Grey Area Antara Tipikor Dengan Tindak Pidana Perbankan by Arthur Noija SH

0
88

Jakarta, meraknusantara.com,– Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Perbankan Gerai Hukum Art & Rekan berpendapat bahwa, dewasa ini di Indonesia, banyak sekali undang-undang yang lahir setelah KUHP yang mengatur tentang hukum pidana.

Menurut Arthur Noija, SH selaku Ketua Gerai Hukum, selain memuat ketentuan hukum pidana materiil yang menyimpang dari KUHP, juga memuat ketentuan beracara sendiri yang menyimpang dari KUHAP (hukum pidana formil).

Dalam hal tindak pidana yang terkait dengan keuangan negara mempunyai ranah hukum tertentu, yang telah diatur dalam undang-undang tersendiri.

Begitu juga tindak pidana korupsi yang mempunyai rezim hukum tersendiri, sebagai tindak pidana di bidang keuangan negara dan mana yang berada dalam grey area. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai di mana-mana.

Bahwa sejarah membuktikan hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berkelebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman serta bagaimana cara penanggulangannya demikian pula berkembang.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dimasyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya tindak pidana yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat, oleh karena itu maka tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crime) melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).

Korupsi terkait dengan masalah dan ruang gerak yang cukup luas. Oleh karena itu, apabila upaya penanggulangan korupsi ingin ditempuh lewat penegakan hukum, maka harus pula dilakukan analisis dan pembenahan integral terhadap semua peraturan perundang-undangan yang terkait.

Artinya tidak hanya melakukan evaluasi dan pembaruan (reformasi) terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi juga undang-undang lain yang ada kaitannya dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, misalnya Undang-Undang di Bidang Tindak Pidana Ekonomi, Perbankan, Perdagangan, Kepabeanan, Kesejahteraan Sosial, Politik dan sebagainya.

Bahkan tidak hanya membenahi peraturan untuk mencegah atau memberantas terjadinya tindak pidana korupsi, tetapi juga membenahi peraturan yang diharapkan mampu mengantisipasi segala aktivitas setelah terjadinya tindak pidana korupsi.

Dalam praktik yang terjadi di lapangan selama ini dalam penanganan kasus-kasus korupsi, dapat dilihat Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sering menerapkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terhadap tindak pidana lainnya misalkan tindak pidana perbankan, atau tindak pidana perpajakan, untuk kasus-kasus tersebut jaksa penuntut umum lebih banyak menggunakan dakwaan yang bersifat alternatif bukan kumulatif.

Dari beberapa penanganan kasus yang pernah terjadi dapat kita jadikan sebagai contoh untuk pertama kalinya kegiatan perbankan dijerat dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah kasus Natalegawa, Direktur Utama Bank Bumi Daya (BBD) dengan Putusan Mahkamah Agung, 15 Desember 1983.

Dalam kasus tersebut Natalegawa selaku Direktur Bank Utama, BBD memberikan prioritas kredit dibidang real estate, padahal ia mengetahui bahwa ada Surat Edaran Bank Indonesia yang melarang pemberian kredit tersebut.

Apa yang dilakukan oleh Natalegawa, menurut Surat Edaran Bank Indonesia pada saat itu hanya dikenakan sanksi administrasi, namun Mahkamah Agung dalam putusannya secara tegas menyatakan bahwa terdakwa melanggar asas kepatutan dalam masyarakat sehingga dipidana melakukan tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam Pasal 14 secara eksplisit menyatakan ketentuan bahwa :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas meyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”

Artinya berdasarkan pasal tersebut dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat juga digunakan untuk mengadili tindak pidana lain seperti; tindak pidana perbankan, tindak pidana perpajakan, tindak pidana pasar modal dan tindak pidana lainnya, selama tindak pidana dalam pidana korupsi.

Dengan adanya perluasan didalam Pasal 14 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka dalam hal penegakan hukumnya muncul dualisme pemberlakuan sebagai tindak pidana lain, hal ini akan berada pada grey area karena ketidakjelasan atau ketidaksempurnaan didalam undangundang tersebut.

Persoalan multi-krimalisasi yang bersifat khusus tersebut, yaitu adanya  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang dan tindak pidana korupsi.

“Tidak terlalu mudah pemecahan arah solusinya mengingat sebagai tindak pidana yang berada diluar KUHP tidak saja diperlukan pemahaman dan pengalaman praktik, tetapi suatu relasi antara praktik yang selalu dilandasi legalitas pemahaman nalar akademis dan praktik berdasarkan asas-asas Hukum Pidana, terutama keterkaitan asas Lex specialis derogate legi generalis, asal Concorsus maupun asas Deelneming (penyertaan) apabila memang ada keterkaitannya,” jelas Arthur.

Sebagian pakar hukum menyatakan bahwa bank milik pemerintah tersebut pada dasarnya keuangan negara hanya sebatas jumlah saham di bank tersebut artinya penyertaan keuangan negara dalam bank BUMN/BUMD adalah kekayaan negara yang sudah dipisahkan dan menjadi modal perusahaan.

Ketika kekayaan negara sudah dipisahkan maka kekayaan tersebut sudah bukan lagi masuk ranah hukum publik namun pada hukum privat sehingga apabila terjadi “kerugian” penyelesaiannya berdasarkan peraturan yang berlaku di luar ketentuan hukum.

Dengan begitu jadi tidak dapat dikategorikan sebagai korupsi, tetapi pakar hukum yang lain menyatakan, bahwa penyertaan keuangan negara dalam bank BUMN atau BUMD tersebut tetap merupakan kekayaan negara sehingga masuk pada ranah hukum publik.

Perbedaan pendapat tersebut membuat kalangan perbankan khawatir dalam melakukan aktivitasnya.

Hukum adalah suatu sistem, yaitu sistem norma-norma. Sebagai sistem, hukum memiliki sifat umum dari suatu sistem, paling tidak ada tiga ciri umum yaitu : , menyeluruh (whole), memiliki beberapa elemen (elements), semua elemen saling terkait (relations) dan kemudian membentuk struktur (structure).

Oleh sebab itu, sistem hukum memiliki cara kerja sendiri untuk mengukur validitas suatu norma dalam suatu sistem hukum tersebut.

Sistem hukum tersusun atas sejumlah subsistem sebagai komponennya yang saling terkait dan berinteraksi. Mochtar Kusumaatmadja memandang komponen sistem hukum itu terdiri atas, Asas-asas dan kaidah-kaidah. Kelembagaan hukum. Proses-proses perwujudan kaidah-kaidah dalam kenyataan.

Sistem hukum Indonesia menganut konsep negara hukum yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (recht staat), sebagai negara hukum, segala aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia didasarkan pada konstitusi yang berlaku di Indonesia.

Sumber hukum ini kemudian yang dikenal dengan istilah norma hukum berlapis atau berjenjang, yaitu, semua peraturan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.

Hukum tertinggi di Indonesia adalah UUD 1945 sebagai konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia. (red)