Perbedaan Perikatan, Perjanjian dan Kontrak by Arthur Noija SH

0
109

Jakarta, meraknusantara.com,- Perbedaan Perikatan, Perjanjian dan Kontrak

Perikatan

Gerai Hukum Art & Rekan berpendapat bahwa,pada dasarnya istilah perikatan di dalam KUHPerdata tidak diberikan suatu definisi, namun istilah perikatan dapat diketahui apabila kita memakai pendekatan di dalam Pasal 1233 KUHPerdata yang menyebutkan “tiap-tiap perikatan dilahirkan karena perjanjian atau karena undang-undang.” dengan memakai pendekatan Pasal 1233 KUHPerdata tersebut, banyak ahli hukum yang akhirnya memberikan definisi terhadap perikatan yang salah satunya adalah Subekti yaitu :

“Suatu perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”

Pendapat diatas banyak dikutip oleh ahli hukum dan praktisi hukum lainnya hingga sampai saat ini, sehingga dapat dikatakan pendapat tersebut sudah seperti teori atau doktrin dari pengertian perikatan dalam hukum perdata di Indonesia.

Perjanjian & Kontrak

Sebenarnya banyak ahli yang membedakan antara “perjanjian” dan “kontrak”. Salah satu ahli yang membedakan adalah Subekti yang menurutnya perjanjian atau persetujuan yang tertulislah yang dapat disebut dengan “kontrak”. Sedangkan perjanjian tidak harus dilakukan secara tertulis, namun dapat dilakukan secara lisan.

Bahwa pendapat tersebut sejatinya dapat dibantah, dikarenakan istilah perjanjian dan kontrak pada hakikatnya adalah “sama”.
Seperti diketahui KUHPerdata merupakan produk warisan kolonial belanda yang di dalamnya menggunakan istilah “overrenkomst” yang dalam Bahasa Inggris didefinisikan sebagai “contract”. Jadi, apabila “overrenkomst” yang dalam Bahasa Indonesia hanya di definisikan sebagai “perjanjian” dan tidak didefinisikan sebagai “kontrak”, maka hal tersebut dapat dikatakan kurang tepat, dikarenakan perjanjian dan kontrak memiliki makna yang sama apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.

Dalam praktek bisnis membuat suatu kerjasama. sebagai contoh, :

1. biasanya perjanjian/kontrak tersebut menggunakan istilah “perjanjian kerjasama” atau “kontrak kerjasama”.
2. Oleh karena itu, saat ini tidak penting untuk membedakan istilah kontrak dan perjanjian, sebab jangan sampai dalam prakteknya banyak menimbulkan suatu penafsiran baru yang berujung pada suatu ketidakpastian hukum.

Apabila dilihat dari dasar hukumnya, maka pengertian dari perjanjian/kontrak dapat dilihat dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang memberikan definisi perjanjian/kontrak adalah sebagai berikut :

“Suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Pengertian diatas banyak yang menyebutnya tidak lengkap, sebab hanya menyangkut hubungan sepihak, yaitu satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih, sedangkan satu orang lainnya atau lebih itu tidak diharuskan mengikatkan diri kepada pihak pertama.

pengertian tersebut tidak mengatur wajibnya kedua belah pihak yang membuat perjanjian/kontrak saling mengikatkan diri yang bersama-sama memiliki prestasi masing-masing. Oleh karena banyak kelemahan dari Pasal 1313 KUHPerdata tersebut, maka banyak ahli yang memberikan definisi terhadap perjanjian/kontrak tersebut agar dapat diberikan pemaknaan yang benar, seperti :

1. Subekti yang menjaskan perjanjian/kontrak adalah suatu peristiwa dimana ada seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini, timbulllah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan “perikatan”. Oleh karena itu, perjanjian/kontrak menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.
2. Marian Darus Badrulzaman yang menjaskan perjanjian/kontrak adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan kekayaan di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi.
3. Wirjono Prodjodikoro yang menjaskan perjanjian/kontrak adalah Suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan yang lain berhak untuk menuntut kontrak itu.
4. Abdul kadir Muhammad yang mejelaskan Perjanjian/kontrak dipahami apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

a. Adanya pihak-pihak, sedikitnya dua orang (subjek hukum);
b. Terdapat persetujuan antara pihak-pihak itu (consensus);
c. Tujuan yang akan dicapai;
d. Prestrasi yang harus dilaksanakan;
e. Bentuk tertentu, tulisan (akta autentik atau bawah tangan) serta dapat dibuat secara lisan.
f. Syarat syarat tertentu menurut undang-undang agar suatu kontrak tersebut dianggap sah menurut hukum.(Arthur Noija SH)