikan bahwa Ka BPOM tidak mempunyai etikad baiknya atas penyelesaian gugatan perkara nomor : 294/G/2018/PTUN-JKT yang sudah Inkracht,pihak Ka BPOM melalui Advokat DIAH & Partner, selalu berdalih dengan adanya perubahan keadaan yaitu SK Pensiun Sapari yang masih berproses di Mahkamah Agung, padahal itu perkara yang berbeda dan itu memungkinkan untuk dilakukan PK oleh Sapari, oleh karena itu pihak Sapari melalui Gerai Hukum Art & Rekan, tetap bersikukuh Kepala Badan POM harus mencabut SK pemberhentian Sapari dari jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya.

Pengacara baru Ka BPOM dari Advokat DIAH & Partner berulang kali dengan dalih karena adanya perubahan keadaan yaitu proses gugatan SK pensiun Penggugat masih berproses di Mahkamah Agung, dan bukan Badan POM tidak mempunyai etikad baik, itupun setelah Pengacara Gerai Hukum Art & Rekan menyampaikan  bahwa Ka BPOM tidak mempunyai etikad baik, Pengacara barau Ka BPOM  sampaikan lagi dalihnya karena adanya perubahan keadaan, sehingga tetap tidak mau melaksanakan putusan eksekusi dengan mengacu pada ekseksui pertama tanggal 17 September 2020, dan sepertinya tidak “memperoleh” atau sengaja tidak diberikan oleh Biro Hukum BPOM Ria Anggraini dan Adam Wibowo terkait hasil eksekusi tanggal 11 November 2020…!

 Pengacara baru Ka Badan POM “malu dan terdiam”.

 Apa yang terjadi di akhir sidang eksekusi ke-3 ini ?, pimpinan sidang eksekusi Ketua PTUN Jakarta Irhamto menyampaikan intinya diselesaikan dengan baik-baik terkait eksekusi ini, kalau perlu tidak sampai sidang-sidang eksekusi lagi dan kita tunggu hasil keseluruhannya, bahkan juga sampaikan bagaimana seandainya ada kompensasinya dan lain sebagai yang terkait proses eksekusi ini.

Dan sebelum berakhirnya sidang ditutup pihak Pengacara Gerai Hukum Art & Rekan Hendri Wilman Gultom mohon ijin kepada Yth. Ketua PTUN Jakarta sebagai pimpinan sidang untuk membacakan Beriat Acara hasil eksekusi ke-2 tanggal 11 November 2020, dan permohonan dikabulkan dan Berita Acara langsung dibacakan oleh Ketua PTUN Jakarta Irhamto, yaitu……bla……bla……bla….bla….. bahwa Ka BPOM sanggup melaksanakan dengan sukarela mencabut SK pemberhentian Sapari dari jabatan Ka BBPOM di Surabaya……

Dan setelah pembacaan selesai, pihak Pengacara baru Ka BPOM Advokat DIAH & Partner terlihat “malu dan terdiem”, ketika pimpinan sidang menanyakan kepada Pengacara BPOM bagaimana penyelesaiannya untuk perkara yang sudah Inkracht ini…?.  Dan disini jelas sekali peran Biro Hukum BPOM Riati Anggraini dan Adam Wibowo yang terlihat “menyembunyikan” atau seolah-olah atau bahkan “sengaja” menutupi informasi hasil eksekusi tanggal 11 November 2020. Inilah perlunya Ka BPOM mengevaluasi Kinerja Biro Hukum BPOM….!,…ujar Ketua LPN.

 Pihak Gerai Hukum Art & Rekan, mempertanyakan “Masih bisa nggak PTUN Jakarta ini,  menjadi Garda Terdepan Penegakan Hukum bagi Pencari keadilan…?, Mengingat Adanya Putusan Yang Sudah INKRACHT , hingga diekseksui sampai 3 kali, belum tuntas juga..?, bahkan Putusannya Tidak Dihiraukan oleh Pejabat seperti Ka BPOM Penny K Lukito ini…?.

Seharusnya Ketua PTUN Jakarta Irhamto, yang memimpin sidang perkara nomor: 294/G/2018?PTUN-JKT antara Ka BBPOM di Surabaya melawan Ka BPOM Penny K Lukito, berfokus pada agendanya adalah “Ekseksui” sesuai Surat Panggilan dari Panitera Muda Perkara PTUN Jakaarta Nomor: W2.TUN1.167/HK.06/1/2021 tanggal 11 Januari 2021, terkait Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Ka BBPOM di Surabaya Sapari, bukan pada gugatan perkara nomor: 146/G/2019/PTUN-JKT tentang SK Pensiuan Sapari yang masih berproses hukum di Mahkamah Agung…..?. Disinilah terlihat adanya kurangnya Profesionalismenya dan Kapabilitasnya seorang Ketua PTUN Jakarta sebagai Sang Pengadil…!

Perlu Dipertanyakan Anggaran Negara atau Anggaran Pribadi untuk bayar Pengacara Ka BPOM Penny K Lukito dari Advokat DIAH & Partner melawan Penggugat Sapari

Penelusuran Lembaga Peduli Nusantara, ketika konfirmasi pada rekan-rekan media terkait anggaran biaya untuk Advokat DIAH & Partner sebagai Pengacara Ka BPOM Penny K Lukito melawan Sapari pada sidang eksekusi ke-3 tanggal 19 Januari 2021, yaitu dari anggaran APBN atau dari anggaran Pribadi Ka BPOM Penny K Lukito….?. Bahkan rekan-rekan minta konfirmasi pada pihak Badan POM yang hadir tidak ada satupun yang bersedia dimintai konfirmasi.

Yang mengejutkan “KONON KATANYA” anggaran atau biaya untuk Pengacara pendamping Ka BPOM Penny K Lukito dari Advokat DIAH & Partner di persidangan eksekusi ke-3 perkara nomor: 294/G/2018/PTUN-JKT pada tanggal 19 Januari 2021, anggarannya berasal dari rekanan perusahaan Obat dan Makanan….?,…ujar Ketua LPN.

“Ketua Lembaga Peduli Nusantara”__ Jakarta 20 Jan’21

1 KOMENTAR

Comments are closed.