Dapatkah Dipidana Apabila Secara Tidak Sengaja Membantu Tindak Pidana by Arthur Noija SH

0
98

Jakarta, meraknusantara.com,- Gerai Hukum Art & Rekan berpendapat bahwa terminologi “sekongkol” dapat kita temukan dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang disusun oleh R. Soesilo, sebagai berikut:

Pasal 480 KUHP:
Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900,- dihukum :

1. Karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena kehendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
2. Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah”, dalam bahasa asingnya “heling” ini adalah sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari Pasal 480 KUHP.

Akan tetapi, di sini tidak menjelaskan secara rinci sekongkol seperti apa yang dituduhkan.
Apakah memang “sekongkol” dalam artian melakukan tindakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 480 KUHP atau “sekongkol” dalam artian lain.

Jika yang dimaksudkan “ sekongkol ” adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 480 KUHP, maka dapat dihukum jika unsur pasal tersebut terpenuhi, yaitu melakukan tindakan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena kehendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Akan tetapi, jika bukan itu yang maksud, maka harus dilihat kembali apa yang sebenarnya maksud dengan “bersekongkol”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”), sekongkol berarti orang yang turut serta berkomplot melakukan kejahatan (kecurangan dan sebagainya). Sedangkan bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan,bersekutu dengan maksud jahat.

Jika yang maksud dengan “bersekongkol” ini adalah sebagaimana disebutkan dalam KBBI, yaitu “turut serta” melakukan kejahatan, maka ketentuannya dapat dilihat dalam Pasal 55 KUHP sebagai berikut:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :
1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Perbedaan ‘Turut Melakukan’ dengan ‘Membantu Melakukan’ Tindak Pidana, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP.

Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP.

Bunyi Pasal 56 KUHP adalah sebagai berikut:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan .
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Mengenai Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan.

Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” melanggar Pasal 480 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP.

Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu.
Apabila niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (uitlokking).

Oleh karena itu, untuk menentukan apakah dapat dihukum atau tidak, harus dilihat kembali perbuatan dalam pasal berapa yang dituduhkan. Jika “turut serta” melakukan tindak pidana (Pasal 55 KUHP) maka harus terbukti bahwa turut melakukan perbuatan pelaksanaan tindak pidana penipuan.

Jika dituduh membantu melakukan tindak pidana (Pasal 56 KUHP), maka harus dibuktikan ada unsur “sengaja” pada tindakan untuk membantu melakukan tindak pidana. Yang mana jika berdasarkan keterangan bahwa tidak tahu apa-apa, yang dapat berarti tidak tahu tindakan telah memberikan kesempatan kepada seorang untuk melakukan tindak pidana, maka tidak dapat dikatakan membantu melakukan tindak pidana.

Lebih lanjut mengenai “turut melakukan” dan “membantu melakukan” dapat dilihat dalam ‘Turut Melakukan’ dengan ‘Membantu Melakukan’ Tindak Pidana.

Penipuan
Mengenai penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 KUHP:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Unsur-unsur penipuan :

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.
2. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
3. Menggerakkan orang lain dengan cara memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan.

Jadi, dapat dipidana jika perbuatan seorang memenuhi unsur-unsur “sekongkol” dalam Pasal 480 KUHP, atau turut serta melakukan tindak pidana penipuan dalam Pasal 55 KUHP, atau membantu melakukan tindak pidana penipuan dalam Pasal 56 KUHP.

(Arthur Noija SH)

Dasar Hukum:

• Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Referensi:

 R.Soesilo. 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor.