Catatan Kritis Aliansi Peduli Indonesia Palopo Terhadap UU Omnibus Law

0
106

Palopo-Sulawesi, meraknusantara.com,- Hingar bingar disahkanya RUU Omnibus Law menjadi undang-undang dan menuai banyak kritik ternyata juga membuat Forum Advokasi Hukum Aliansi Peduli Indonesia Palopo angkat bicara. Daeng Naba sebagai koordinator Tim Advokasi Hukum API Palopo menyatakan bahwasanya  Forum Advokasi Hukum Aliansi Peduli Indonesia Palopo, memiliki beberapa cacatan kritis terhadap Pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020.

Sebelum menyebutkan catatan kritis terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja dimaksud, maka tim advokasi tentunya lebih awal menjelaskan beberapa ketentuan wajib yang dipenuhi dalam pembuatan UU. Yakni, landasan utama UUD NRI 1945 selaku Konstitusi utama negara kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut ditetapkan pada pasal 22A UUD 1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang dijabarkan dalam UU RI No 12 Tahun 2011 yang diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perundang-undangan.

Selain landasan hukum utama, penurunan peraturan perundang-undangan wajib pula dilandasi dengan landasan hukum secara Filosofis, Sosiologis dan Yuridis. Ketiga landasan tersebut meliputi :
a. Kejelasan tujuan ;
b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian anatara jenis, hirarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan ;
e. kedayagunaan dan kehasil gunaan;
f. kejelasan rumusan ; dan
g. keterbukaan.

Ad. Landasan Filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UNdang-undang Dasar NEgara Republik Indonesia 1945 ( “UUD 1945”).

Ad. Landasan Sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara dalam berbagai aspek.

Ad. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Lebih jauh dikatakan Daeng Naba bahwa Rancangan Undang-Undang menurut ketentuan UU nomorc12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan hanya mengatur jenis peraturan perundang-undangan yang perlu dilakukan penyebarluasan informasi oleh legislatif (DPR) dan Pemerintah (eksekutif) untuk ;
a. Program legislasi nasional,
b. Rancangan undang-undang, dan
c. Undang – Undang.

Catatan kritis oleh kami ALIANSI PEDULI INDONESIA PALOPO, bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang disyahkan DPR pada 5 Oktober 2020 tidak relefan dengan ketentuan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang ketentuan pembuatan undang-undang, terutama mengenai ketentuan pada huruf g tentang keterbukaan.

Catatan kritis selanjutnya adalah bahwa UU Omnibus Law tidak secara konsisten dan komprehensif mengacu kepada landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis.

Selanjutnya Catatan kritis tentang penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja bagi Aliansi Peduli Indonesia Palopo karena dalam perancangan dan pengesahannya, penetapannya diduga menyalahi dasar hukumnya tentang ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana Draf RUU yang telah disahkan justru tidak dapat diakses diberbagai situs publik milik pemerintah.

Sehubungan dengan hal semua itu, kami ALIANSI PEDULI INDONESIA PALOPO harus menyikapinya dengan mosi tak percaya dan menolak UU Cipta Kerja karena pada prinsipnya syarat mengandung unsur kebohongan atau pembohongan publik.

Catatan lain adalah bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja telah bertentangan dengan uu yang sudah ada termasuk UU otonomi daerah sebagai bentuk pembangkangan terhadap sistim pemerintahan yang menganut sistim desentralisasi.

“Dan cacatan kritis yang tak kalah pentingnya terhadap UU Copta Kerja adalah tidak adanya jaminan perlindungan hukum dan HAM bagi pekerja tentang kepastian hukumnya melalui hilangnya sangsi pidana bagi pengusaha atau perusahaan sebagaimana diatur pada UU Nomor 13 Tahun 2003”.jelas Daeng Naba.  (hr)