Aturan tentang Pemakaian Kios di Pasar Tradisional by Arthur Noija SH

0
116

Jakarta, meraknusantara.com,- Gerai Hukum Art & Rekan berpendapat bahwa,ketentuan mengenai pasar tradisional dapat kita lihat pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (“Perpres 112/2007”).
Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.

Peraturan mengenai pemakaian pasar tradisional khusus di daerah Jakarta, maka kami akan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Area Pasar (“Perda DKI Jakarta 3/2009”).
Pemakaian Tempat Pada Pasar Tradisional,
Jenis Hak Pemakaian Tempat dalam area pasar dapat berupa :

a. Hak Sewa Tempat Usaha untuk jangka waktu tertentu; dan
b. Hak Pemakaian Tempat Usaha untuk jangka waktu paling lama 20 tahun.
Setiap orang atau badan usaha yang memakai tempat usaha dalam area pasar berupa Hak Sewa Tempat Usaha untuk jangka waktu tertentu, wajib menandatangani perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap orang atau badan usaha yang memakai tempat usaha dalam area pasar berupa Hak Pemakaian Tempat Usaha untuk jangka waktu paling lama 20 tahun, wajib memiliki Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha dan Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha.

Setiap orang atau badan usaha yang memakai tempat dalam area pasar harus membayar kewajiban yang besarnya ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Daerah (PD Pasar Jaya).

Kewajiban pembayaran itu menjadi sumber penerimaan pengelolaan area pasar. Sumber penerimaan pengelolaan area pasar meliputi :
a. penerimaan dari pemanfaatan area pasar.
b. penerimaan jasa administrasi.
c. hasil kerja sama.
d. penyertaan modal.
e. pendapatan lain yang sah.
jika ingin berjualan di kios pasar tradisional, dapat memakainya dengan cara sewa tempat usaha untuk jangka waktu tertentu atau dengan hak Pemakaian Tempat Usaha untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. sebagai pemakai tempat dalam area pasar harus membayar kewajiban yang besarnya ditetapkan oleh Direksi PD Pasar Jaya.

Kewajiban dan Larangan Pengguna Tempat Pasar Tradisional
Anda sebagai pemakai tempat usaha atau yang berdagang dalam area pasar memiliki kewajiban yaitu :

a. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha, menempatkan dan menyusun barang dagangan beserta inventarisnya dengan teratur, sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan barang;
b. memelihara kebersihan tempat dan barang dagangan serta menyediakan tempat sampah yang ditetapkan;
c. memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku;
d. menyediakan alat pemadam kebakaran dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usaha masing-masing;
e. membuka dan menutup tempat usahanya pada waktu yang telah ditentukan; dan
f. melaksanakan ketentuan pemakaian tempat yang berlaku dan kewajiban lain yang ditetapkan.

Larangan bagi yang memakai tempat usaha atau berdagang dalam bangunan pasar yaitu :

a. memiliki lebih dari 5 (lima) tempat usaha dalam satu pasar;
b. merombak, menambah, mengubah dan memperluas tempat usaha;
c. mengubah jenis jualan dan atau macam dagangan yang bertentangan dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
d. mengadakan penyambungan aliran listrik, air, gas, dan telepon;
e. bertempat tinggal, berada atau tidur di pasar di luar jam buka pasar;
f. menyalahgunakan narkotika dan minuman keras, melakukan perjudian atau sejenis, usaha kegiatan yang dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum dalam pasar;
g. melakukan perbuatan asusila di dalam pasar;
h. mengotori, merusak tempat atau bangunan dan barang inventaris; dan
i. menempatkan kendaraan, alat angkutan atau binatang beban di luar tempat yang ditentukan.
dilarang merombak, menambah, mengubah dan memperluas tempat usaha (kios).
Jika melanggar, maka Anda dapat dikenakan sanksi administrasi melalui tahapan :

a. penutupan sementara tempat usaha;
b. pembatalan Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha;
c. pembatalan Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha; dan
d. pembatalan perjanjian pemakaian tempat usaha.

Selain dikenakan sanksi administrasi, setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan pelanggaran merombak, menambah, mengubah dan memperluas tempat usaha, juga dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta. (Arthur)

Dasar hukum :
1. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
2. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Area Pasar.