Aliansi Peduli Indonesia (API) Palopo Minta Kekerasan Terhadap Mahasiswa Diusut Tuntas

0
120

Palopo, meraknusantara.com,- Aliansi Peduli Indonesia (API) kota Palopo melakukan audiens dengan Anggota DPRD kota Palopo di Kantor DPRD Palopo, Senin, (26/10/20).

Dalam audiens itu, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi API meminta agar aspirasi penolakan UU Cipta Kerja disampaikan ke Pusat.Dalam rangka menyikapi tuntutan Mahasiswa Palopo tersebut  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo menanggapi tuntutan tersebut dan bersedia mengirimkan surat penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) ke DPR RI.

Selain itu disampaikan pula ada catatan kritis terhadap pelaksanaan Supremasi Hukum yang diskriminatif dimana aparat yang bertindak refresif terhadap para pelaku Undang-undang sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 28E ayat 3. Pasal 19 ( setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima Dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas-batas. Pasal 20 ayat 1, setiap orang mempunyai atas kebebasan berkumpul dan berpendapat. Ayat 2 tidak ada seorang juga pun dapat dipaksa memasuki salah satu perkumpulan. Pasal 27 UUD NRI 1945 ayat 1. Pasal 10 Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum. UU Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 tentang Tridarma Perguruan Tinggi. UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 103 tentang peran dan fungsi Perguruan tinggi. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Sistim penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI mengatur tentang;  Pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian NRI dapat dipertanggung jawabkan, baik secara hukum, moral maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia. Sehubungan dengan hal semua itu, demi keadilan menuntut oknum2 aparat kepolisian yang melakukan tindakan yang tak berperikemanusiaan dgn menganiaya sejumlah mahasiswa dalam aksi demo menuntut pembatalan UU Omnibus Law Cipta Kerja pada 8 Oktober 2020, harus diproses hukum sesuai ketentuan Peraturan UU yang berlaku. (Daeng Naba/red)