Jan Untung Situmorang SH: Diduga Ada Upaya Kriminalisasi Terhadap Arwan Koty

0
116

Jakarta,meraknusantara.com –sidang lanjutan Praperadilan penetapan tersangka Arwan Koty oleh Dit.tipideksus Mabes Polri kembali di gelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 30/9/20. dengan agenda sidang keterangan saksi A de Charge dan saksi Ahli pidana.

Dalam persidangan Saksi A de Charge (vini foong), yang diajukan oleh kuasa hukum Arwan Koty, mengatakan.” Bahwa alat berat Excavator yang telah di bayar lunas oleh Arwan Koty, hingga saat ini belum pernah di terima.

Transaksi dilakukan pada tahun 2017. Saat itu Arwan Koty sudah membayar pelunasan untuk pembelian Excavator sesuai dengan harga yang telah di tentukan oleh PT Indotruck, Termasuk biaya pengiriman Excavator itu sampai ke tujuan, Namun sampai saat ini tidak pernah ada penyerahan Excavator itu.

Merasa somasi yang telah dikirimkan ke Indotruck tidak di tanggpi, Arwan Koty melapor ke Mabes Polri dengan Laporan Polisi No. LP / B / 1047 / VIII /2018 /dengan tuduhan tindak pidana Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP yang diduga di lakukan oleh Susilo Hadiwibo dan kawan-kawan dari PT Indotruck Utama, yang Penyelidikannya di tangani oleh Subdit 6 Ranmor Dit Reskrim Polda Metro Jaya. Laporan tersebut juga di kuatkan. dengan bukti bukti dan adanya putusan penetapan BPSK.

Selanjutnya Penyidik Subdit 6 Ranmor Dit Reskrim Polda Metro Jaya secara lisan menyampaikan kepada Arwan Koty agar mencabut Laporannya dengan alasan laporan banyak terlapornya, sehingga membuat kabur pokok perkara. Atas saran penyidik, Arwan Koty mencabut laporannya dan menandatangani surat pencabutan laporan polisi No.LP/B/1047/VIII/2018/Bareskrim tertanggal 28 Agustus 2018.

ahli hukum Dr.Eva Zulfa SH MH. saat menjadi saksi ahli praperadilan penetapan tersangka Arwan Koty

Setelah Arwan Koty menandatangani surat pencabutan, Dit Reskrimum Polda Metro Jaya menerbitkan surat ketetapan S.Tap/66/V/RES.1.11/2019/Dit reskrimum tentang penghentian penyelidikan. Namun didalam surat penghentian penyelidikan itu tidak disebutkan alasan dihentikannya penyelidikan. “ujar saksi dalam persidangan.

Awalnya, tim Divisi Hukum Mabes Polri keberatan atas pengajuan saksi A de Charge atau saksi mahkota yang diajukan oleh kuasa hukum Arwan Koty, dangan alasan saksi Saksi A de Charge tersebut istri Arwan Koty, sehingga di asumsikan memihak.

Keberatan tim Divisi hukum Mabes Polri tersebut di bantah oleh Jan Untung Situmorang SH, Kuasa hukum Arwan Koty itu mengatakan bahwa saksi A de Charge atau saksi mahkota itu adalah orang yang telah mengetahui semua awal duduk masalah dan saksi tersebut yang akan menerima alat berat Excavator setelah sampai di tujuan. “ujar Untung.

Mendengar alasan yang dianggap logis serta masuk akal, Ketua majelis Hakim Arnandi SH tidak membatasi apa yang di sampaikan oleh kuasa hukum Arwan Koty, Hakim Arnandi.SH hanya mengatakan Kepada saksi, agar saksi mengatakan apa yang di lihat dan diketahui nya.

Ahli Pidana Dr.Eva Zulfa SH MH, yang juga pengajar Ilmu Hukum Pidana, Hukum kriminologi dan HAM UI, dalam kesaksiannya megulas tentang administrasi dan tatacara sistem Peradilan Negara, yakin, Kepolisian, PNS, KPK, maupun Kejaksaan, agar dalam menjalankan tugasnya harus sesuai mekanisme tidak boleh semerta merta.

” Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang undang kepada pihak yang Berwenang hal tersebut diatur dalam pasal 108 ayat 1 KUHAP.

“Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban dari suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik ​​dan atau penyidik ​​baik secara lisan maupun tertulis. Dalam hal ini pelapor seharusnya mendapatkan keistimewaan perlindungan hukum, maupun keamanan fisik (hak privilege).” ujar saksi ahli hukum Dr.Eva Zulfa SH MH.

Jan Untung Situmorang SH (kanan) dan Diving Safni SH saat dikonfirmasi wartawan

Saat di konfirmasi wartawan usai persidangan, Jan Untung Situmorang SH, Kuasa hukum Arwan Koty mengatakan. “penetapan tersangka oleh Arwan Koty terdapat kejanggalan, dimana penetapan tersangka kepada kliennya terdapat kejanggalan.

Terkait laporan polisi yang dilakukan Arwan Koty, Jika dinilai di dalam perspektif KUHAP prosedur penyelidikan telah diatur dalam pasal 1.24 KUHAP dan pasal 108 ayat 1 KUHAP.  Seharusnya pelapor itu di lindungi, kalo setiap pelapor malah dijadikan tersangka karena diduga kurannya suatu bukti bukti, Nantinya semua masyarakat jadi takut untuk melapor. “ujar kuasa hukum Arwan Koty, (Jan Untung SH).

“terkait laporan Arwan Koty yang pernah di tutup dan telah dihentikan oleh polda dengan nomor laporan 3082 tersebut, Karowasidik menganjuran Jika ada bukti bukti baru terhadap laporan tersebut bisa di buka kembali. Artinya laporan itu bukan laporan palsu, dan Arwan Koty tidak bisa di jadikan sebagai tersangka. Dengan ditetapkannya Klien kami sebagai tersangka, Diduga ada upaya kriminalisasi terhadap klien kami (Arwan Koty).

Dalam persidangan ini Saya berharap kepada Hakim Arnandi.SH agar memutuskan yang se-adil adilnya, “Klien kami adalah Korban, Seharusnya mendapatkan keadilan bukanya malah dijadikan tersangka. “ujar Diving Safni SH kepada wartawan.

Ketika hendak dikonfirmasi usai persidangan, tim Divkum Mabes Polri tidak bersedia memberikan keterangan.

(MatNur)