“TERKAIT SDN KIARAPAYUNG” MENANG SENGKETA KEPEMILIKAN LAHAN AHLI WARIS BUKANNYA DIBAYAR GANTI KERUGIAN MALAHAN DIDZOLIMI

0
262

Tangerang, meraknusantara.com,- Berawal dari pendaftaran guggatan ke Pengadilan Negeri Tangerang atas kepemilikan lahan berupa tanah yang telah berdiri SDN Kiarapayung Desa Kiarapayung Kecamatan Paku haji Kabupaten Tangerang.

Ahli waris Miing bin Rasiun bersengketa kepemilikan lahan dengan Pememerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Tetapi Bupati Tangerang sebagai tergugat tidak menerima putusan Pengadilan Negeri Tangerang dan melakukan perlawanan dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten, para ahli waris merasa aneh padahal yang menggugat adalah warganya sendiri dan dalam pertimbangan hukum dari majelis hakim tidak ada satu pun bantahan dan alat bukti dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang yang dikabulkan hakim, namun ahli waris tetap bertitikad baik tetap menghormati upaya hukum yang di lakukan oleh bupati tangerang atas nama pemerintah daerah tangerang dalam mengajukan banding dengan tidak memanfaatkan obyek sengketa untuk kepentingan apapun, begitu pula seharusnya pihak pemerintah daerah kabupaten tangerang harus bersikap sama saling menghormati proses hukum.

Sengketa kepemilikan lahan dengan nomor perkara 1103/pdt.g/2019/pn.tng telah melalui persidangan yang panjang dan telah diputus oleh majelis hakim pengadilan negeri tangerang pada tanggal 9 juni 2020 yang dalam amar putusannya menyatakan sah dan berharga tanah yang telah berdiri SDN Kiarapayung adalah milik para ahli waris Miing bin Rasiun dan dalam isi amar putusannya pula bupati tangerang harus membayar ganti kerugian kepada para ahli waris.

Bukannya menghormati hukum malahan Pemeritah Kabupaten Tangerang telah merugikan para ahli waris baik materil maupun imateril dengan membangun bagunan dilahan sengketa tanpa memberikan informasi kepada para ahli waris maupun kuasanya.

Para ahli waris beserta kuasanya mencari informasi kepada pihak-pihak terkait yaitu Kepala sekolah SDN Kiarapayung beserta komite sekolahan dan pihak dinas tata ruang beserta kontraktor pembangunan,namun pihak-pihak tersebut tidak dapat menjelaskan malahan saling menyalahkan satu sama lain atas terjadinya pembangunan lanjutan SDN Kiarapayung.

Para ahli waris beserta kuasanya dari kantor hukum S.A. Tanjung dan rekan, setelah mengecek kebenaran informasi pembangunan dilahan sengketa dengan mendatangi lokasi SDN Kiarapayung ternyata benar telah ada bagunan baru yang telah berjalan kurang lebih 70% hampir tahap finishing selama 2 bulan, pembangunan itu sendiri dengan menggunakan dana APBD dari Dinas tata ruang Kabupaten Tangerang dengan pagu anggaran Rp..1.274.916.000.

Sampai saat ini belum ada respon baik dari Bupati Tangerang maupun Ketua DPRD Kabupaten Tangerang atas permasalahan yang terjadi. Merasa telah didzolimi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, para ahli waris meminta kepada kuasanya yang bernama Sepri Ardi Tanjung, SH dari kantor hukum S.A.Tanjung & Rekan untuk melayangkan surat pengaduan ke ketua DPRD Kabupaten Tangerang agar dapat membantu memanggil pihak pemerintah daerah kabupaten tangerang untuk dipertemukan antara para ahli waris dengan bupati tangerang atas hal yang terjadi. (mawi)